Suara.com - Pengamat blak-blakan minta Megawati lihat rekam jejak Ahok terkait pencalonannya menjadi kepala otorita IKN. Demikian juga dengan pemilihan Kepala IKN, pengamat minta jangan terburu-buru.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie sangat menyoroti PDIP.
Utamanya keinginan untuk mendotong mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk jadi kepala otorita ibu kota negara baru.
Menurut dia, masih banyak kader PDIP yang lebih layak. Oleh karena itu, Jerry meminta partai moncong putih itu lebih arif saat menyarankan sosok pemimpin IKN.
Tidak hanya itu, dirinya juga meminta Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri untuk mempertimbangkan saran kadernya yang mendorong Ahok.
"Megawati harus melihat rekam jejaknya dulu. Saya kira, isu-isu Ahok bakal diangkat lagi. Seperti kasus korupsi atau penisataan agama," ujar Jerry, Selasa (1/2/2022).
Tidak hanya itu, menurur Jerry, mendorong Ahok untuk menjadi kepala otorita IKN berpotensi memunculkan aksi massa yang menolak sosok tersebut.
"Bisa saja demo penolakan akan muncul. Hal itu akan membuang-buang energi ke depannya," tuturnya.
Menurut Jerry, ada sosok yang lebih cocok. Beberapa di antaranya, yakni rektor ITB, Rektor UGM, dan IPB.
Baca Juga: Direktur P3S Jerry Massie Ragukan Ahok Jadi Kepala Otorita IKN Nusantara, Kok Bisa?
Selain itu, dirinya juga menyebutkan sosok Gita Wiryawan dan Marie Elka Pangestu. Oleh sebab itu, dirinya meminta Presiden Jokowi tidak terburu-buru memilih pimpinan IKN Nusantara.
"Sebetulnya banyak anak bangsa yang berkompeten tak harus berpatokan pada Ahok. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saya kita punya intensitas di atas Ahok," ucapnya.
Terlebih lagi, kata Jerry, Ridwan Kamil memiliki almater yang tidak main-main, yakni University of California Berkeley.
"Itu adalah kampus kebijakan publik terbaik di dunia. Ridwan Kamil telah menyelesaikan studinya di sana, saya kira dia pantas," tandasnya.
Tag
Berita Terkait
-
PDIP Usulkan Ahok Jadi Kepala Otorita, Megawati Diminta Lihat Rekam Jejak
-
Pengamat Nilai Ahok Kurang Layak Jadi Kepala Otorita: Pertamina Saja Amburadul
-
PDIP Klaim Jokowi-Ahok Ikut Bangun JIS, Gerindra: Itu Produk Anies
-
Direktur P3S Jerry Massie Ragukan Ahok Jadi Kepala Otorita IKN Nusantara, Kok Bisa?
-
Tak Ada Nama Putra Asli Daerah yang Dicalonkan Jadi Kepala Otorita IKN, Pengusaha Kaltim Ajukan Syaharie Jaang
Terpopuler
- LHKPN Tembus Rp7,2 Miliar, Kendaraan Plt Jampidsus Rudi Margono Cuma Motor Honda Seharga Rp5 Juta
- HP Murah Tapi Bagus HP Apa? Ini 9 Rekomendasi Terbaik Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Sepatu Kanky Warna Putih Mulai Rp160 Ribuan, Nyaman dan Stylish
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- Tan Kian Orang Terkaya ke Berapa di Indonesia?
Pilihan
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
-
Iran Luncurkan Serangan Balasan ke Amerika, Serbuan Drone Meluncur
Terkini
-
Pembongkaran JPO Tendean Selesai, Jalur Arah Pancoran Mulai Dibuka
-
KPK Geledah Rumah Anggota BPK Bobby Rizaldi, Dalami Kasus Dugaan Suap di Muara Enim
-
Kuntadi Masuk Bursa Jampidsus usai Febrie Adriansyah Mundur, Kejagung Belum Tahu?
-
Benarkah E-Voting untuk Pemilu Rawan Manipulasi? Pakar IT Ungkap Keunggulan Kertas Suara Manual
-
Sapa Jaksa Agung 'Kakak Asuh', Kapolri Dikritik: Sejak Kapan Jadi Subordinat?
-
Rumor Kuntadi Jadi Jampidsus Mencuat, Jaksa Agung Beri Respons Singkat
-
Tak Percaya Polri dan Kejagung, SEMA UGM Desak KPK Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
-
Disimpan Dalam Koper President! Don Ritto Tak Berani Ungkap Pengusaha Pemilik Duit di Cafe de'Clan
-
MBG Jalan Lagi Meski Ada Kasus Korupsi, Akademisi Minta Tata Kelola Dibenahi
-
Roy Suryo Gugat Pasal Peretasan di Praperadilan, Tim Hukum Uji Bukti Lewat Komputer Pengadilan