Suara.com - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth meminta agar kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen segera dibatalkan. Pasalnya, saat ini jumlah kasus varian baru virus corona B.1.1.529 atau Omicron di ibu kota terus bertambah.
Kenneth pun menilai kegiatan PTM 100 persen tidak akan efektif. Jika terus dijalankan, dikhawatirkan nantinya malah akan ada klaster Covid-19 di sekolah.
"Dengan adanya pandemi ini memang seharusnya bisa mendorong pembelajaran dilakukan secara daring karena memang tidak ada pilihan lain, apalagi ditambah dengan munculnya varian omicron yang angka penularannya makin bertambah di Jakarta," ujar Kenneth dalam keterangan tertulis, Rabu (12/1/2022).
Menurut Kenneth, Gubernur Anies Baswedan dan Wakilnya Ahmad Riza Patria harus memposisikan diri sebagai masyarakat. Apalagi, Anies dan Riza seharusnya paham bahaya bagi siswa di kondisi ini karena sudah mempunyai anak.
"Pak Anies dan Pak Ariza harus bisa memposisikan diri seperti masyarakat yang anaknya di wajibkan untuk tatap muka di tengah munculnya varian omicron ini. Pak Anies dan Pak Ariza juga punya anak kan?" kata Kenneth.
Ia pun mengaku juga menerima banyak laporan dan keluhan para orang tua terkait PTM di tengah pandemi yang sedang mengkhawatirkan. Mereka khawatir nantinya jika PTM tidak dialihkan ke Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau daring, maka akan membahayakan anaknya.
"Saya berharap Pak Anies jika membuat kebijakan soal PTM harus memberikan mengedepankan rasa kemanusiaan dan bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, terutama bagi orang tua murid yang anaknya di wajibkan harus masuk sekolah tatap muka,"
Saat ini, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mencatat sudah sebanyak 404.192 siswa atau 55,9 persen dari target 723.044 siswa yang telah menjaalani vaksinasi anak usia 6-11 tahun, pada Selasa 11 Januari 2022 pukul 10.00 WIB. Angka tersebut dinilai Kenneth sangat jauh untuk dijadikan patokan jika siswa belajar tatap muka.
"Jangan malah sebaliknya, membuat kebijakan yang malah menzolimi masyarakat DKI dengan membuat kebijakan yang sepihak tanpa mempertimbangkan perasaan orangtua murid," pungkasnya.
Baca Juga: Disebut Jadi Cagub DKI Jakarta, Ahok Enggan Berandai-andai: Gak Ada
Berita Terkait
-
Pandji Pragiwaksono Ungkap Alasan Anies Baswedan Tak Dibahas di Mens Rea
-
Nominal UMP Jakarta 2026 Bikin Buruh Kecewa, Anggota DPRD DKI Bilang Begini
-
DPRD Dukung Pemprov DKI Gelontorkan Rp 2,62 T untuk Atasi Banjir: Warga Jakarta Sudah Tertekan!
-
Berlangsung Alot, Rapat Paripurna DPRD DKI Sahkan Empat Raperda
-
Anies Desak Banjir Sumatera Ditetapkan Jadi Bencana Nasional
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
Terkini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi
-
Konsisten Tolak Pilkada Lewat DPRD, PDIP: Masa Hak Rakyat Bersuara 5 Tahunan Mau Diambil?
-
Pakar Klarifikasi: Bongkar Tiang Monorel Rasuna Said Hanya Rp300 Juta, Bukan Rp100 Miliar
-
Selamat Tinggal Rompi Oranye? KPK Tak Akan Lagi Pamerkan Tersangka Korupsi di Depan Kamera
-
PDIP: Kami Penyeimbang, Bukan Mendua, Terungkap Alasan Ogah Jadi Oposisi Prabowo