Suara.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) di Surabaya.
Hal itu dilakukan pemerintah supaya tidak ada penumpukan PPLN di Bandara Soekarno-Hatta serta antrean karantina di Jakarta.
Luhut menjelaskan, Bandara Juanda dan tempat karantina di Surabaya menjadi alternatif yang dibuat pemerintah untuk mengurai jumlah PPLN dengan tujuan Kota Pahlawan tersebut yang turun di Bandara Soekarno-Hatta.
Bandara Juanda juga tengah disiapkan untuk menjadi alternatif pintu masuk bagi pemenuhan kebutuhan logistik.
"Karena kalau sampai 6 ribu (penumpang) yang masuk semua ke Jakarta itu akan repot karantinanya, jadi akan kita bagi nanti Surabaya dengan Jakarta," kata Luhut dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Kemenko Marves, Senin (27/12/2021).
Ia menyebut pengecekan terhadap tempat karantina di Surabaya sudah dilakukan. Di mana ia akan mengecek ulang untuk memastikan kesiapan dari tempat karantina tersebut.
Hal tersebut dilakukan pemerintah karena belajar dari masalah sebelumnya di mana terdapat penumpukan PPLN yang tiba di Bandara Soekarno Hatta. Antrean panjang tidak terelakkan dari para penumpang yang hendak melakukan karantina di RSDC Wisma Atlet, Jakarta pada Sabtu (18/12/2021).
"Berbagai perbaikan harus tetap dilakukan berbagai masalah juga ada sempat terjadi di bandara maupun di wisma karantina," katanya.
Baca Juga: Tinjau Bandara Soekarno Hatta, Kapolri Minta Pengawasan Ketat Karantina
Berita Terkait
-
BNPB Mewacanakan Buka Fasilitas Karantina COVID-19 di Surabaya
-
Cek Bandara Soetta, Kapolri Minta Petugas Profesional Awasi Proses Karantina PPI
-
Kemenkes Sebut Kasus Virus Omicron di Indonesia Kini Menjadi 8 Kasus
-
Satgas Covid-19: Pelaku Perjalanan Internasional Melonjak Dua Bulan Terakhir
-
Viral Penumpang Terlantar di Bandara Soetta, Satgas Diminta Tambah Lokasi Karantina
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
-
5 Fakta Mencekam Demo di Mapolda DIY: Gerbang Roboh hingga Ledakan Misterius
-
Suasana Mencekam di Depan Polda DIY, Massa Berhamburan Usai Terdengar Ledakan
Terkini
-
Usulan KSPI THR H-21 Ditolak! Ini Kata Menaker Soal Batas Waktu Pembayaran THR Idulfitri 2026
-
DPR Desak Pemerintah Sanksi Perusahaan Pelanggar THR: Jangan Jadi Pola Menahun
-
BEM SI Kritik Keras Polri, Soroti Dugaan Pembunuhan Arianto Tawwakal di Tual
-
Wajib Tutup Selama Ramadan? Ini Daftar Tempat Hiburan Malam di Jaksel yang Disegel Pemprov DKI
-
Said Didu Bongkar Sisi Lain Hambalang: Beda Kelas Pengusaha Industri vs Pengeruk Kekayaan Alam
-
Tak Hanya Dipecat, Bripda Masias Kini Hadapi Proses Pidana, Berkas Sudah Dilimpahkan ke Jaksa!
-
Menaker: THR 2026 Masih Mengacu pada Regulasi Lama, Batas Pembayaran H-7 Lebaran
-
Menpan RB: Rekrutmen CPNS 2026 Masih Disiapkan, Fresh Graduate Jadi Perhatian
-
Digugat 21 Guru Besar, MKMK Siap Putuskan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim MK Adies Kadir Pekan Ini
-
Geger Kabar Ratusan Pekerja Mie Sedaap Kena PHK, Menaker: Kita Monitor