Jakarta Barat Kini Berjuluk 'Gotham City', Hardiyanto Kenneth: Saya Jadi Batman!

Suara.com - Maraknya aksi begal dan kriminalitas jalanan di wilayah Jakarta Barat membuat warganet kompak menyematkan julukan “Gotham City”.

Hal itu seakan mencerminkan tingginya rasa takut masyarakat terhadap fenomena yang belakangan ramai terjadi di sana.

Keresahan itu mendorong Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, menginisiasi pertemuan lintas sektor bertajuk Ngobrol Bareng Forkopimko (NGOPI) di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Jumat (22/5/2026).

Pertemuan itu melibatkan Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, Kapolres, Dandim, dan jajaran Muspiko untuk mencari solusi bersama atas meningkatnya angka kejahatan jalanan yang meresahkan warga.

“Tujuannya baik, untuk mencari jalan keluar bersama agar fenomena begal di Jakarta Barat bisa termitigasi dengan baik dan masyarakat kembali merasa aman saat beraktivitas,” ujar Kenneth.

Namun pertanyaannya kini menggantung. Apakah respons ini lahir dari kepedulian yang sudah lama terbangun, atau baru tergerak setelah julukan pedas itu viral di media sosial?

Kenneth sendiri mengakui bahwa julukan tersebut merupakan sinyal bahaya yang tidak bisa diabaikan.

“Kalau masyarakat sampai menyebut Jakarta Barat sebagai ‘Gotham City’, ini tentu menjadi alarm bagi kita semua. Artinya ada rasa takut dan keresahan yang benar-benar dirasakan warga. Jangan sampai masyarakat kehilangan rasa aman ketika keluar rumah, bekerja, atau pulang pada malam hari,” kata anggota Komisi C itu.

Ia pun menganalogikan dirinya sebagai “Batman” yang akan mengawasi kondisi keamanan Jakarta Barat, sebuah kiasan yang bernada serius meski disampaikan dengan guyonan.

Baca Juga: Api Lahap Auditorium Lantai 4 Binus University di Jakarta Barat

“Sebagai legislator di Kebon Sirih, saya mencoba memposisikan diri menjadi ‘Batman’ yang akan selalu mengawasi apa yang terjadi di Jakarta Barat demi kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat Jakarta Barat sesuai fungsi pengawasan yang saya miliki di DPRD DKI Jakarta,” tegasnya.

Kenneth menilai kejahatan jalanan sebagian besar terjadi di ruas jalan yang minim penerangan dan pengawasan, bukan di kawasan perkantoran atau gedung besar yang telah memiliki sistem keamanan memadai.

Untuk itu, ia mendorong pemetaan titik-titik rawan sebagai langkah awal yang mendesak.

“Saya meminta dilakukan pemetaan secara detail terhadap titik-titik rawan kriminalitas. Dengan pemetaan tersebut, aparat kepolisian bisa melakukan patroli rutin dan penjagaan ekstra pada jam-jam rawan. Kehadiran aparat di lapangan sangat penting untuk memberikan efek pencegahan,” imbaunya.

Selain patroli, Kenneth mendorong pemasangan kamera pengawas atau CCTV di lokasi-lokasi strategis yang rawan kejahatan, dengan memanfaatkan skema sewa serta dana CSR dari perusahaan swasta maupun BUMD agar lebih efisien dari sisi anggaran.

“Pengadaan CCTV ini kalau mau lebih murah dan efisien bisa melalui skema sewa. Jalurnya bisa lewat CSR dari pihak-pihak yang memang ingin membantu keamanan lingkungan atau bisa juga melibatkan BUMD. Jadi kita pasang di titik-titik penting yang selama ini sering terjadi tindak kriminal begal maupun tawuran,” tuturnya.

Ia menegaskan keberhasilan mitigasi kriminalitas tidak bisa hanya bertumpu pada aparat kepolisian, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara berkelanjutan.

“Yang paling penting adalah tindak lanjutnya. Kami ingin ada evaluasi rutin, patroli yang lebih masif, penerangan jalan yang ditingkatkan, dan sistem pengawasan yang benar-benar berjalan. Saya ingin Jakarta Barat kembali dikenal sebagai wilayah yang aman dan nyaman bagi masyarakat,” pungkas Kenneth.