Suara.com - Anies Baswedan menjadi salah satu tokoh yang dijagokan untuk berlaga di pilpres 2024 mendatang. Meskipun begitu, jalannya dinilai akan sedikit terjal apabila ia tak bergabung ke sebuah partai politik.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Politisi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik secara blak-blakan meminta Gubernur Anies Baswedan untuk tidak berambisi mencalonkan diri pada Pilpres 2024 mendatang.
Menurutnya langkah Anies Baswedan menuju panggung politik lima tahunan itu berat lantaran dia tak punya kendaraan politik.
Supaya aman, Taufik yang merupakan wakil ketua DPRD DKI Jakarta itu meminta agar Anies Baswedan kembali mencalonkan diri menjadi kepala daerah setelah jabatannya di DKI berakhir pada 2022 ini.
Hal itu ia sampaikan karena menurutnya Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu tak terlampau sukar mendapatkan partai politik yang akan mengusungnya jika ingin menjadi kepala daerah lagi.
"Saya kira, Anies masuk juga dalam kategori calon pemimpin DKI. Presiden perlu kendaraan, kalau DKI dia aman," kata Taufik ketika dikonfirmasi Senin (03/1/2022).
Gerindra sendiri merupakan salah satu partai politik yang mengusung Anies Baswedan pada Pilkada DKI 2017 silam.
Meskipun demikian, partai politik ini telah menegaskan bakal mengusung ketua umumnya, Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mendatang, artinya peluang Anies Baswedan maju Pilpres lewat partai ini sudah mulai menipis.
"Untuk presiden itu harus diusung parpol treshold," ujar Taufik.
Baca Juga: Soal Ucapan Anies Minta Dibantu Membangun Jakarta, Ferdinand: Anda Saja yang Tak Mampu
Taufik mengakui jika elektabilitas Anies Baswedan di berbagai survei Capres 2024 memang sangat tinggi.
Jika orang nomor satu di Jakarta tersebut masih tetap ngotot nyapres dan ogah maju Pilkada DKI lagi, Taufik meminta agar ketua umum parpol untuk tidak takut mengusung Anies, sebab peluang menangnya juga terbuka lebar.
"Kalau pimpinan partai udah di depan, Anies masih di belakang. Kalau mau ke depan ada yang harus ditempuh terlebih dahulu. Saya selalu bilang ngapain takut, orang gak punya partai. Tinggi elektabilitasnya betul," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Disebut Rekan Separtai Caper ke Prabowo, Sandiaga Uno Buka Suara
-
Sirkuit Formula E Ancol Dibuat di Bekas Buangan Lumpur, PSI: Mending Lomba Tangkap Belut
-
Dituding Pencitraan usai Temui Prabowo, Sandiaga Uno Beri Jawaban Begini
-
Klaim Tak Pakai Pekerja Asing, Taufik Gerindra: JIS Impian Semua Gubernur
-
Soal Ucapan Anies Minta Dibantu Membangun Jakarta, Ferdinand: Anda Saja yang Tak Mampu
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat
-
Temuan Baru: Brimob Dalam Rantis Sengaja Lindas Affan Kurniawan
-
PAN Tolak PAM Jaya Jadi Perseroda: Khawatir IPO dan Komersialisasi Air Bersih
-
CEK FAKTA: Isu Pemerkosaan Mahasiswi Beralmamater Biru di Kwitang
-
Blusukan Gibran Picu Instruksi Tito, Jhon: Kenapa Malah Warga yang Diminta Jaga Keamanan?
-
DPR Sambut Baik Kementerian Haji dan Umrah, Sebut Lompatan Besar Reformasi Haji
-
CEK FAKTA: Viral Klaim Proyek Mall di Leuwiliang, Benarkah?
-
Aktivis '98: Penangkapan Delpedro adalah 'Teror Negara', Bukan Kami yang Teroris
-
Menteri PKP Ara Minta Pramono Sediakan Rumah Tapak di Jakarta Pakai Aset Pemerintah
-
Ngadu ke DPR, Ojol Bongkar Praktik 'Beli Order' dan Tagih Janji Kesejahteraan yang Terlupakan