Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan pemindahan ibu kota negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur bukan hanya sekedar memindahkan gedung.
Jokowi mengatakan pemindahan tersebut menjadi upaya pemerintah untuk mengubah seluruh pola pikir kehidupan Indonesia.
Pemindahan IKN tersebut dikatakan Jokowi menjadi bagian penting dari upaya pemerintah untuk melakukan transformasi. Itu disampaikannya saat berpidato pada acara Pengukuhan Majelis Pengurus Pusat ICMI dan Peresmian Pembukaan Rakernas ICMI. Acara tersebut disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (29/1/2022).
"Progam IKN bukan sekadar pindah gedung pemerintahan, bukan itu," kata Jokowi.
"Pindah ibu kota adalah pindah cara kerja, pindah mind set dengan berbasis pada ekonomi modern dan membangun kehidupan sosial yang lebih adil dan inklusif," sambungnya.
IKN yang bakal dibangun di Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur tersebut disampaikan Jokowi bakal menjadi wujud dari transformasi dalam berbagai bidang. Mulai dari bidang lingkungan, cara bekerja, basis ekonomi maupun teknologi.
"Termasuk di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih berkualitas, tata sosial yang lebih majemuk dan toleran yang menjunjung tinggi etika dan akhlak mulia yang kita kedepankan," ujarnya.
Jokowi lantas mengungkap kalau pemindahan IKN yang dinamakan Nusantara itu membutuhkan dukungan dari seluruh pihak. Di depan seluruh anggota ICMI, Jokowi juga berharap ada dukungan untuk melakukan transformasi besar tersebut.
"Kontribusi ICMI dalam transfromasi ICMI ini sangat kami butuhkan sangat kami harapkan untuk bersama-sama membangun Indonesia maju yang kita cita-citakan."
Baca Juga: Dinilai Mirip Jokowi, Sahabat Ganjar Dorong PDIP Calonkan Ganjar Pranowo Jadi Calon Presiden 2024
Berita Terkait
-
Tanggapi Ceramah Ustaz Irwan Syaifullah Soal Kebijakan Melawan Allah, Denny Siregar: Developer Surga Bersabda
-
Dinilai Mirip Jokowi, Sahabat Ganjar Dorong PDIP Calonkan Ganjar Pranowo Jadi Calon Presiden 2024
-
ASN Terlalu Lama di Zona Nyaman dan Kurang Produktif, Jokowi: Terbelenggu Warisan Birokrasi Feodal
-
Presiden Jokowi Sentil Kinerja ASN: Budaya Ingin Dilayani Harus Berubah Total
-
Jokowi: ASN Sudah Lama Berada di Zona Nyaman, Terbelenggu Birokrasi Feodal
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo
-
LPSK Bahas Optimalisasi Restitusi Korban Tindak Pidana bersama Aparat Hukum
-
Komisi X DPR Respons Kabar 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah: Masalah Serius, Tapi Perlu Cross Check
-
Soroti Perpol Jabatan Sipil, Selamat Ginting: Unsur Kekuasaan Lebih Ditonjolkan dan Mengebiri Hukum