Suara.com - Komisi Pemiluhan Umum dan pemerintah bersepakat mengusulkan tanggal 14 Februari sebagi hari pemungutan suara alias pencoblosan Pemilu 2024.
Tanggal 14 Februari biasanya warga merayakan Hari Valentine atau hari kasih sayang. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin (24/1/2022).
Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan, 14 Februari 2024 jatuh pada hari Rabu. Pencoblosan hari Rabu sudah menjadi tradisi pada pemilu-pemilu sebelumnya.
"Hari pemungutan suara direncanakan 14 Februari 2024, hari Rabu. Dari tahun ke tahun selalu Rabu. Tanggal itu juga pernah diusulkan pada konsinyering pertama antara pemerintah dan DPR RI," kata Ilham.
Pihak pemerintah yang dalam rapat diwakilkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga bersepakat dengan usulan pada konsinyering pertama tersebut.
"Untuk tanggal kami kira, dari pemerintah sepakat 14 Februari," ujar Tito.
Tito mengatakan, pelaksanaan Pemilu 2024 pada 14 Februari bisa memberikan ruang atau jeda waktu cukup menuju pilkada serentak November di tahun yang sama.
"Dengan begitu masih ada space waktu antara Februari ke November. Itu memberi ruang yang cukup bila terjadi putaran kedua misalnya," kata Tito.
Untuk diketahui tanggal 14 Februari masih sebatas usulan dari KPU dan pemerintah. Kekinian rapat kerja masih berlangsung untuk menetapkan jadwal pelaksaanan Pemilu 2024.
Baca Juga: Kasus Korupsi Masih Sering Terjadi, Ini Penyebab Utamanya Menurut Mendagri
Sabtu (22/1) akhir pekan lalu, Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim berharap raker yang digelar Senin awal pekan ini bisa bermuara pada kesepakatan jadwal Pemilu 2024.
Kesepakatan itu, kata dia, bisa mengakhiri beragam spekulasi liar tentang jadi tidaknya pemilu maupun pilpres pada tahun 2024.
Sebab, sementara ini, terdapat rumor pemilu maupun pilpres akan diundur beberapa tahun setelah 2024 sehingga masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang.
Dia menuturkan, keputusan mengenai jadwal Pemilu 2024 sudah ditunggu-tunggu oleh publik. Menurutnya, jika jadwal pemilu sudah disepakati, maka spekulasi-spekulasi yang berkembang akan terbantahkan, misalnya isu perpanjang masa jabatan presiden.
"Kepastian mengenai tanggal pemungutan suara pemilu 2024 akan mengakhiri spekulasi publik adanya pihak tertentu yang ingin menggagalkan Pemilu 2024 demi memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi," tuturnya.
Berita Terkait
-
Kasus Korupsi Masih Sering Terjadi, Ini Penyebab Utamanya Menurut Mendagri
-
Target 3 Kali Berturut-turut Menang Pemilu, PDIP Surabaya Dorong Kader Perempuan Perluas Kiprah
-
Pelaku Usaha dan Dunia Investasi Butuh Kepastian, DPR Harap Jadwal Pemilu 2024 Segera Ditetapkan
-
Meski Arteria Dahlan Sudah Minta Maaf, PDIP Terancam Diboikot di Cianjur saat Pemilu
-
Jadwal Pemilu 2024 Disepakati Senin Depan, Legislator PKB: Akhiri Spekulasi Masa Jabatan Jokowi Diperpanjang
Terpopuler
- Selamat Datang Elkan Baggott, Belum Kering Tangis Timnas Indonesia
- Pondok Pesantren Lirboyo Disorot Usai Kasus Trans 7, Ini Deretan Tokoh Jebolannya
- Apa Acara Trans7 yang Diduga Lecehkan Pesantren Lirboyo? Berujung Tagar Boikot di Medsos
- 3 Alasan Presiden Como Mirwan Suwarso Pantas Jadi Ketum PSSI yang Baru
- 5 Sepatu Nineten Terbaik untuk Lari, Harga Terjangkau Mulai Rp300 Ribu
Pilihan
-
4 Fakta Radiasi Cs-137 PT PMT Cikande: Pemilik Diduga WNA Kabur ke Luar Negeri?
-
Harga Emas Melonjak! Antam Tembus Level Rp 2.622.000 di Pegadaian, UBS Ikut Naik
-
Purbaya Mau Turunkan Tarif PPN, Tapi Dengan Syarat Ini
-
Isu HRD Ramai-ramai Blacklist Lulusan SMAN 1 Cimarga Imbas Kasus Viral Siswa Merokok
-
Sah! Garuda Indonesia Tunjuk eks Petinggi Singapore Airlines jadi Direktur Keuangan
Terkini
-
Jebloskan Ammar Zoni ke Sel Khusus Nusakambangan, Ditjenpas Sebut Peringatan Keras!
-
PSI Bantah Keras Isu Ahmad Sahroni Gabung, Mad Ali: Bikin Asam Lambung Naik
-
DLH DKI Sudah Uji Coba Lagi RDF Rorotan, Target Operasi Resmi Awal November
-
Sahroni Comeback, Ini Fakta Kemunculannya Usai Rumah Dijarah dan Dinonaktifkan NasDem
-
Uya Kuya Ikut Turun Tangan, Kasus Penyiksaan Brutal WNI di Malaysia Libatkan Tiga WNI
-
Makin Panas! Adukan Program Trans7, LBH GP Ansor Desak KPI Proses Laporan ke Mabes Polri, Mengapa?
-
Menhan Sebut Pesawat Tempur J-10 Chengdu Asal China Segera Terbang di Jakarta, TNI Bilang Begini
-
Pantau Gambut Kritik Keras Food Estate: Gagal Penuhi Pangan, Picu Kerusakan dan Konflik Agraria
-
Kasus Tertinggi, 1,9 Juta Warga di Jakarta Terkena ISPA, Cek Segera jika Anda Alami Gejala Ini!
-
Begini Cara Amar Zoni Edarkan Narkoba di Rutan Salemba, Sampai Dipindah ke Nusakambangan!