Suara.com - Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim) memang tengah menjadi sorotan masyarakat. Berbagai informasi menyertai rencana pemindahan IKN tersebut.
Belakangan beredar kabar di media sosial yang menyatakan bahwa pemindahan IKN merupalan program Partai Komunis Indonesia (PKI) di masa lalu.
Sebuah video yang beredar di media sosial tersebut mengklaim bahwa pemindahan ibu kota merupakan program PKI tahun 1955.
Video tersebut diunggah oleh akun Facebook Maman Rohman pada Senin (13/9/2021).
Berikut narasinya:
"Pemindahan Ibukota ke KalTim adalah program PKI tahun 1955."
Lalu benarkah klaim tersebut?
Penjelasan
Melansir dari laman remi kominfo.go.id, klaim bahwa pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur merupakan program PKI pada tahun 1955, adalah salah.
Baca Juga: Update Kecelakaan Muara Rapak, 4 Orang Meninggal, 11 Orang Luka Berat, 10 Orang Luka Ringan
Menurut Kominfo, pemindahan ibu kota ke Kalimantan merupakan keputusan pemerintah sebagai langkah untuk mengurangi beban DKI Jakarta.
"Kondisi Jakarta sekarang sudah jenuh dan sulit melakukan pengembangan karena keterbatasan lahan. Selain itu, tujuan lainnya adalah pemerataan pembangunan di Indonesia yang selama ini masih terpusat di Pulau Jawa," tulis Kominfo di laman resmi mereka.
Kalimantan Timur sendiri terpilih karena dianggao strategis, berada di tengah tengah wilayah Indonesia dan minim resiko bencana seperti banjir, gempa bumi, dan tsunami.
"Alasan lainnya dukungan infrastruktur yang lebih lengkap serta adanya lahan pemerintah seluas 180.000 hektar," tulisnya.
Kesimpulan
Melalui penjelasan di atas, maka narasi yang menyebutkan bahwa pemindahan ibu kota adalah program PKI adalah salah.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Dipolisikan Faizal Assegaf ke Polda Metro, Jubir KPK Santai: Itu Hak Konstitusi, Kami Hormati
-
Analis Selamat Ginting: Gibran Mulai Manuver Lawan Prabowo Demi Pilpres 2029
-
Andi Widjajanto: Selat Malaka Adalah Choke Point yang Bisa Seret Indonesia ke Konflik Global
-
Produk Makanan Segera Punya Label Gula, Garam, Lemak Level A-D: Dari Sehat hingga Berisiko
-
Sebut Prabowo-Gibran Beban Bangsa, Dosen UNJ Ubedilah Badrun Resmi Dipolisikan
-
Mahfud MD Bongkar 'Permainan' Pejabat di Balik Pelarian Koruptor Rp189 Triliun
-
Habiburokhman ke Kapolri: Jangan Risau Ada Oknum, yang Penting Institusi Berani Tindak Tegas
-
Kasus Suap PN Depok, KPK Telusuri Riwayat Mutasi Dua Hakim Tersangka
-
Kepala Dishub DKI Jadi Calon Wali Kota Jaksel, DPRD Soroti Ego Sektoral dan Lambannya Birokrasi
-
Biaya Haji 2026 Tak Naik, Tapi Sumber Dana Rp1,77 Triliun Masih Gelap