Kunker Spesifik DPR di Pandeglang Diwarnai Suasana yang Akrab dan Hangat

Suara.com - DPR RI Komisi VIII melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Pandeglang, Banten pada Jumat, (21/1/2022). Suasana akrab dan hangat tampak mewarnai agenda tersebut. Itu terlihat saat Wakil Ketua Komisi VIII Tb Ace Hasan Syadzily yang memimpin rombongan legislator berbincang lepas dengan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pepen Nazaruddin dan Bupati Pandeglang, Irna Narulita. Candaan-candaan receh pun terlontar mencairkan suasana.

Kunker Spesifik Komisi VIII DPR ke Kabupaten Pandeglang mengambil tema Kesiapsiagaan Bencana. Dalam pernyataannya, Ace Hasan menyatakan apresiasi dan dukungan Komisi VIII terhadap terobosan Menteri Sosial, Tri Rismaharini yang merealisasikan lumbung sosial di kawasan bencana, termasuk di Kabupaten Pandeglang.

Menurut Ace, lumbung sosial merupakan solusi yang patut didukung untuk memastikan warga tetap mendapatkan dukungan terhadap kebutuhan sosial selama bencana terjadi.

“Lumbung sosial ini penting untuk memastikan warga yang terputus akses transportasinya, tetap mendapatkan dukungan terhadap kebutuhan sosialnya,” katanya di Pandeglang (21/1/2022).

Dalam analisanya, Ace menyatakan, keberadaan lumbung sosial di Pandeglang perlu ditambah. Alasannya karena akses di Pandeglang tidak mudah antara satu dengan wilayah lain.

“Di Kecamatan Sumur, misalnya, menurut saya setidaknya minimal tiga lumbung sosial. Sebab, akses dari Sumur ke Pandeglang itu jauh dan tidak mudah,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Ace memastikan, Komisi VIII akan memberikan dukungan dalam penguatan lumbung sosial, baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Kami pastikan DPR akan memberikan dukungan,” kata Ace.

Senada dengan Ace, Pepen Nazaruddin menyatakan Kemensos mendorong Pemkab Pandeglang untuk mendirikan lumbung sosial. Sejauh ini, Pemkab Pandeglang telah menentukan 7 lokasi untuk lumbung sosial.

Baca Juga: Kemensos Pantau Psikis Bocah Korban Pelecehan Kuli Bangunan di Tangsel: Membaik dan Ceria

“Dari tujuh lokasi lumbung sosial, sebanyak dua sudah didirikan dengan dukungan APBD. Sementara Ibu Bupati mengusulkan lagi lima dengan didukung APBN. Kemensos sedang mengkaji usulan tersebut, dan dalam waktu secepatnya akan kami berikan respon,” kata Pepen.

Pada kesempatan tersebut, secara simbolik diserahkan bantuan sebesar Rp249.614.377. Yakni berupa bantuan sembako 500 paket dan bantuan lumbung sosial.

Lumbung sosial menjadi salah satu kebijakan umum Mensos dalam membantu kelangsungan hidup masyarakat yang terkena dampak bencana. Pendirian lumbung sosial sangat bergantung pada kondisi geografis dan kebutuhan daerah.

Oleh karena itu, kata Risma, pendekatannya bukan lagi administratif melainkan lebih ke kondisi geografis, yakni di area yang memang rawan bencana. Lumbung sosial tidak hanya berisi kebutuhan logistik dan makanan, namun juga beberapa kebutuhan yang menopang kelangsungan kehidupan sosial masyarakat terdampak bencana.

Selain berisi bahan makanan, juga disiapkan di antaranya genset, bahan bakar, perahu karet, penjernih air, pompa air, tenda, dan kebutuhan bahan pokok.

Dengan ketersediaan bahan kebutuhan sosial, maka warga di daerah rawan bencana yang terputus aksesnya, tetap bisa bertahan hidup dalam waktu tertentu, sambil menunggu bantuan datang. Kemensos mempersilakan pemerintah daerah untuk menentukan titik ordinat lumbung sosial.