Suara.com - Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep diketahui telah dilaporkan oleh Analis Sosial Politik UNJ Ubedilah Badrun atas dugaan tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan KKN.
Mealnsir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul memberi tanggapan terkait dua anak Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Menarik ini karena setahu saya, Pak Jokowi dan keluarganya ini sejak dulu steril dari isu korupsi," ujar Adib belum lama ini.
Adib Miftahul menilai, tidak ada masalah apabila ada orang yang berani melaporkan dua anak Presiden Jokowi dengan dugaan korupsi.
"Jadi, kalau ada warga negara yang melaporkan anak presiden, harusnya itu dinilai sebagai kesamaan semua orang di atas hukum. Tidak terkecuali anak presiden," ungkap Adib Miftahul.
Meski begitu, menurut Adib Miftahul, ada hal yang perlu diketahui sebelum memberikan laporan, yakni mempersiapkan bukti-bukti yang kuat agar tidak menjadi sebuah tuduhan.
"Akan tetapi, yang perlu dicatat adalah, sekuat apa bukti untuk melaporkan Gibran dan Kaesang ini?" jelas Adib Miftahul.
"Jangan sampai, nanti muncul asumsi bahwa KPK tidak bisa mencokok karena dia anak presiden karena dilindungi sosok tertentu," sambungnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan bahwa pihaknya akan menelaah laporan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang diduga melibatkan dua anak presiden tersebut.
Baca Juga: Dalami Kasus Dugaan Korupsi Wali Kota Bekasi, KPK Panggil Lurah hingga Kepala Dinas
"KPK akan menerima dari siapa pun terhadap laporan dan pengaduan dari masyarakat, baik pelapornya siapapun dan juga terlapornya siapapun," ujar Nurul Ghufron.
Namun, Nurul Ghufron mengungkapkan bahwa laporan yang telah masuk harus ditelaah terlebih dahulu sebelum menindaklanjuti.
Nurul Ghufron juga dengan tegas mengatakan bahwa pihaknya tidak pandang bulu dalam mengusut kasus yang melibatkan Gibran dan Kaesang.
"KPK akan melakukan proses penelaahan lebih dahulu. KPK tidak melihat anak siapa, tidak melihat bapaknya siapa," pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Gibran Pastikan Pedagang Pasar Legi akan Pindah Tepat Waktu
-
Jejak Digital Bupati Penajam yang Kena OTT KPK Dibongkar, Warganet: Pengagum HRS
-
Mantan Istri Zumi Zola Diperiksa Kasus Korupsi Rancangan APBD Jambi
-
Mantan Gubernur Alex Noerdin Diperiksa Kasus Korupsi Dinas PUPR Musi Banyuasin
-
Dalami Kasus Dugaan Korupsi Wali Kota Bekasi, KPK Panggil Lurah hingga Kepala Dinas
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- HP Xiaomi yang Bagus Tipe Apa? Ini 7 Rekomendasinya di 2026
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Update Data Korban Perang Lebanon, 2020 Orang Tewas Menyusul Serangan Israel di Wilayah Selatan
-
Jeritan Ayah di Gaza Menanti Evakuasi 4 Anaknya yang 6 bulan Terkubur Beton di Masa Gencatan Senjata
-
Eksaminasi 9 Pakar Hukum UI dan UGM: Putusan Kerry Riza Hasil dari Unfair Trial
-
Boni Hargens Launching Buku Ilmu Politik, Singgung Soal Pernyataan Saiful Mujani, Termasuk Makar?
-
Dasco: Bupati Tulungagung yang Kena OTT KPK Bukan Gerindra, Wakilnya Baru Kader
-
Panas Diendus KPK, Pengamat Tantang Polri Ungkap Produksi Rokok Ilegal
-
Pesan Menohok Foke soal Beasiswa LPDP: Anak Betawi Nilainya Harus 11 untuk Bisa Jadi Tuan di Jakarta
-
Ratusan Dapur MBG Di-Suspend! BGN Temukan Masalah Serius dari Menu hingga Higiene
-
Lebaran Betawi 2026 Meriah di Lapangan Banteng, Pramono: Ini Identitas Asli Jakarta
-
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Komnas HAM Tunggu Izin Panglima TNI Periksa 4 Prajurit