Jadwal Pemilu 2024 Sudah Ditetapkan, PKB Ancang-ancang Pasang Target 100 Kursi DPR Dan Calonkan Cak Imin Jadi Capres

Suara.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) optimis memasang target meraih 100 kursi di Parlemen seiring jadwal Pemilu 2024 yang telah ditetapkan.

Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Jazilul Fawaid berujar, PKB akan merujuk kepada jadwal Pemilu 2024 yang sudah ditetapkan untuk menyusun semua tahapan.

Kata dia, PKB menyambut pesta demokrasi lima tahunan itu dengan kebahagiaan.

"Sekaligus optimisme kursi PKB akan tercapai 100 kursi," ucap Jazilul, Selasa (25/1/2022).

Tidak cuma menargetkan raihan suara untuk pemilihan legislatif, PKB juga sudah ancang-ancang untuk mencalonkan Ketua Umum mereka, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam Pilpres 2024.

"Kita juga akan mengikuti kontestasi pilpres yang hari ini di mana-mana dideklarasikan Gus Muhaimin untuk maju menjadi calon presiden tahun 2024," kata Jazilul.

"Ini menjadi amanat buat saya secara pribadi agar PKB makin besar dan bisa merebut kepemimpinan nasional," sambungnya.

Sebelumnya, DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilihan umum, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP akhirnya menyepakati tanggal Pemilu 2024 pada 14 Februari.

Kesepakatan itu sebagaimana usulan yang disampaikan KPU dan pemerintah dalam rapat di Komisi II DPR siang ini.

Baca Juga: Sepakat Soal Tanggal Penyelenggaraan Pemilu, Tetapi KPU-Pemerintah Beda Pandangan Soal Lama Waktu Kampanye

"Penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan umum serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota serta anggota DPD RI dilaksanakan pada 14 Februari 2024," kata Doli sebagaumana kesimpulan rapat, Senin (24/1/2022).

Sementara itu pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, sepakat dilaksanakan pada Rabu 27 November 2024.

"Tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 ditetapkan setelah dilaksanakan pendalaman lebih lanjut oleh DPR, pemerintah, dan peyelenggara pemilu," kata Doli.