Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sudah menyambangi lokasi kerangkeng manusia di area rumah Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin, Rabu (26/1/2022) kemarin.
Sejumlah saksi telah dimintai keterangan, termasuk keluarga korban hingga pemeriksaan perangkat infrastruktur dan layanan kesehatan di sana.
Demikian hal itu disampaikan Komisioner Komnas HAM Choirul Anam yang disiarkan akun YouTube Humas Komnas HAM RI, Kamis (27/1/2022). Dia mengatakan, hal itu dilakukan untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi di lokasi tersebut.
"Kami tindaklanjuti dengan meminta keterangan dari berbagai pihak, termasuk berbagai saksi, keluarga korban, perangkat infrastruktur di sana termasuk juga kesehatan dan sebagainya untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi," kata Anam.
Anam menambahkan, pihaknya juga menanyakan beberapa pertanyaan yang signifikan. Misalnya, apakah di situ terjadi kekerasan atau tidak, apakah terjadi perlakuan tak manusiawi atau tidak, hingga soal dinamika lain yang berpotensi terjadi pelanggaran HAM.
Hanya saja, Anam belum bisa berkata lebih jauh soal temuan yang pihaknya dapatkan di lokasi kerangkeng manusia di area rumah Bupati Langkat. Dia hanya menegaskan, kasus tersebut semakin terang benderang.
"Semakin lama, kasus ini semakin terang benderang bagi kami. Tinggal memang mendalami lagi, seberapa jauh kerangkeng tersebut dengan dinamika di masyarakat, sejauh mana krangkeng tersebut dinamika dengan perusahan sawit yang dimiliki oleh pak Bupati," jelasnya.
Anam menambahkan, pihaknya akan melakukan pendalaman lebih jauh dan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Sebab, ada yang menyebut tempat itu sebagai pusat rehabilitasi, ada pula yang menyebut lain.
"Tapi apapun sebutan itu tapi kok bisa terjadi kepada pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab terkait keberadaan itu dan memastikan bahwa itu berjalan dengan baik secara umum," tutup Anam.
Baca Juga: Perbudakan Modern: Kejahatan Serius yang Jarang Terekspos dan Minim Perhatian dari Negara
Sebelumnya, Komnas HAM meninjau kerangkeng di areal rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin, Rabu (26/1/2022). Sesampainya di lokasi, pihak Komnas HAM yang didampingi Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak langsung melihat kondisi kerangkeng.
Mereka juga menggali informasi lewat penjaga kerangkeng dan orang-orang yang pernah menjadi penghuni di dalam kerangkeng. Hampir dua jam lamanya mereka mengecek kondisi bangunan serta mendalami dari berbagai pihak.
Berita Terkait
-
Perbudakan Modern: Kejahatan Serius yang Jarang Terekspos dan Minim Perhatian dari Negara
-
Cari Barang Bukti, KPK Geledah Kantor Bupati Langkat
-
Pakar Hukum Sebut Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin Dapat Dikenakan Pasal Berlapis
-
Bikin Macet Penanganan Kasus HAM, Mahfud MD Akui Kerja Komnas HAM dan Kejagung Sering Tak Sinkron
-
Datangi Lokasi Kerangkeng di Rumah Bupati Langkat, Komnas HAM Bilang Begini ke Kapolda Sumut
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
Terkini
-
Blokade Selat Hormuz AS Paksa 6 Kapal Tanker Iran Putar Balik di Teluk Oman
-
Respons Arogansi AS, Iran Siapkan Metode Pertempuran Mematikan
-
Media Eropa-Asia: Jika Pesawat Perang AS Bebas di Udara Indonesia akan Ubah Peta Kekuatan Regional
-
Menaker: Pemanfaatan AI Tertinggal, Kemnaker Perkuat Kompetensi Pekerja
-
BPOM Bantah Isu Penolakan Industri di Balik Aturan Label SehatTidak Sehat pada Makanan
-
Usai dari Rusia, Prabowo Temui Macron di Paris: Bahas Alutsista hingga Energi Bersih
-
Militer AS 18 Kali Langgar Wilayah RI Tanpa Maaf, Kini Berpotensi 'Terbang Seenaknya'
-
Pastikan Santunan Bagi Ahli Waris PHL, BPJS Ketenagakerjaan Tegaskan Negara Hadir Lindungi Pekerja
-
Surat Kemlu Bocor: Izin 'Terbang Bebas' Militer AS Berisiko Jadikan Indonesia 'Medan Perang'
-
Terseret Dugaan Kasus Korupsi, Nadiem Makariem Akui Kurang Pahami Budaya Birokrasi