Suara.com - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak memberikan tanggapannya mengenai kabar Anies Baswedan yang dianggap layak jadi Kepala Otorita IKN.
Gilbert berpendapat bahwa penilaian tersebut merupakan penilaian objektif.
Ia mengatakan bahwa usulan tersebut sebagai hal lumrah dan sah.
"Tetapi apakah layak atau tidak kan ada penilaian objektif apa yang sudah dilakukan di DKI," kata Gilbert, dikutip dari Wartaekonomi--jaringan Suara.com.
Sebab, kewenangan soal penunjukkan pimpinan IKN Nusantara ada di tangan Presiden Jokowi.
Lebih lanjut, Gilbert juga menyinggung soal kinerja Anies Baswedan saat pernah menjadi menteri.
Gilbert menilai Jokowi mencopot Anies dari jabatan mendikbud lantaran kinerjanya dinilai kurang baik.
"Apakah rekam jejak itu juga berkaitan dengan pemilihan kepala IKN? Sangat mungkin. Walaupun saya tidak tahu persis, tetapi pasti berkaitan dengan kemampuan kerja yang tidak memenuhi harapan sehingga diganti," ujarnya.
Selain itu, kinerja Anies Baswedan saat menjadi gubernur dianggap kurang baik.
Baca Juga: Budiman Sudjatmiko Tantang HNW Berdebat, Sebut Kesamaan PDIP dan PKS: Paling Jelas Ideologinya
Gilbert mengatakan, Anies lebih banyak mengobral janji dan kata-kata.
"Rekam jejak sebagai gubernur 4 tahun lebih juga menunjukkan lebih banyak janji dan kata-kata manis daripada realisasi. Tentunya ini akan sulit memenuhi syarat untuk jadi Kepala IKN," imbuhnya.
Sebelumnya, Ujang Komarudin menilai soal kemampuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan apabila memimpin IKN Nusantara.
Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Anies Baswedan dinilai mungkin mampu menjadi kepala otorita IKN.
Ujang berpendapat, Anies memiliki garis politik yang berbeda dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kemudian, Anies Baswedan dianggap tidak memiliki kedekatan dengan Jokowi.
Berita Terkait
-
Daftar Harta Presiden Indonesia dari Soekarno Hingga Jokowi, Siapa Paling Kaya?
-
PPP: Kepala Otorita IKN Tidak Harus Ahok, Presiden Jangan Didikte
-
Budiman Sudjatmiko Tantang HNW Berdebat, Sebut Kesamaan PDIP dan PKS: Paling Jelas Ideologinya
-
Siapa Presiden Indonesia Terkaya Sepanjang Sejarah? Ini Kisaran Hartanya
-
Jokowi Tolak Wacana Perpanjangan Masa Jabatan, PDIP: Kami Sangat Setuju
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
Terkini
-
Legislator Golkar Tagih Revisi UU Pemilu: Banyak Putusan MK Mendesak Segera Ditindaklanjuti
-
Ketegangan di Yerusalem Meningkat usai Pemasangan Pintu Besi di Kawasan Bersejarah
-
Di Balik Layar OTT KPK: Membongkar Gurita Sindikasi 'Jatah Preman' Kepala Daerah Lewat Ajudan
-
Menteri PPPA: Hentikan Normalisasi Candaan Merendahkan Martabat Perempuan
-
Revisi UU Pemilu Masuk Tahap Awal, Anggota Komisi II DPR Beberkan 10 Isu yang Akan Dikaji
-
22 Tahun Digantung DPR, Aktivis Sebut Penundaan RUU PPRT Sebagai Ujian Moral Bangsa
-
Menkes Budi Bongkar Jutaan Orang Kaya Nikmati Subsidi BPJS: Demi Keadilan Kita Hapus!
-
Hasil Studi IHDC: 1 dari 5 Anak Jakarta Alami Gangguan Memori Akibat Anemia
-
Rekrutmen Nasional 30 Ribu Manajer Koperasi Desa Resmi Dibuka, Ini Syaratnya
-
Rismon Bantah Terima Uang Damai Kasus Ijazah Jokowi, Sebut Tuduhan Tak Masuk Akal