Suara.com - Menyambut libur Nataru atau Natal dan Tahun Baru, sederet peraturan diluncurkan oleh pemerintah, termasuk soal cuti pegawai swasta. Simak aturan cuti pegawai swasta selama Nataru berikut.
Tentu peraturan ini terkait dengan imbauan dan ketentuan yang diberlakukan dalam rangka pencegahan Covid-19. Aturan cuti pegawai swasta selama Nataru juga termasuk di dalamnya.
Jelas jika untuk pegawai negeri dan ASN, larangan bepergian sudah diterbitkan. Hal ini sebagai bentuk dan upaya nyata pemerintah dalam rangka mengurangi mobilisasi, sehingga dapat menekan resiko penyebaran virus tersebut. Lantas, bagaimana aturan cuti pegawai swasta selama Nataru.
Untuk aturan cuti pegawai swasta selama Nataru sendiri, berikut selengkapnya.
Aturan Cuti Pegawai Swasta selama Nataru
Jika merujuk pada SKB Tiga Menteri Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, dan Nomr 3 Tahun 2021, yang ditiadakan adalah cuti bersama. SKB ini mengikat, secara langsung, pada ASN dan pegawai BUMN, untuk urusan pengambilan cuti di tanggal yang sudah ditentukan.
Di sisi lain, untuk pegawai swasta sendiri, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengizinkan pegawai swasta mengambil hak cuti yang dimiliki.
Meski demikian, ada beberapa syarat yang diberikan, atau iimbauan yang diberikan pada pekerja swasta yang hendak mengambil cuti saat libur Nataru.
Pertama, bahwa semua ketentuan cuti akan diatur dalam surat kesepakatan kerja yang dimiliki antara pekerja dan perusahaan. Jadi, SKB ini hanya menjadi acuan utama saja.
Baca Juga: Tidak Ada Aturan Putar Balik Bagi Pemudik yang Tiba di Kota Solo, Tapi Siapkan Syarat Ini
Kedua, untuk pegawai yang mengambil cuti pada masa tersebut, sangat diharapkan untuk tidak bepergian, sehingga bisa menekan angka mobilitas secara langsung.
Ketiga, dan paling penting, harus tetap melaksanakan protokol 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas secara menyeluruh.
Syarat ini diberikan juga dalam rangka mengurangi risiko terjadinya lonjakan kasus yang biasa muncul pasca libur panjang di berbagai daerah. Namun diharapkan hal ini tidak terjadi mengingat tingkat vaksinasi juga terus naik di seluruh Indonesia.
Demikian tadi sedikit ulasan mengenai aturan cuti pegawai swasta selama Nataru. Semoga bisa menjadi informasi yang berguna untuk semua orang. Ingat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan ketat, dan pastikan semua dispilin dalam penerapannya!
Kontributor : I Made Rendika Ardian
Berita Terkait
-
Tidak Ada Aturan Putar Balik Bagi Pemudik yang Tiba di Kota Solo, Tapi Siapkan Syarat Ini
-
Diingat, Ini Kebijakan Ganjil Genap Tol saat Nataru 2022
-
Sebelum Liburan Nataru, Pastikan Sudah Vaksin Dua Kali dan Antigen
-
Pesan Kemenag Jelang Nataru: Jaga Prokes Dan Junjung Kerukunan
-
Aturan Libur Sekolah dan Pengambilan Rapor Terbaru, Pelajar Tetap Masuk Selama Nataru
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
-
Unilever Jual Sariwangi ke Grup Djarum Senilai Rp1,5 Triliun
Terkini
-
Lobi Prabowo-SBY Bikin Demokrat Ubah Sikap Soal Pilkada? Ini Kata Gerindra
-
Pilkada Lewat DPRD Bukan Cuma Hemat Biaya, Populi Center: Ini 4 Syarat Beratnya
-
Status Tersangka Tak Membuat Dokter Richard Lee Ditahan, Polisi Beberkan Alasan Kuncinya
-
Kritik Pedas Ryaas Rasyid: Jakarta yang Obral Izin, Daerah yang Dapat Banjirnya
-
Proyeksi MRT Jakarta: Target Monas Beroperasi 2027, Kota Tua Menyusul 2029
-
Rakyat Tolak Pilkada via DPRD, Deddy Sitorus: Mereka Tak Mau Haknya Dibajak Oligarki
-
Keberatan dengan Eksepsi Nadiem, Jaksa: Tak Perlu Cari Simpati dan Giring Opini
-
Prabowo Wanti-wanti Atlet Jangan Pakai Bonus untuk Hal Negatif
-
Soal SPPG Terafiliasi Pejabat, BGN: Hak Semua WNI!
-
Buntut Demo Agustus 2025 di Depan Polres Jakut, 60 Terdakwa Dituntut 1 Tahun Penjara