Suara.com - Kuasa hukum Susi Air angkat bicara pasca pengusiran paksa pesawat milik Susi Pudjiastuti dari Hanggar Kolonel RA Bessing Malinau, Kalimantan Utara.
Menurutnya Susi Air berada di sana bukan hanya sekedar bisnis melainkan juga membantu pemerintah layani masyarakat.
Setidaknya Susi Air memiliki 11 rute penerbangan bagi masyarakat Malinau ke sejumlah daerah di Kalimantan. Susi Air meminta pemerintah daerah untuk bisa memahami bahwa keberadaannya di sana itu juga membantu masyarakat yang membutuhkan layanan trannsportasi udara.
"Tapi seharusnya juga disadari hal ini bukan sekedar soal bisnis, namun Susi Air sedang membantu pemerintah untuk melayani masyarakat dari sektor transportasi udara," kata kuasa hukum Susi Air, Donal Fariz melalui keterangan tertulisnya, Kamis (3/2/2022).
Meskipun Susi Air menghormati hubungan hukum dengan pemerintah daerah, namun pihak kuasa hukum tetap tidak habis pikir dengan tindakan paksa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Utara.
Donal juga mempertanyakan pihak-pihak yang sebenarnya meraup untung dari penarikan paksa pesawat Susi Air.
"Wajar jika ada pertanyaan, kepentingan apa yang lebih besar dan siapa yang sebenarnya diuntungkan dari pengusiran paksa kemarin?," tanyanya.
Selepas adanya pengusiran, kini Susi Air masih melakukan inventarisasi data-data kerusakan dan kerugian.
Pesawat Susi Pudjiastuti Diusir Paksa
Baca Juga: Diusir Paksa dari Hanggar Malinau, Susi Air: Masyarakat Justru yang Dirugikan
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti harus menelan pil pahit di siang bolong.
Pasalnya ia baru mendapat kabar bahwa pesawat milik Susi Air dikeluarkan paksa dari Hanggar Malinau. Hal ini dinyatakan sendiri oleh Susi pada cuitannya, Rabu (2/2/2022).
"Sering kali ada kejutan dalam hari-hari kita," ungkap Susi di akun Twitternya.
"Kejutan hari ini saya dapat video dari anak saya tentang pesawat Susi Air dikeluarkan paksa oleh sekumpulan Satpol PP dari Hanggar Malinau," imbuhnya.
Padahal menurutnya, Susi Air sudah 10 tahun melayani rute reguler dan perintis dari Bandara Kolonel RA Bessing Malinay, Kalimantan Utara.
Pengusiran tersebut diduga dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malinau.
Berita Terkait
-
Terkesan Show Off Power, Perusahaan Susi Air Khawatir Pelayanan Penerbangan di Kalimantan Utara Terganggu
-
Diusir dari Malinau, Manajemen Susi Air Khawatir Penerbangan Setempat Terganggu
-
Diusir Paksa dari Hanggar Malinau, Susi Air: Masyarakat Justru yang Dirugikan
-
Pesawat Susi Air Dipindah Paksa Satpol PP di Kaltara, Pengamat Penerbangan Alvin Lie: Perlu Orang Terlatih dan Certified
-
Kasus Susi Air: Memindahkan Pesawat Harus Orang Terlatih, Bukan Satpol PP
Terpopuler
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Link Download Logo Hari Santri 2025 Beserta Makna dan Tema
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 21 Oktober 2025: Banjir 2.000 Gems, Pemain 110-113, dan Rank Up
Pilihan
-
5 Laga Klasik Real Madrid vs Juventus di Liga Champions: Salto Abadi Ronaldo
-
Prabowo Isyaratkan Maung MV3 Kurang Nyaman untuk Mobil Kepresidenan, Akui Kangen Naik Alphard
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
Terkini
-
Dukung Revisi UU Hak Cipta untuk Lindungi Karya Jurnalistik, AMSI Serahkan Simbol Dukungan Ini
-
Prabowo Setujui Ditjen Pesantren, PDIP Siap 'Perkuat Narasi Patriotisme'
-
Polemik Utang Hingga Dugaan Markup Whoosh, PDIP Tugaskan Fraksi Lakukan Kajian
-
'Skema Mafia' Terbongkar: Rp 40 Miliar Digelontorkan untuk 'Beli' Vonis Lepas Korupsi CPO
-
Akui Sulit Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama, Bareskrim: Dikejar Lari-lari!
-
Bukan Cuma Iklan: 5 Bos Media Bongkar 'Revenue Stream' Ajaib di Era AI
-
Pakar Pidana Tegaskan Polemik Patok Kayu PT WKM Harusnya Tak Jadi Perkara Pidana
-
Kejagung Dalami Jejak Korupsi Chromebook Sampai ke 'Ring 1' Nadiem Makarim
-
Terungkap! Alasan Sebenarnya APBD DKI Jakarta Numpuk Rp14,6 Triliun! Bukan Deposito, Tapi...?
-
Kejati Jakarta Bongkar Skandal LPEI: Negara 'Dibobol' Hampir Rp 1 Triliun