Suara.com - Anggota DPR yang tergabung dalam Pansus RUU Ibu Kota Negara akan melanjutkan lawatannya terkait pemindahan ibu kota. Setelah sebelumnya studi banding ke Kazakhstan, pada 10 Januari Pansus direncanakan berkunjung ke Kalimantan Timur.
Wakil Ketua Pansus RUU IKN Saan Mustopa membenarkan rencana Pansus berkunjung ke Kaltim. Saan berujar kunjungan Pansus dimaksudkan untuk mengecek langsung lokasi ibu kota baru tersebut.
"Tanggal 10 memang kita ada rencana ke Kaltim untuk cek lokasi. Apalagi kan ada berita-berita di sana banjir dan sebagainya. Perlu kita cek secara fisik ke sana, kondisinya seperti apa, memungkinkan atau tidak," kata Saan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/1/2022).
"Jadi nanti kita akan lihat secara fisik," sambung Saan.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga berbicara perihal rencana Pansus ke Kaltim.
"Ini kita bagi memang ada yang ke Kalimantan Timur, dalam jumlah terbatas. Jadi hanya perwakilan," ujar Dasco.
Cukup Studi Banding di Kazakhstan
Wakil Ketua Pansus RUU Ibu Kota Negara Saan Mustopa mengatakan tidak akan ada lagi studi banding ke luar negeri yang bakal dilakukan anggota Pansus, selain di Kazakhstan.
Diketahui awal tahun ini, sejumlah anggota DPR yang tergabung dalam Pansus ikut bersama rombongan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas ke Kazakhstan. Kunjungan kerja itu dimaksudkan untuk studi banding mengenai pemindahan ibu kota.
Baca Juga: Soroti Banjir Penajam Paser Utara, PAN Minta Pemerintah Lakukan Kajian Tambahan Lokasi IKN
"Menurut saya rasanya enggak. Jadi ini cukup dengan apa yang dilakukan ke kazakhstan saja. Jadi tidak ada yang ke tempat-tempat lain," kata Saan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/1/2022).
Sementara itu terkait apa saja yang menjadi materi studi banding anggota DPR dan Bappenas di Kazakhstan, Saan tidak menjawab detail. Alasannya, lantaran Saan tidak ikut dalam rombongan kunjungan kerja ke luar negeri tersebut.
"Saya juga belum mendapatkan update terkait dengan itu tapi memang Bappenas dan juga mungkin di Pansus memandang penting juga untuk melihat negara-negara yang melakukan proses pemindahan ibu kota dan dianggap suskes misalnya," kata Saan.
Berita Terkait
-
Cuma ke Kazakhstan, Pimpinan Pansus RUU IKN Sebut Tak Ada Negara Lain untuk Studi Banding
-
Soroti Banjir Penajam Paser Utara, PAN Minta Pemerintah Lakukan Kajian Tambahan Lokasi IKN
-
Metaverse Ibu Kota Negara Baru di Kaltim Akan Segera Dibangun
-
Rapat Hingga Malam, RUU Ibu Kota Negara Disepakati Masuk Pembahasan Tim Perumus
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
Terkini
-
Legislator Golkar Tagih Revisi UU Pemilu: Banyak Putusan MK Mendesak Segera Ditindaklanjuti
-
Ketegangan di Yerusalem Meningkat usai Pemasangan Pintu Besi di Kawasan Bersejarah
-
Di Balik Layar OTT KPK: Membongkar Gurita Sindikasi 'Jatah Preman' Kepala Daerah Lewat Ajudan
-
Menteri PPPA: Hentikan Normalisasi Candaan Merendahkan Martabat Perempuan
-
Revisi UU Pemilu Masuk Tahap Awal, Anggota Komisi II DPR Beberkan 10 Isu yang Akan Dikaji
-
22 Tahun Digantung DPR, Aktivis Sebut Penundaan RUU PPRT Sebagai Ujian Moral Bangsa
-
Menkes Budi Bongkar Jutaan Orang Kaya Nikmati Subsidi BPJS: Demi Keadilan Kita Hapus!
-
Hasil Studi IHDC: 1 dari 5 Anak Jakarta Alami Gangguan Memori Akibat Anemia
-
Rekrutmen Nasional 30 Ribu Manajer Koperasi Desa Resmi Dibuka, Ini Syaratnya
-
Rismon Bantah Terima Uang Damai Kasus Ijazah Jokowi, Sebut Tuduhan Tak Masuk Akal