Suara.com - Kuasa hukum Susi Air angkat bicara pasca pengusiran paksa pesawat milik Susi Pudjiastuti dari Hanggar Kolonel RA Bessing Malinau, Kalimantan Utara.
Menurutnya Susi Air berada di sana bukan hanya sekedar bisnis melainkan juga membantu pemerintah layani masyarakat.
Setidaknya Susi Air memiliki 11 rute penerbangan bagi masyarakat Malinau ke sejumlah daerah di Kalimantan. Susi Air meminta pemerintah daerah untuk bisa memahami bahwa keberadaannya di sana itu juga membantu masyarakat yang membutuhkan layanan trannsportasi udara.
"Tapi seharusnya juga disadari hal ini bukan sekedar soal bisnis, namun Susi Air sedang membantu pemerintah untuk melayani masyarakat dari sektor transportasi udara," kata kuasa hukum Susi Air, Donal Fariz melalui keterangan tertulisnya, Kamis (3/2/2022).
Meskipun Susi Air menghormati hubungan hukum dengan pemerintah daerah, namun pihak kuasa hukum tetap tidak habis pikir dengan tindakan paksa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Utara.
Donal juga mempertanyakan pihak-pihak yang sebenarnya meraup untung dari penarikan paksa pesawat Susi Air.
"Wajar jika ada pertanyaan, kepentingan apa yang lebih besar dan siapa yang sebenarnya diuntungkan dari pengusiran paksa kemarin?," tanyanya.
Selepas adanya pengusiran, kini Susi Air masih melakukan inventarisasi data-data kerusakan dan kerugian.
Pesawat Susi Pudjiastuti Diusir Paksa
Baca Juga: Diusir Paksa dari Hanggar Malinau, Susi Air: Masyarakat Justru yang Dirugikan
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti harus menelan pil pahit di siang bolong.
Pasalnya ia baru mendapat kabar bahwa pesawat milik Susi Air dikeluarkan paksa dari Hanggar Malinau. Hal ini dinyatakan sendiri oleh Susi pada cuitannya, Rabu (2/2/2022).
"Sering kali ada kejutan dalam hari-hari kita," ungkap Susi di akun Twitternya.
"Kejutan hari ini saya dapat video dari anak saya tentang pesawat Susi Air dikeluarkan paksa oleh sekumpulan Satpol PP dari Hanggar Malinau," imbuhnya.
Padahal menurutnya, Susi Air sudah 10 tahun melayani rute reguler dan perintis dari Bandara Kolonel RA Bessing Malinay, Kalimantan Utara.
Pengusiran tersebut diduga dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malinau.
Berita Terkait
-
Terkesan Show Off Power, Perusahaan Susi Air Khawatir Pelayanan Penerbangan di Kalimantan Utara Terganggu
-
Diusir dari Malinau, Manajemen Susi Air Khawatir Penerbangan Setempat Terganggu
-
Diusir Paksa dari Hanggar Malinau, Susi Air: Masyarakat Justru yang Dirugikan
-
Pesawat Susi Air Dipindah Paksa Satpol PP di Kaltara, Pengamat Penerbangan Alvin Lie: Perlu Orang Terlatih dan Certified
-
Kasus Susi Air: Memindahkan Pesawat Harus Orang Terlatih, Bukan Satpol PP
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Tomsi Tohir Desak Pemda Turun ke Lapangan Kendalikan Inflasi, Bukan Hanya Rapat
-
Fadli Zon Jajaki Pendirian Rumah Budaya Indonesia di Beijing
-
Pasokan Terancam di Selat Hormuz, Tren Kenaikan Harga Minyak Belum Reda
-
Bos Perusahaan Rokok PT Gading Gadja Mada Dipanggil KPK untuk Kasus Bea Cukai
-
Isu Reshuffle Sore Ini, Bahlil: Ya Nanti Kita Lihat
-
Soal Pembatasan Uang Tunai saat Pemilu, Hensa: Harus Tegas dan Bisa Ditegakkan
-
Fakta Miris Daycare di Indonesia: 44 Persen Ilegal dan Mayoritas Pengasuh Tak Tersertifikasi
-
Lagi, KPK Periksa Dua Bos Travel Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Pemerintah Klaim Kenaikan BBM Nonsubsidi Tak Ganggu UMKM
-
Buntut Kekerasan di Yogyakarta, DPR Desak Evaluasi Total Daycare: Harus Ada Screening Digital