Suara.com - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo meminta pemerintah mempertimbangkan untuk menaikkan level PPKM menyusul Indonesia yang masuk gelombang ketiga Covid-19.
Ia mengatakan pemerintah harus bergerak cepat dalam merespons gelombang ketiga itu melalui kebijakan.
"Artinya bergerak cepat ya sudah betul memang dinamis setiap saat harus kita pantau, kalau perlu kita tingkatkan levelnya secara nasional maupun secara Pulau Jawa biar masif kita kendalikan bersama-sama. Jaga apakah kita di level dua atau level tiga," ujar Rahmad kepada wartawan, Senin (31/1/2022).
Termasuk, mempertimbangkan menerapkan work from home (WFH) maupun sekolah daring. Sehingga pembelajaran tatap muka diminta dihentikan sementara.
"Kemudian irisannya bagaimana kita memperketat penyesuain-penyesuainnya kegiatan ekonomi dengan cara WFH, anak anak kita kembalikan lagi untuk online, tatap mukanya ditunda lagi," ujar Rahmad.
Sebelumnya, Rahmad meminta masyarakat tidak panik, namun bukan berarti meremehkan.
"Saya kira yang utama tentu pemerintah sudah betul bahwa kita tidak perlu panik, kita tidak boleh ketakutan terhadap gelombang tiga ini. Namun demikian jangan menganggap hal ini sepele, jangan menganggap hal ini suatu hal yang biasa saja," kata Rahmad.
Rahmad mengingatkan pentingnya penerapan protokol kesehatan yang ia anggap saat ini sudah mulai ditinggalkan masyarakat. Melalui disiplin prokes diharapkan kenaikkan kasus positif terutama dari varian Omicron dapat diminimalisir.
"Nah momentum inilah kita gunakan menggunakan protokol kesehatan. Dengan cara itu saya kira kita bisa antisipasi," kata Rahmad.
Baca Juga: Luhut: Lansia Seperti Saya Harus Super Hati-hati dengan Omicron
Selain prokes, Rahmad mengatakan langmah antisipasi lain yang juga penting dilakukan ialah lewat vaksinasi.
"Kepada masyarakat yang belum divaksin, ya ayok menuju ke vaksin dan termasuk yang booster. Yang satu dua vaksin segera," ujarnya.
Berita Terkait
-
Minta Perusahaan untuk Lakukan WFH, Komisi IX DPR: Kasus Positif COVID-19 Varian Omicron Meningkat
-
Luhut: Lansia Seperti Saya Harus Super Hati-hati dengan Omicron
-
Lonjakan Omicron, PPKM Jawa-Bali Resmi Diperpanjang Hingga 7 Februari 2022
-
Pemerintah Kurangi Lagi Masa Karantina Jadi 5 Hari Saat Lonjakan Omicron, Ini Alasannya
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Roy Suryo Ikut 'Diseret' ke Skandal Pemalsuan Dokumen Pemain Naturalisasi Malaysia
-
Harga Emas Hari Ini: Antam Naik Lagi Jadi Rp 2.338.000, UBS di Pegadaian Cetak Rekor!
-
Puluhan Siswa SD di Agam Diduga Keracunan MBG, Sekda: Dapurnya Sama!
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
Terkini
-
Lewat Sirukim, Pramono Sediakan Hunian Layak di Jakarta
-
SAS Institute Minta Program MBG Terus Dijalankan Meski Tuai Kontroversi: Ini Misi Peradaban!
-
Dua Kakek Kembar di Bekasi Lecehkan Difabel, Aksinya Terekam Kamera
-
Jadwal SIM Keliling di 5 Wilayah Jakarta Hari Ini: Lokasi, Syarat dan Biaya
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line