News / nasional
Agung Sandy Lesmana | Yosea Arga Pramudita
Pelajar SMA di Papua menggelar aksi damai menolak bangunan sekolah diduduki aparat. (tangkapan layar/istimewa)

Suara.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua mendesak agar aparat Brimob untuk segera mengosongkan bangunan sekolah demi pemenuhan hak atas pendidikan para pelajar di Yahukimo, Papua Barat. Desakan itu disampaikan seusai SMA di Yahukimo aksi damai menolak tindakan aparat menempati bangunan sekolah, Kamis (20/1/2022) kemarin. 

Direktur LBH Papua, Emanuel Gobay menyampaikan, pasukan Brimob menempati sejumlah bangunan seperti SMA Negeri Ninia, SMA Negeri Anggruk dan SMK Negeri 2 Yahukimo sejak tangal 3 Oktober 2021. Akibatnya, para siswa tidak bisa belajar dan aktivitas belajar dan mengajar berhenti.

"Akibat penempatan itu membuat para siswa tidak bisa bersekolah dan proses belajar mengajar terhenti total," ucap Gobay dalam keterangan tertulisnya hari ini, Jumat (21/1/2022).

Atas hal itu, Gobay menyebut ratusan siswa dari berbagai sekolah melakukan aksi damai pada kemarin hari. Adapun tuntutannya adalah meminta agar Pemerintah Daerah serta Kepala Dinas Pendidikan Yahukimo segera memindahkan pasukan Brimob dari sekolah tersrbut.

Baca Juga: Kutuk Kelompok Separatis Penembak Mati Serda Miskel, Pangdam XVIII/Kasuari: Kami Kehilangan Satu Putra Asli Papua

"Melakukan aksi sebagai tuntutan kepada Pemerintah Daerah, bersama kepala Dinas Pendidikan. Agar memindahkan satuan tugas Brimob dari gedung sekolah mereka.

Pada prinsipnya, kata Gobay, aksi demostrasi damai yang dilakukan oleh para pelajar dari berbagai sekolah itu merupakan sebuah perjuangan hak atas pendidikan yang secara langsung.

Dalam konteks ini, massa pelajar menanyakan komitmen negara melalui pemerintah dalam mengimplementasikan ketentuan sejumlah pasal yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Selain itu, melalui aksi demostrasi damai, para pelajar juga secara langsung mempertanyakan komitmen aparat keamanan, yakni Brimob sebagai representasi negara di bidang keamanan. Dalam konteks ini yakni memenuhi hak atas pendidikan yang merupakan hak konstitusional dan hak asasi manusia dari warga negara.

"Juga mempertanyakan komitmen Pemerintah Pusat khususnya Wakil Presiden Republik Indonesia (Maruf Amin) selaku ketua Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam menjalankan tugas bersama dengan pemerintah daerah melaksanakan langkah-langkah terobosan, terpadu, dan inovatif dalam memastikan peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun," jelas Gobay.

Baca Juga: Aksi Bejat Ayah Setubuhi Anak Kandung hingga Dua Kali Melahirkan Berakhir di Penjara

Gobay menambahkan, aksi itu juga secara langsung mempertanyakan apakah dalam Operasi Damai Cartenz menyasar lima wilayah operasi. Wilayah itu yaitu Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Nduga, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Puncak.

Komentar