Suara.com - Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengunjungi Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz pada hari Selasa selama perjalanan ke Israel yang sangat jarang terjadi.
Menyadur France24 Rabu (29/12/2021) departemen Gantz mengatakan, pertemuan itu membicarakan tentang keamanan dan masalah sipil.
Gantz mengatakan kepada Abbas bahwa dia bermaksud "terus mempromosikan tindakan untuk memperkuat kepercayaan di bidang ekonomi dan sipil, seperti yang disepakati selama pertemuan terakhir mereka," kata pernyataan Kementerian Pertahanan Israel.
"Kedua pria itu membahas masalah keamanan dan sipil," tambahnya tentang pertemuan itu, yang dilaporkan media Israel terjadi di rumah Gantz di Rosh HaAyin, Israel tengah.
Pada akhir Agustus, Gantz mengunjungi markas besar Otoritas Palestina untuk melakukan pembicaraan dengan Abbas, pertemuan resmi pertama pada tingkat seperti itu dalam beberapa tahun.
Tetapi setelah pembicaraan itu, Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mengatakan tidak ada proses perdamaian yang sedang berlangsung dengan Palestina, "dan tidak akan ada satu pun".
Menteri Urusan Sipil Palestina Hussein al-Sheikh mencuit pada hari Rabu bahwa "Abbas bertemu dengan Benny Gantz, di mana pertemuan itu membahas pentingnya menciptakan cakrawala politik yang mengarah pada solusi politik sesuai dengan resolusi internasional".
Pasangan itu juga membahas kondisi tegang di lapangan karena praktik pemukim, dan pertemuan itu membahas banyak masalah keamanan, ekonomi, dan kemanusiaan.
Partai oposisi Likud mengutuk pertemuan terakhir, dengan mengatakan bahwa konsesi yang berbahaya bagi keamanan Israel hanya masalah waktu.
Baca Juga: Presiden Palestina Minta Dunia Hentikan Pendudukan Israel
"Pemerintah Israel-Palestina telah menempatkan Palestina dan Abbas kembali dalam agenda ... itu berbahaya bagi Israel," tambah partai itu dalam sebuah pernyataan.
Hubungan antara Israel dan Otoritas Palestina, yang berbasis di Tepi Barat yang diduduki Israel, memburuk secara substansial dalam beberapa tahun terakhir.
Benjamin Netanyahu mengesampingkan masalah ini selama masa jabatannya 2009 hingga 2021 sebagai perdana menteri dengan pembicaraan damai yang ditangguhkan tahun 2014 sementara permukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki diperluas.
Sayap kanan Bennett, mantan kepala dewan lobi pemukim yang menentang kenegaraan Palestina, memimpin koalisi yang mengambil alih pada bulan Juni.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 14 Juli 2026, Banyak Teka-teki Akhirnya Terjawab
- Bagaimana Dody Hanggodo Memanfaatkan Kekuasaannya sebagai Menteri di Kementerian PU
- 11 Merek Sepatu Lari Buatan Indonesia yang Populer, Kualitas Lokal Tak Bisa Diremehkan
- Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Potensi Menang Praperadilan: Siasat Redam Konflik Polri-Kejagung
Pilihan
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
Terkini
-
PTBA Dukung Pengungkapan Tambang Batubara Ilegal di Muara Enim, 11 Tersangka Ditangkap
-
KPK Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Korupsi Gubernur Jambi dan Bupati Tebo
-
Ahli Ekonomi UGM di Sidang PTUN: ART Indonesia-AS Bukan Sekadar Soal Tarif
-
Mega Korupsi Jampidsus Ganggu Ekonomi Nasional dan Kepercayaan Investor
-
Gianni Infantino Dilaporkan ke IOC Buntut Kontroversi Penangguhan Kartu Merah Balogun
-
Bank Jambi Dibobol, Dana Rp144,82 Miliar Diduga Dicuci Lewat Kripto
-
Warga Jakbar Siap-siap! Aliran Air PAM Mati 6 Hari Mulai 17 Juli, Ini Daftar Wilayahnya
-
100 Hektare Hutan Mangrove di Rokan Hilir Dirusak, Disulap Jadi Lahan Perkebunan
-
Agung Nugroho Lantik Belasan Pejabat Pemkot Pekanbaru, Ini Nama-namanya
-
Punya 38.600 Pegawai, Menteri PU Bantah Mutasi Terkait Surat Dinas yang Bocor