Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengatakan, komisi yang membidangi masalah kesehatan itu akan membentuk panitia kerja khusus terkait vaksinasi Covid-19. Panja dibentuk guna mendalami permasalahan-permasalahan seputar vaksinasi.
Terbaru, persoalan yang menjadi sorotan adalah terkait adanya vaksin kosong yang disuntikkan ke masyarakat.
"Akibat banyaknya permasalahan dari hulu ke hilir di sektor vaksinasi, membuat komisi IX bersepakat untuk membentuk panitia kerja (panja) vaksin," kata Netty, Minggu (23/1/2022).
Netty berujar, tahap pembentukan panja sembari menunggu masing-masing fraksi mengutus anggota untuk gabung panja vaksin.
Dia menjelaskan, ada sejumlah hal yang akan ditanggapi dan disorot oleh panja vaksin. Mulai dari roadmap vaksin primer baik dosis pertama maupun kedua, anggaran vaksin, target serta cakupan vaksinasi, serta berbagai isu dan permasalahan.
“Banyak hal yang akan kita dalami, sebut saja, jenis dan keteserdiaan logistik vaksin di lapangan dan rantai pasoknya, ketersediaan tenaga vaksinator, strategi tata kelola KIPI, sinkronisasi data vaksinasi, upaya pengelolaan limbah vaksin yang sesuai dengan standar," ujar Netty.
Termasuk mencakup vaksin untuk lansia, vaksin untuk anak, vaksin booster, vaksin kedaluarsa.
"Keberpihakan pada vaksin dalam negeri dan banyak lagi," katanya.
Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR ini berharap pembentukan panja membuat pemerintah lebih serius dan tanggap dalam merespons permasalahan berkaitan dengan vaksinasi.
Baca Juga: Heboh Kabar Anak Meninggal Usai Divaksin COVID-19, Komnas KIPI Beri Penjelasan Ini
"Kita bentuk panja ini bukan untuk mengancam pemerintah, tapi ini adalah bentuk tugas counterpart sebagai pertanggungjawaban kepada rakyat," imbuh dia.
Minta Investigasi
Diketahui, seorang siswa SD di Sumatra Utara mendapatkan suntikan vaksin kosong. Hal tersebut terlihat dari rekaman video orang tuanya yang berusaha mengabadikan momen penting tersebut.
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani meminta agar kejadian tersebut segera diinvestigasi.
"Segera lakukan investigasi agar diketahui apa sebenarnya yang terjadi. Pemerintah harus segera memberikan keterangan dan penjelasan resmi kepada masyarakat atau publik agar beritanya tidak liar dan berkembang kemana-mana" katanya, Jumat, (21/1/2022).
Menurut Netty, hal ini penting dilakukan agar masyarakat dapat menerima dan yakin akan program vaksinasi terutama untuk anak-anak.
Berita Terkait
-
Heboh Kabar Anak Meninggal Usai Divaksin COVID-19, Komnas KIPI Beri Penjelasan Ini
-
Sebanyak 1,2 Juta Dosis Vaksin Pfizer Mendarat Di Indonesia, Stok Vaksin Covid-19 RI Makin Terjamin
-
Dukung PTM, Pemkab Rembang Selenggarakan Vaksinasi untuk 57 Ribu Anak Usia 6-11 Tahun
-
Wali Kota Bobby Nasution Sesalkan Suntik Vaksin Kosong ke Anak SD di Medan
-
DPRD Dorong Pemkot Medan Perbanyak Vaksinasi Anak
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional