Suara.com - Anggota DPR yang tergabung dalam Pansus RUU Ibu Kota Negara akan melanjutkan lawatannya terkait pemindahan ibu kota. Setelah sebelumnya studi banding ke Kazakhstan, pada 10 Januari Pansus direncanakan berkunjung ke Kalimantan Timur.
Wakil Ketua Pansus RUU IKN Saan Mustopa membenarkan rencana Pansus berkunjung ke Kaltim. Saan berujar kunjungan Pansus dimaksudkan untuk mengecek langsung lokasi ibu kota baru tersebut.
"Tanggal 10 memang kita ada rencana ke Kaltim untuk cek lokasi. Apalagi kan ada berita-berita di sana banjir dan sebagainya. Perlu kita cek secara fisik ke sana, kondisinya seperti apa, memungkinkan atau tidak," kata Saan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/1/2022).
"Jadi nanti kita akan lihat secara fisik," sambung Saan.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga berbicara perihal rencana Pansus ke Kaltim.
"Ini kita bagi memang ada yang ke Kalimantan Timur, dalam jumlah terbatas. Jadi hanya perwakilan," ujar Dasco.
Cukup Studi Banding di Kazakhstan
Wakil Ketua Pansus RUU Ibu Kota Negara Saan Mustopa mengatakan tidak akan ada lagi studi banding ke luar negeri yang bakal dilakukan anggota Pansus, selain di Kazakhstan.
Diketahui awal tahun ini, sejumlah anggota DPR yang tergabung dalam Pansus ikut bersama rombongan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas ke Kazakhstan. Kunjungan kerja itu dimaksudkan untuk studi banding mengenai pemindahan ibu kota.
Baca Juga: Soroti Banjir Penajam Paser Utara, PAN Minta Pemerintah Lakukan Kajian Tambahan Lokasi IKN
"Menurut saya rasanya enggak. Jadi ini cukup dengan apa yang dilakukan ke kazakhstan saja. Jadi tidak ada yang ke tempat-tempat lain," kata Saan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/1/2022).
Sementara itu terkait apa saja yang menjadi materi studi banding anggota DPR dan Bappenas di Kazakhstan, Saan tidak menjawab detail. Alasannya, lantaran Saan tidak ikut dalam rombongan kunjungan kerja ke luar negeri tersebut.
"Saya juga belum mendapatkan update terkait dengan itu tapi memang Bappenas dan juga mungkin di Pansus memandang penting juga untuk melihat negara-negara yang melakukan proses pemindahan ibu kota dan dianggap suskes misalnya," kata Saan.
Berita Terkait
-
Cuma ke Kazakhstan, Pimpinan Pansus RUU IKN Sebut Tak Ada Negara Lain untuk Studi Banding
-
Soroti Banjir Penajam Paser Utara, PAN Minta Pemerintah Lakukan Kajian Tambahan Lokasi IKN
-
Metaverse Ibu Kota Negara Baru di Kaltim Akan Segera Dibangun
-
Rapat Hingga Malam, RUU Ibu Kota Negara Disepakati Masuk Pembahasan Tim Perumus
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
Terkini
-
Soal Anggota Polri Aktif di Kementan, Menteri Amran: Justru Sangat Membantu
-
Pigai Ajak Publik Gugat UU KUHAP ke MK Jika Khawatir dengan Isinya: Kami Dukung, Saya Tidak Takut!
-
KPK Ungkap Alasan Bobby Nasution Belum Dihadirkan di Sidang Korupsi Jalan Sumut
-
Tak Bayar Utang Pajak Rp25,4 Miliar, DJP Sandera Pengusaha Semarang: Ini Efek Jera!
-
Broker 'Hantu' Korupsi Petral Terkuak, KPK: Modus Ini Bikin Harga Minyak Impor Jadi Mahal
-
Tepis Kekhawatiran Publik, Menteri HAM Klaim 80 Persen Revisi KUHAP Lindungi HAM
-
Raperda KTR Ancam 'Bunuh' Konser Musik Jakarta, Legislator: Banyak Mudharatnya
-
Pohon Tumbang Teror Warga Jakarta, Pramono Anung: 62 Ribu Sudah Dirapikan, Cuaca Ekstrem Biangnya
-
KPK Bidik Raksasa Sawit Jadi Tersangka Korporasi di Kasus Suap Inhutani V
-
Menteri PANRB Rini Widyantini: Paguyuban PANRB Perkuat Ekosistem Birokrasi Kolaboratif