Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengatakan, komisi yang membidangi masalah kesehatan itu akan membentuk panitia kerja khusus terkait vaksinasi Covid-19. Panja dibentuk guna mendalami permasalahan-permasalahan seputar vaksinasi.
Terbaru, persoalan yang menjadi sorotan adalah terkait adanya vaksin kosong yang disuntikkan ke masyarakat.
"Akibat banyaknya permasalahan dari hulu ke hilir di sektor vaksinasi, membuat komisi IX bersepakat untuk membentuk panitia kerja (panja) vaksin," kata Netty, Minggu (23/1/2022).
Netty berujar, tahap pembentukan panja sembari menunggu masing-masing fraksi mengutus anggota untuk gabung panja vaksin.
Dia menjelaskan, ada sejumlah hal yang akan ditanggapi dan disorot oleh panja vaksin. Mulai dari roadmap vaksin primer baik dosis pertama maupun kedua, anggaran vaksin, target serta cakupan vaksinasi, serta berbagai isu dan permasalahan.
“Banyak hal yang akan kita dalami, sebut saja, jenis dan keteserdiaan logistik vaksin di lapangan dan rantai pasoknya, ketersediaan tenaga vaksinator, strategi tata kelola KIPI, sinkronisasi data vaksinasi, upaya pengelolaan limbah vaksin yang sesuai dengan standar," ujar Netty.
Termasuk mencakup vaksin untuk lansia, vaksin untuk anak, vaksin booster, vaksin kedaluarsa.
"Keberpihakan pada vaksin dalam negeri dan banyak lagi," katanya.
Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR ini berharap pembentukan panja membuat pemerintah lebih serius dan tanggap dalam merespons permasalahan berkaitan dengan vaksinasi.
Baca Juga: Heboh Kabar Anak Meninggal Usai Divaksin COVID-19, Komnas KIPI Beri Penjelasan Ini
"Kita bentuk panja ini bukan untuk mengancam pemerintah, tapi ini adalah bentuk tugas counterpart sebagai pertanggungjawaban kepada rakyat," imbuh dia.
Minta Investigasi
Diketahui, seorang siswa SD di Sumatra Utara mendapatkan suntikan vaksin kosong. Hal tersebut terlihat dari rekaman video orang tuanya yang berusaha mengabadikan momen penting tersebut.
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani meminta agar kejadian tersebut segera diinvestigasi.
"Segera lakukan investigasi agar diketahui apa sebenarnya yang terjadi. Pemerintah harus segera memberikan keterangan dan penjelasan resmi kepada masyarakat atau publik agar beritanya tidak liar dan berkembang kemana-mana" katanya, Jumat, (21/1/2022).
Menurut Netty, hal ini penting dilakukan agar masyarakat dapat menerima dan yakin akan program vaksinasi terutama untuk anak-anak.
Berita Terkait
-
Heboh Kabar Anak Meninggal Usai Divaksin COVID-19, Komnas KIPI Beri Penjelasan Ini
-
Sebanyak 1,2 Juta Dosis Vaksin Pfizer Mendarat Di Indonesia, Stok Vaksin Covid-19 RI Makin Terjamin
-
Dukung PTM, Pemkab Rembang Selenggarakan Vaksinasi untuk 57 Ribu Anak Usia 6-11 Tahun
-
Wali Kota Bobby Nasution Sesalkan Suntik Vaksin Kosong ke Anak SD di Medan
-
DPRD Dorong Pemkot Medan Perbanyak Vaksinasi Anak
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar