Suara.com - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyebut Indeks Gini Ekonomi Indonesia turun saat kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kata Anwar sebelumnya, Indeks Gini Ekonomi Indonesia berada di 0,41 persen. Namun, saat Jokowi memimpin Indonesia, Indeks Gini Ekonomi Indonesia turun menjadi 0,39 persen.
"Bisa kita lihat dalam Indeks Gini Ekonomi kita yang berada pada 0,39. Kalau saya tidak salah, sebelum Pak Jokowi (Indeks Gini Ekonomi) 0,41 ya, tetapi begitu kepemimpinan negeri ini diambil oleh Pak Jokowi turun menjadi 0,39 (persen)," ujar Anwar dalam sambutannya di Kongres Ekonomi Umat II MUI Tahun 2021, Jumat (10/12/2021).
Meski begitu, kata Anwar, dalam bidang pertanahan, Indeks Gini Indonesia sangat memprihatinkan yakni 0,59 persen.
"Dalam bidang pertanahan, Indeks Gini kita sangat memperihatinkan itu 0,59 artinya 1 persen penduduk menguasai 59 persen lahan yang ada di negeri ini. Sementara yang jumlahnya sekitar 99 persen itu hanya menguasai 41 persen lahan yang ada di negeri ini," ucap Jokowi.
Mulanya Anwar mengatakan, tugas negara menurut konstitusi yakni melindungi rakyat, mencerdaskan rakyat, mensejahterakan rakyat dan ikut menjaga ketertiban dunia.
Menurutnya pemerintah Indonesia telah berhasil mensejahterakan rakyat.
Ia pun menyinggung rakyat yang sudah tersejahterakan oleh pemerintah yakni kelompok usaha besar, menengah dan usaha kecil.
"Yang disejahterakan oleh pemerintah tersebut kebanyakan adalah mereka yang kalau kita kaitkan dengan dunia usaha, itu adlah mereka yang di kelompok usaha besar, dan menengah serta usaha kecil," ucap dia.
Baca Juga: Dituduh Monopoli Label Halal, MUI Klaim Sudah Sesuai Hukum Fikih
Sementara, kata Anwar, kelompok usaha mikro dan ultra mikro belum tersentuh, terutama dunia perbankan. Sehingga mengakibatkan kesenjangan sosial terliat semakin terjal.
"Mereka yang ada di level mikro dan ultra mikro itu tampak belum begitu terjamah terutama oleh dunia perbankan sehingga akibatnya kesenjangan sosial ekonomi di tengah masyarakat kita ,tampak semakin terjal," tutur Anwar.
Anwar kemudian mengungkapkan bahwa jumlah usaha besar hanya 0,01 persen dengan jumlah pelaku usaha 5.550 dengan total aset di atas Rp 10 miliar.
Lalu usaha menengah besarnya 0,09 persen dengan jumlah pelaku usaha 60.702 dengan total aset lebih dari Rp 50 juta. Adapun total usaha kecil jumlahnya 1,22 persen dengan jumlah pelaku 783.132 dan total aset di atas Rp 50 juta.
"Dari data ini ya kita ketahui, total dari mereka yang sudah terperhatikan oleh pemerintah dan dunia perbankan itu ada di sekitar 1,32 persen atau lebih kurang kalau dari jumlah pelaku 849.334 pelaku usaha," kata dia.
Selanjutnya, jumlah usaha mikro dan ultra mikro kata Anwar besarnya 98,68 persen dengan jumlah pelaku usaha yaitu sekitar 63,3 juta pelaku. Di mana total asetnya sama atau di bawah Rp 50 juta rupiah.
Berita Terkait
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN
- Kacamata Cat Eye Cocok untuk Bentuk Wajah Apa? Ini 3 Pilihan dengan Harga Ramah di Kantong
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
Pilihan
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
Terkini
-
Biang Kerok Blackout! Polri Bongkar Korupsi Batu Bara PLTU yang Bikin Listrik Padam Massal
-
WNI Tewas Mengenaskan di Jepang, Terduga Pelaku Diduga Tabrakkan Diri ke Kereta
-
Mahfud MD Heran Fenomena UU 'Simsalabim': Tiba-tiba Jadi, Kapan Dibahasnya?
-
Bulog Respon Cepat Masukan Masyarakat, Direktur Operasi Tinjau Penanganan Gudang Karawang
-
Dewan Pers Kabulkan Pokok Aduan Gus Ipul atas Artikel Opini yang Dinilai Menyudutkan
-
Rumor 'Orang Dalam' Bocorkan OTT Kuansing Mencuat, KPK: Itu Cuma Spekulasi!
-
Soroti Fenomena 'Rule by Law', Eks Ketua KY Sebut Hukum Dibajak Oligarki Demi Proyek Elite
-
Kemendagri Koordinasikan Usulan BSPS dari Daerah untuk Perkuat Program Perumahan
-
Bukan Cuma Jakarta, PM Narendra Modi ke Yogyakarta Demi Restorasi Candi Prambanan
-
Online Scam hingga Ancaman Privasi: Era AI Butuh Tata Kelola Ruang Digital Berbasis HAM