Suara.com - Pemerintah Indonesia memfasilitasi repatriasi atau pemulangan sekitar 73 ribu WNI dari luar negeri sepanjang 2021, dan menyelamatkan lebih dari Rp 179,3 miliar hak finansial para pekerja migran.
Selain itu, sebanyak 26 WNI berhasil dievakuasi dari Afghanistan ketika negara itu dilanda krisis politik sejak dikuasai Taliban pada Agustus tahun lalu, empat WNI dibebaskan dari penyanderaan kelompok Abu Sayyaf di Filipina, serta tujuh WNI dibebaskan dari hukuman mati.
“Mesin perlindungan terus kita perkuat untuk membantu WNI yang berada di luar negeri,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ketika menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menlu RI (PPTM) 2022 secara virtual pada Kamis (6/1/2022).
Capaian perlindungan WNI selama 2021 juga mencakup penyaluran 240 ribu bantuan sembako bagi WNI di luar negeri dan fasilitas pemberian vaksin bagi 88.637 WNI di berbagai kawasan dunia.
Guna memperkuat diplomasi perlindungan untuk tahun 2022, Pemerintah berupaya melakukan percepatan transformasi digital melalui penguatan Integrated Data Operating Centre (IDOC) untuk mengelola big data tentang pelindungan, integrasi aplikasi Safe Travel dengan aplikasi PeduliLindungi untuk meningkatkan rasa aman pada saat WNI bepergian di masa pandemi, serta pembangunan data awal pemilih luar negeri untuk Pemilu 2024.
“Selanjutnya, kita akan meningkatkan infrastruktur dan SDM pelindungan melalui pembangunan Indonesian Seafarers' Corner di Busan, Korea Selatan; peningkatan kualitas infrastruktur dan tata kelola shelter di perwakilan RI dan penguatan kapasitas diplomat responsif gender,” kata Retno.
Sementara pengembangan kerangka hukum dan kerja sama di tingkat nasional maupun internasional akan dilaksanakan melalui MoU integrasi sistem informasi antar kementerian/lembaga, MoU penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia, finalisasi pedoman Organisasi Maritim Internasional (IMO)-Organisasi Buruh Internasional (ILO) untuk penanganan kasus penelantaran pelaut, serta memperkuat standar perlindungan pekerja migran dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Perlindungan WNI menjadi salah satu prioritas diplomasi Indonesia yang dibahas oleh Menlu Retno dalam PPTM tahun ini.
Selain perlindungan WNI, Indonesia akan memprioritaskan diplomasi pada sektor kesehatan, ekonomi, mempertahankan kedaulatan, serta upaya menjaga perdamaian dunia. (Sumber: Antara)
Baca Juga: Investigasi TNI AL Temukan Rumah Prajurit Jadi Tempat Penampungan Pekerja Ilegal
Berita Terkait
-
Investigasi TNI AL Temukan Rumah Prajurit Jadi Tempat Penampungan Pekerja Ilegal
-
Prajurit TNI AL Diduga Terlibat Pengiriman PMI Ilegal, Kasal Sayangkan BP2MI Tak Terbuka
-
Polisi Ungkap Profil Penyalur Pekerja Imigran Korban Kapal Tenggelam di Malaysia
-
Tiba di Batam, 8 Jenazah PMI Korban Kapal Tenggelam di Malaysia adalah Warga NTB
-
Proses Penangkapan Pelaku Pengiriman TKI Korban Kapal Tenggelam di Malaysia
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
Pilihan
-
Akbar Faizal Soal Sengketa Lahan Tanjung Bunga Makassar: JK Tak Akan Mundur
-
Luar Biasa! Jay Idzes Tembus 50 Laga Serie A, 4.478 Menit Bermain dan Minim Cedera
-
4 Rekomendasi HP OPPO Murah Terbaru untuk Pengguna Budget Terbatas
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
Terkini
-
Detik-detik Kasi Datun Kejari HSU Kabur dan Nyaris Celakai Petugas KPK
-
KPK Ungkap Capaian 2025: 11 OTT, 118 Tersangka, Aset Negara Pulih Rp 1,53 Triliun
-
Soal Pilkada Dipilih DPRD, Said Abdullah Wanti-wanti: Jangan Berdasar Selera Politik Sesaat!
-
Bandingkan Kasus Brigadir J, Roy Suryo Cs Minta Uji Labfor Independen Ijazah Jokowi di UI atau BRIN!
-
Diskusi Buku Dibubarkan, Guru Besar UII Sebut Aparat Anti Sains dan Mengancam Demokrasi
-
Catatan Bencana Alam di Indonesia 2025: Dari Erupsi Gunung Hingga Banjir Sumatra
-
Perbankan Nasional Didesak Hentikan Pembiayaan ke Sektor Perusak Lingkungan di Sumatera
-
Bareskrim Ringkus 17 Pengedar Narkoba Jelang DWP 2025 di Bali, Ada 6 Sindikat!
-
Catatan Akhir Tahun: Industri Rokok Kian Terang-Terangan Melobi Pemerintah
-
Respons Putusan MK, Setyo Budiyanto Tegaskan KPK Masih Perlukan Penyidik dari Polri