Suara.com - Bencana alam yang terjadi di Indonesia belakangan ini turut menjadi perhatian Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Meski pemerintah dalam UU sudah diamanatkan untuk bertanggungjawab, namun masyarakat disebut masih merasakan ketimpangan dimana-mana.
Ketua Majelis Syura PKS, Salim Segaf Aljufri, mengatakan sebagaimana dalam UU Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007, pemerintah pusat dan daerah sudah bagus menjalankan tanggung jawabnya merespon bencana. Tapi masyarakat rasakan hal yang berbeda.
"Semua ini adalah tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah yang mereka semua melakukan secara terpadu, terkoordinasi dengan bagus, terencana dan sangat masif dan menyeluruh. Tetapi masyarakat yang melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah masih melihat ketimpangan disana sini, kekurangan di sana-sini," kata Salim dalam acara Apel Siaga Penanggulangan Bencana Relawan PKS di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (16/12/2021).
Salim turut memberikan contoh dalam menguatkan pernyataannya tersebut. Setiap tahunnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menerima anggaran sebanyak Rp5 triliun.
Anggaran yang disiapkan Kementerian Keuangan dalam urusan bencana juga ada sebesar Rp11 triliun. Namun, menurut Salim di lapangan dana yang dibutuhkan sebenarnya jauh lebih tinggi yakni Rp20 triliun rupiah.
"Ini masih sangat jauh sekali. Oleh karenanya itu, seluruh anak-anak bangsa harus bersama-sama, disamping juga kita menginginkan pemerintah agar menurunkan bantuan dan dana tepat sasarannya, sehingga dirasakan oleh seluruh komponen bangsa, terutama mereka-mereka yang merasakan dan mendapatkan ujian dan cobaan tersebut," tuturnya.
PKS kata Salim, siap membantu pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat pasca tertimpa bencana. Salah satunya menerjunkan relawan-relawan PKS ke daerah-daerah terdampak bencana.
"Kita sebagai warga negara harus bangkit bersama-sama dengan pemerintah untuk memberikan yang terbaik pada mereka-mereka yang terkena musibah dalam bencana," tuturnya.
Ada 3 hal khusus yang dipesankan Salim kepada relawan-relawan PKS yang akan membantu pemerintah. Pertama karena semangat kemanusiaan, kedua berkaitan dengan kedermawanan dan yang ketiga, soal tolong menolong.
Baca Juga: Banjir Lahar Dingin Semeru Kembali Terjadi, Ini Detik-detik Danrem 083 Tarik Para Relawan
Berita Terkait
-
Aktivitas Gunung Semeru Mereda Pasca Erupsi Kamis Pagi
-
Banjir Lahar Dingin Semeru Kembali Terjadi, Ini Detik-detik Danrem 083 Tarik Para Relawan
-
Wapres Ma'ruf Sebut Hunian Baru Pengungsi Semeru Bakal Usung Konsep Smart Village
-
Geger Omicron di Wisma Atlet Jakarta, PKS: Jangan Kecolongan Lagi Seperti Varian Delta
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar