Suara.com - Survei mengenai elektabilitas partai politik jelang hajatan pemilihan umum di tahun 2024 nanti semakin gencar dilakukan oleh berbagai lembaga.
Banyak faktor yang mempengaruhi naik turunnya elektabilitas sebuah parpol, termasuk dinamika yang sedang dialami oleh sebuah parpol. Hal itulah yang dialami oleh Partai Demokrat yang elektabilitasnya menurun berdasarkan hasil survei.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com drama perpecahan di tubuh Partai Demokrat semakin reda. Upaya kubu KLB Deli Serdang untuk mengambil alih kepemimpinan partai berkali-kali menemukan jalan buntu. Terbukti bahwa tidak ada intervensi dari pemerintah sebagaimana diperlihatkan dari adanya sosok Moeldoko.
Dukungan publik kepada Demokrat tidak lagi sebesar pada awal konflik. Temuan survei Voxpopuli Research Center menunjukkan elektabilitas Demokrat melorot ke papan tengah, sebesar 5,0 persen.
Sementara itu terdapat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang trennya stabil dan beberapa partai baru yang mulai merangkak naik.
"Konflik internal reda, Demokrat kembali ke papan tengah dalam peringkat elektabilitas partai politik, sejajar dengan PSI yang stabil," ungkap Direktur Komunikasi Voxpopuli Research Center Achmad Subadja dalam keterangan tertulis kepada pers di Jakarta, Kamis (16/12/2021).
Achmad menilai, besarnya dukungan publik muncul ketika terjadi upaya pengambilalihan Demokrat. Selama ini Demokrat memposisikan diri sebagai partai oposisi yang gencar melontarkan kritik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.
Di sisi lain, partai-partai pendukung Jokowi masih tetap unggul. PDIP meraih peringkat pertama dengan elektabilitas 16,3 persen, disusul Gerindra (12,7 persen), PKB (8,5 persen), dan Golkar (8,0 persen). Partai oposisi lainnya juga tetap di papan tengah, yaitu PKS (5,3 persen).
Selanjutnya ada PSI (5,1 persen), Nasdem (4,5 persen), dan PPP (2,2 persen) yang notabene merupakan partai-partai pendukung pemerintah.
Baca Juga: PDIP Sebut Usulan PSI Bentuk Pansus Usut Sumur Resapan di DKI Tak Berguna, Ini Alasannya
"Kubu oposisi harus mengambil strategi baru jika ingin mendongkrak elektabilitas," lanjut Achmad.
Dengan waktu tersisa 2,5 tahun menuju Pemilu 2024, Demokrat harus bekerja lebih keras lagi agar bisa meraih simpati dan dukungan publik.
Tantangan juga datang dari bermunculannya partai-partai politik baru yang elektabilitasnya mulai merangkak bahkan mampu menggeser posisi partai lama, di antaranya Gelora (1,4 persen) dan Ummat (1,2 persen), yang mengungguli PAN (1,1 persen).
"Hingga saat ini belum ada tanda-tanda reshuffle untuk mengakomodasi PAN dalam pemerintahan," ucap Achmad.
Untuk papan bawah ada Perindo (0,6 persen), Hanura (0,5 persen), Berkarya (0,3 persen), PBB (0,2 persen), dan PKPI (0,1 persen).
Sedangkan Garuda dan Masyumi Reborn nihil, sisanya partai-partai lainnya (0,9 persen) dan tidak tahu/tidak jawab (26,1 persen).
Tag
Berita Terkait
-
Survei Voxpopuli Research Center: Prabowo dan Ganjar Bersaing Ketat Capres Unggulan 2024
-
Soal Presidential Threshold, Gerindra: Berapa pun Tak Ada Masalah
-
Ketika Elektabilitas Partai Demokrat Terkerek Konflik Internal
-
Irwan Fecho Siap Melenggang Maju Jadi Bacalon Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim
-
PDIP Sebut Usulan PSI Bentuk Pansus Usut Sumur Resapan di DKI Tak Berguna, Ini Alasannya
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat