PKS Minta Pemerintah Tak Ragu Batasi Akses Masuk WNA, Cegah Lonjakan Kasus Omicron

Suara.com - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Netty Prasetiyani meminta adanya pembatasan masuk bagi warga negara asing atau WNA yang berasal dari negara dengan kasus Omicron terbanyak. Ia meminta pemerintah tidak ragu melakukan pembatasan tersebut.

Netty mengingatkan bahwa penularan Omicron terjadi sangat cepat. Karena itu salah satu cara mencegah lonjakan kasus Omicron ialah dengan kembali membatasi akses masuk orang dari luar.

"Batasi akses masuk terhadap WNA yang berasal dari negara yang sudah jelas tinggi lonjakan kasusnya. Pemerintah tidak perlu ragu-ragu dalam mengambil kebijakan untuk menekan kasus," kata Netty, Jumat (21/1/2022).

Selain pembatasan masuk, Netty meminta pemerintah tegas dalam menerapkan karantina untuk WNA dan WNI yang datang dari luar negeri. Menurutnya pelaksanaan karantina harus diperbaiki, mulai dari penerapan protokol kesehatan hingga fasilitas untuk karantina bagi WNA dan WNI.

Dalam pengambilan kebijakan pemerintah harus berbasis saintifik dan mempertimbangkan saran ahli.

"Karantina yang tidak serius dan sekadar memenuhi kewajiban tidak akan efektif dalam mencegah transmisi Omicron," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa dan Bali, Luhut Binsar Pandjaitan meminta wilayah aglomerasi Jabodetabek mengakselerasi vaksinasi booster untuk mengantisipasi gelombang varian Omicron.

Dalam Rapat Koordinasi Evaluasi PPKM Jawa Bali bersama seluruh Gubernur Jawa Bali dan Forkimpimda, Kamis (20/1), disebutkan bahwa kasus Covid-19 saat ini sebagian besar terjadi di Jabodetabek yang capaian vaksinasi dosis 1 dan 2 sudah tinggi. Untuk itu menurut Luhut, vaksinasi booster harus segera dikejar di daerah Jabodetabek.

"Hari ini teater perang sesungguhnya akibat peningkatan kasus terjadi di wilayah Jabodetabek. Untuk itu saya minta provinsi DKI, Banten, dan Jawa Barat segera mengakselerasi vaksinasi booster," kata Luhut dalam keterangan tertulis, Jumat pagi.

Baca Juga: Varian Omicron Cepat Menyebar, Menkes: Puncaknya Akhir Februari dan Awal Maret

Mengingat Jabodetabek adalah pusat mobilitas, penyebaran kasus ke provinsi lain dapat terjadi dengan lebih cepat. Meski belum terjadi peningkatan signifikan di provinsi lain, Luhut mengingatkan provinsi lain juga harus tetap bersiap.

"Hingga saat ini angka kematian tetap terjaga meskipun terjadi peningkatan kasus," ujarnya.

Meski begitu, melihat pengalaman negara lain, perawatan rumah sakit dan tingkat kematian dapat meningkat ketika kasus naik berkali-kali lipat.

"Upaya flattening the curve atau memperlandai kenaikan kasus positif, harus dilakukan untuk mengurangi beban sistem kesehatan. Kuncinya adalah penegakan protokol kesehatan dan akselerasi vaksinasi di tiap daerah," tuturnya.

Luhut yang juga Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) meminta Panglima TNI dan Asops Kapolri untuk kembali menyiapkan isolasi terpusat di setiap daerah.

Ia juga mengingatkan seluruh kepala daerah, baik bupati, wali kota, Pangdam, Kapolda, dan seluruh jajaran di bawahnya untuk jujur terhadap data kasus Covid-19. Jangan ada yang ditutupi agar segera dapat ditentukan langkah yang benar dan terukur.