Suara.com - Kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan 90 juta kasus COVID-19 telah dilaporkan sejak varian Omicron diidentifikasi 10 minggu lalu. Jumlah ini lebih banyak dari pada jumlah kasus sepanjang tahun 2020, yang merupakan tahun pertama pandemi.
Setelah banyak negara melonggarkan pembatasan mereka di tengah kelelahan publik, direktur jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyeus memperingatkan bahwa Omicron tidak boleh diremehkan meskipun telah terbukti membawa penyakit yang lebih ringan daripada varian sebelumnya tapi"peningkatan kematian yang sangat mengkhawatirkan di sebagian besar wilayah dunia."
"Kami prihatin adanarasi yang telah menjadi pegangan di beberapa negara bahwa karena sudah ada vaksindan penularan Omicron yang tinggi dengantingkat keparahan yang lebih rendah, makapencegahan penularan tidak memungkinkan dan tidak lagi diperlukan," katanya dalam pengarahan rutin WHO tentang pandemi.
"Ini tidak benar," tambah Tedros.
"
"Terlalu dini bagi negara mana pun untuk menyerah atau menyatakan kemenangan. Virus ini berbahaya dan terus berkembang di depan mata kita sendiri."
"Negara-negara Eropa telah melonggarkan pembatasan
WHO mengatakan empat dari enam wilayahnya di seluruh dunia mengalami peningkatan tren kematian.
Banyak negara Eropa telah mulai melonggarkan pembatasan dan lockdown, termasuk Inggris, Prancis, Irlandia, dan Belanda, sementara Finlandia akan mengakhiri pembatasan COVID-19 bulan ini.
Pada hari Selasa (01/02), pemerintah Denmark membatalkan sebagian besar pembatasan yang ditujukan untuk memerangi pandemi, dengan mengatakan tidak lagi menganggap COVID-19 sebagai "penyakit kritis secara sosial."
Negara berpenduduk 5,8 juta jiwa itu dalam beberapa pekan terakhir mengalami lebih dari 50.000 kasus baru setiap hari, tetapi jumlah pasien di unit perawatan intensif telah menurun.
Sekarang bukan waktunya untuk mengangkat semuanya sekaligus. Kami selalu mendesak selalu mendesak kehati-hatian dalam menerapkan intervensi serta mencabut intervensi tersebut secara mantap dan perlahan, selangkah demi selangkah, kata Maria Van Kerkhove, Pimpinan teknis WHO tentang COVID-19.
'Jangan hanya membabi buta mengikuti negara lain'
Dr Michael Ryan, kepala kedaruratan WHO, mengatakan negara-negara dengan tingkat vaksinasi yang lebih tinggi "memiliki lebih banyak pilihan" apakah mereka maumelonggarkan pembatasan, tetapi mereka juga harus menilai faktor-faktorepidemiologi mereka saat ini, misalnya populasi berisiko, kekebalan dalam populasi, dan akses. perawatan kesehatan untuk memerangi pandemi.
"
"Setiap negara harus menemukan pijakannya, tahu di mana ia berpijak, tahu ke mana ia ingin pergi, dan memetakan jalannya ... Anda dapat melihat apa yang dilakukan negara lain. Tapi tolong jangan hanya mengikuti secara membabi buta apa yang dilakukan negara-negara lain. ," kata dr. Ryan.
"Dia juga menyatakan keprihatinan bahwa ada "tekanan politik yangmengakibatkan orang-orang di beberapa negara membuka diri sebelum waktunya sehinggaakan mengakibatkan penularan yang tidak perlu, penyakit parah yang tidak perlu, dan kematian yang tidak perlu."
Berita Terkait
-
Selebgram Desi Ria Makdalena Ngamuk Sebut Ibu Najis, Putus Hubungan di Depan Keluarga
-
5 Rekomendasi Mobil Listrik Mungil Paling Irit dan Ringan Pajak di 2026
-
Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
-
Purbaya Punya Wacana Pasang Tarif di Selat Malaka, Picu Perdebatan Netizen Malaysia
-
Garuda Indonesia (GIAA) Rugi Rp 803 Miliar di Kuartal 1 2026
Terpopuler
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- 5 Parfum Indomaret dengan Wangi Segar Tahan Lama, Cocok Dipakai saat Cuaca Panas
- 12 Promo Makanan Hari Kartini 2026, Diskon Melimpah untuk Rayakan Momen Spesial
Pilihan
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
Terkini
-
Donald Trump Longgarkan Aturan Ganja Medis, Pak Prabowo Gak Mau Ikutan?
-
DPR Ingatkan Risiko Global di Balik Wacana Tarif Kapal Selat Malaka
-
Bikin Skenario Brutal Serang Orang Yahudi, Dua Remaja AS Terancam Hukuman Berat
-
KPK Dalami Aliran Dana CSR di Kasus Madiun, Dirut Perumda Ikut Diperiksa
-
Jakarta Jadi Sering Mati Lampu, ESDM Investigasi Dugaan Kerusakan Gardu PLN, Apa Penyebabnya?
-
Prabowo Harus Diturunkan? Kritik Keras Saiful Mujani soal Ancaman Konstitusi dan Demokrasi
-
Kemenkes Libatkan NU dan Muhammadiyah, Lawan Hoaks Vaksin yang Masih Marak
-
Rekaman Mengerikan Dua Pesawat Nyaris Adu Banteng di Bandara JFK
-
Belum Ada APAR untuk Mobil Listrik, DPRD DKI Peringatkan Risiko Kebakaran
-
Cara Culas Prajurit AS Untung Rp6,5 Miliar dari Operasi Penangkapan Nicolas Maduro