Suara.com - Ucapan anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan menyinggung sejumlah kalangan di Jawa Barat.
Beberapa anggota DPR, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, budayawan menyesalkan ucapan politikus itu.
Bahkan, Majelis Adat Sunda dan perwakilan adat Minang serta sejumlah komunitas Kesundaan beberapa hari lalu kabarnya akan melaporkan Arteria Dahlan ke Polda Jawa Barat.
Arteria Dahlan kemudian meminta maaf kepada masyarakat Sunda, tetap tak memuaskan sejumlah pihak. Bahkan petinggi Sunda Empire Rangga Sasana atau Lord Rangga datang ke DPR bermaksud untuk menegur Arteria Dahlan.
Apa yang jadi masalah?
Dalam sebuah rapat di DPR yang berlangsung Senin (17/1/2022), Arteria Dahlan meminta Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengganti seorang kepala kejaksaan tinggi karena dalam rapat kerja berbicara dengan menggunakan bahasa Sunda.
Menurut Arteria, dalam rapat, pejabat mesti menggunakan bahasa Indonesia supaya apa yang disampaikannya dimengerti oleh semua orang.
"Ada kritik sedikit Pak JA (jaksa agung), ada kajati pak, dalam rapat dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda, ganti pak itu," kata Arteria Dahlan.
"Kita ini Indonesia pak. Nanti orang takut, kalau pakai bahasa Sunda ini orang takut, ngomong apa, sebagainya. Kami mohon yang seperti ini dilakukan tindakan tegas."
Baca Juga: Profil Arteria Dahlan, Perantau Minang yang Bikin Murka Warga Sunda dan Pernah Disebut Cucu PKI
Dalam rapat itu, anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Aboe Bakar Al Habsyi yang duduk di sebelah kiri Arteria Dahlan merespons.
"Pak JA orang Sunda lho, hati-hati," kata Aboe.
Apa yang dikhawatirkan Aboe benar terjadi. Pernyataan Arteria Dahlan menyulut polemik berkepanjangan.
Di internal PDI Perjuangan sendiri pun tidak semua sependapat dengan ucapan Arteria Dahlan.
Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin menyebut permintaan koleganya terlalu berlebihan.
"Usulan saudara Arteria yang meminta agar jaksa Agung memecat seorang Kajati karena menggunakan bahasa Sunda, menurut hemat saya berlebihan dan dapat melukai perasaan masyarakat Sunda," kata Hasanuddin, Selasa (18/1/2022).
Berita Terkait
-
Terbukti Hina Suku Sunda, YouTuber Resbob Divonis 2,5 Tahun Penjara
-
Dapat Uang Rp25 Juta dari Dedi Mulyadi Usai Dibully, Guru Atun Malah Sumbangkan ke Anak Yatim
-
Digelar Besar-besaran, Arak-Arakan Buaya dan Singa Warnai Ultah Anak Dedi Mulyadi
-
Kisah Ibu Guru Atun: Dibully Murid, Dikasih Dedi Mulyadi Rp25 Juta, Lalu Disedekahkan
-
Viral Murid Acungkan Jari Tengah ke Guru, Dedi Mulyadi Usul Pelaku Dihukum
Terpopuler
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- Promo Indomaret Hari Ini 1 Mei 2026, Dapatkan Produk Hemat 30 Persen
- Promo Alfamart Hari Ini 2 Mei 2026, Menang Banyak Diskon hingga 60 Persen Kebutuhan Harian
- 5 Rekomendasi Sepeda Wimcycle Termurah untuk Dewasa, Solusi Olahraga Hemat
- 5 Cushion Waterproof dan Tahan Lama, Makeup Awet Seharian di Cuaca Panas
Pilihan
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
Terkini
-
Oknum Guru di Bengkayang Ditangkap, Polisi Dalami Kasus Kekerasan Seksual Anak
-
5 Hari Pencarian, Pemancing Tenggelam di Payangan Ditemukan Meninggal
-
Prabowo Bahas Pengawasan Aliran Dana Bersama PPATK di Hambalang
-
Rencana Awal Berubah Jadi Pembunuhan Sekeluarga, Fakta Baru Kasus Rumbai Terungkap
-
Pembunuhan di Rumbai Terungkap, Menantu Korban Diduga Jadi Otak Pelaku
-
PPG Unhas Diusulkan Jadi Pusat Pengembangan Standar MBG Nasional
-
Langit Tangsel Memburuk, Pemkot Siapkan Sanksi Denda hingga Genjot Ekosistem Kendaraan Listrik
-
Netanyahu Terjepit Tekanan Amerika Serikat dan Ancaman Perang Iran
-
Percepat Pemulihan, Kasatgas PRR Minta Daerah Terdampak Bentuk Satgas Provinsi
-
PDIP Dorong Dialog Terbuka Tentukan Ambang Batas Parlemen di RUU Pemilu