Suara.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komaruddin menilai kritikan anggota DPR dari partai Gerindra Fadli Zon terkait pemilihan nama calon ibu kota negara merupakan sindiran tajam kepada Presiden Joko Widodo. Jokowi dikabarkan telah menentukan nama Ibu Kota Negara yang baru yakni Nusantara.
"Justru itu sindiran telak dari pak Fadli Zon, karena kalau nama Jokowi namanya personal. Sedangkan ibu kota negara bukan milik Jokowi. Justru itu sindiran tajam dari pak Fadli Zon kepada pak Jokowi," kata Ujang kepada Suara.com, Selasa (18/1/2022).
Menurut Ujang, pemilihan nama Nusantara yang dipilih Jokowi terlihat personal. Sebab kata dia, Ibu Kota Negara bukan milik Jokowi, tapi milik rakyat Indonesia.
Karenanya Fadli Zon, kata Ujang, mengkritik pemilihan nama Nusantara untuk nama calon ibu kota negara.
"Menurut saya ini sindiran begitu, dia (Fadli Zon) menyindir istilah nama Nusantara kenapa nggak sekalian Jokowi saja gitu," sambungnya.
Sebelumnya, Fadli Zon mengkritik pemerintah atas pemilihan nama calon ibu kota negara. Fadli menilai penamaan Nusantara kurang cocok.
Kritik itu disampaikan Fadli Zon melalui akun Twitternya @fadlizon. Cuitan terkait nama ibu kota negara itu diunggah Fadli pada Selasa (18/1/2022) dini hari pukul 02.47 WIB.
"Nusantara kurang cocok jadi nama ibu kota baru. Nusantara punya pengertian sendiri sebagai wilayah Indonesia, belum lagi ada wawasan Nusantara," kata Fadli seperti dikutip Suara.com.
Fadli lantas mengusulkan agar nama ibu kota negara menggunakna nama Presiden RI saat ini, yakni Jokowi. Usulan penggunaan nama presiden itu merujuk nama ibu kota Kazakhstan.
Sebagaimana diketahui, belum lama ini Bappenas bersama sejumlah anggota DPR RI yang tergabung dalam Pansus RUU Ibu Kota Negara berkunjung ke Kazakhstan dalam rangka studi banding pemindahan ibu kota.
"Usul saya nama ibu kota langsung saja Jokowi. Sama dengan ibu kota Kazakhstan Nursultan, (dari nama Presiden Nursultan Nazarbayev)," kata Fadli.
Nama calon ibu kota negara di Kalimantan Timur akhirnya terungkap. Nama itu disampaikan Menteri PPN Suharso dalam rapat panja pembahasan RUU Ibu Kota Negara bersama pansus di DPR.
Suharso mengatakan, nama ibu kota negara itu tadinya ingin disematkan di dalam surpres RUU IKN yang dikirim pemerintah kepada DPR. Namun kemudian ditahan. Baru setelahnya Presiden Jokowi mengkonfirmasi lagi kepada Suharso pada Jumat (14/1).
"Dan ini saya baru mendapatkan konfirmasi langsung dan perintah langsung dari Bapak Presiden itu pada hari Jumat. Jadi ini sekarang hari Senin, pada hari Jumat lalu," kata Suharso, Senin (17/1).
Berita Terkait
-
Harta Kekayaan Tumiyana dan Bisnisnya, Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Baru Punya Rp 90 Miliar dan Ribuan Sapi
-
Biodata Bambang Brodjonegoro, Calon Pemimpin Ibu Kota Baru Nusantara, Pakar Ekonomi Langganan Jadi Menteri
-
Arti Nusantara, Nama Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur dari Bahasa Jawa Kuno dan Sumpah Palapa
Terpopuler
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
-
Menkeu Purbaya 'Semprot' Bobby Nasution Cs Usai Protes TKD Dipotong: Perbaiki Dulu Kinerja Belanja!
-
Para Gubernur Tolak Mentah-mentah Rencana Pemotongan TKD Menkeu Purbaya
-
Daftar Harga HP Xiaomi Terbaru Oktober 2025: Flagship Mewah hingga Murah Meriah
Terkini
-
Ekosida! Spanduk Protes Warnai Aksi Tolak PSN Papua di Jakarta, Ancam Demo Lebih Besar di Istana
-
Beda Reaksi Warga Sambut Menteri Purbaya Yudhi VS Bahlil Lahadalia di HUT TNI Ke-80
-
Sekolah Elite Mentari Bintaro Diancam Bom, 6 Mobil Gegana Langsung Aktif
-
Minta Delpedro Cs Dibebaskan! Cholil ERK hingga Eka Annash The Brandals Siap Jadi Penjamin
-
Eks Dirut Taspen Divonis 10 Tahun Penjara, KPK Kejar Pelaku Lain di Kasus Korupsi Uang Pensiun PNS
-
Polisi Klaim Tangkap Bjorka, Pakar Siber: Kayaknya Anak Punk Deh
-
HUT ke-80 TNI Mau Dievaluasi Imbas Renggut 2 Nyawa Prajurit, Bakal Ada Investigasi?
-
Reformasi Hukum Era Prabowo: Muncul Usulan Sistem 2 Lapis Agar Polri-Kejaksaan Saling Jaga, Apa Itu?
-
Jabatan Mentereng Halim Kalla: Adik Jusuf Kalla Jadi Tersangka Korupsi PLTU
-
Ahli di Sidang Praperadilan Nadiem Makarim: Kerugian Keuangan Negara Saja Belum Tentu Korupsi