Suara.com - Anggota Komisi VII DPR Fraksi PKS Mulyanto meminta Pertamina tidak ikut-ikutan atau latah mengikuti standar dunia dalam penggunaan bahan bakar mintak (BBM) dengan RON tinggi. Imbasnya, Pertamina kini berencana menghapus BBM jenis premium dan pertalite yang memiliki RON terendah.
Menurut Mulyanto, Pertamina seharusnya mempertimbangkan upaya domestik untuk kesejahteraan rakyat.
"Jangan latah dengan standar orang lain. Pertimbangkan upaya domestik untuk kesejahteraan rakyat," kata Mulyanto kepada wartawan, Minggu (26/12/2021).
Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menuturkan, pemerintah seharusnya mempertimbangkan kondisi masyarakat yang kesusahan masalah ekonominya akibat pandemi Covid-19.
Mulyanto mengatakan, rencana penghapusan premium dan pertalite harus dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan ekonomi rakyat. Apalagi saat ini, kondisi ekonomi dinilai masih sulit dampakd dari pandemi.
"Apakah sudah tepat waktunya menghapus Premium tersebut? ucap Mulyanto.
Bukan hanya memikirkan rencana penghapusan premium dan pertalite. Pemerintah dianggap perlu mencari solusi lain untuk menyediakan BBM dengan harga terjangkau untuk dibeli masyarakat. Karena itu, pemerintah harus memiliki rencana buffering dan mitigasi.
"Kalau premium dihapus, apa alternatif BBM murah untuk masyarakat," katanya.
Diketahui pertalite dan premium dipastikan akan segera sulit ditemukan di SPBU.
Baca Juga: Kilang Tetap Produksi, Pertamina Jamin Pasokan BBM-LPG Ke Masyarakat Aman Selama Nataru
Hal ini menyusul usaha pemerintah yang mengklaim ingin memperbaiki kondisi lingkungan dengan mendorong penggunaan BBM ramah lingkungan, yakni menggunakan BBM RON tinggi.
Untuk informasi, RON pertalite adalah 90 dan premuim berada di angka 88.
Dengan alasan ini, pemerintah tengah menyusun roadmap BBM ramah lingkungan dan menggantikan pertalite dengan BBM dengan kualitas lebih baik.
"Dengan roadmap ini, ada tata waktu di mana nantinya kita akan menggunakan BBM ramah lingkungan. Ada masa di mana Pertalite harus dry, harus shifting dari Pertalite ke Pertamax," ujar Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Soerjaningsih dalam keterangannya pada Kamis (23/12/2021).
Ia menyebut, proses shifting Pertalite ke Pertamax sudah masuk dalam bahasan berbagai pihak guna tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
"Sehingga kita juga mencermati volume Pertalite yang harus disediakan untuk masyarakat," kata Soerja.
Tag
Berita Terkait
-
Kilang Tetap Produksi, Pertamina Jamin Pasokan BBM-LPG Ke Masyarakat Aman Selama Nataru
-
Penuhi Kebutuhan BBM dan LPG, Kilang Pertamina Plaju Operasional saat Libur Nataru
-
Komentari Kisruh Pertamina, Pengamat: Pemerintah Tak Bisa Larang Karyawan Mogok Kerja
-
Eksistensi Kampung Patin Riau, Produksi Ikan Salai Capai 12 Ton/Hari
-
Pertamina Pastikan Pasokan Bahan Bakar Minyak dan Gas Aman
Terpopuler
- 7 Sepatu New Balance Diskon 70 Persen di Sports Station, Mulai Rp100 Ribuan
- Petugas Haji Dibayar Berapa? Ini Kisaran Gaji dan Jadwal Rekrutmen 2026
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Shio Paling Beruntung Besok 25 November 2025, Cuan Mengalir Deras
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Diminta Jangan Banyak Omon-omon, Janji Tak Tercapai Bisa Jadi Bumerang
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
Terkini
-
KPK Sebut Belum Terima Salinan Keppres Rehabilitasi, Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Batal Bebas Besok?
-
Heboh Isu Jokowi Resmikan Bandara IMIP, PSI: Ada yang Memanipulasi Fakta
-
Arya Daru 24 Kali Check In Hotel dengan Rekan Kerja, Polisi Didesak Dalami Jejak Vara!
-
DPR Desak Kemenkes Sanksi Tegas 4 RS di Papua yang Tolak Pasien Ibu Hamil
-
Gerindra Luncurkan Layanan Informasi Partai Berbasis AI, Kemenakan Prabowo Singgung Transparansi
-
Buntut Surat Edaran, PBNU Akan Gelar Rapat Pleno Tentukan Nasib Gus Yahya
-
Geger Kematian Ibu Hamil di Papua, Pimpinan DPR Sebut Negara Lalai: No Viral No Justice
-
Profil dan Rekam Jejak Suryo Utomo: Eks Dirjen Diperiksa Kejagung Buntut Kasus Korupsi Pajak
-
Analis Beberkan Peluang PKS-Demokrat Berkoalisi di 2029, Mau Usung Prabowo Lagi?
-
Waketum Beberkan Bukti SE Pencopotan Gus Yahya Palsu: Surat Resmi PBNU Harus Penuhi 4 Unsur