Tragedi Penembakan Misterius dan Extra Juducial Killing Bisa Terjadi karena Ketidak Mampuan Negara?

"Kami meminta keterangan terhadap 115 orang, rinciannya 95 saksi, saksi korban 14 orang, saksi aparat sipil dua orang, saksi purnwirawan TNI dua orang, saksi purnawiranwan Polri dua orang," kata Beka.

Selain itu, sejumlah tempat kejadian perkara juga telah dikunjungi. Mulai dari Yogyakarta, Bali, Cilacap, hingga daerah lainnya. Komnas HAM juga telah memeriksa segala bentuk dokumen yang berkaitan dengan peristiwa ini.

Dalam paparannya, Beka menyebut ada sejumlah kendala dalam proses penyelidikan tragedi penembakan misterius. Salah satunya, penolakan dari purnawirawan TNI dan Polri untuk memenuhi panggilan Komnas HAM dalam rangka memberikan keterangan.

"Menang ada kendala. Pertama, penolakan dari purnawirawan TNI dan Polri untuk memenuhi panggilan komnas untuk memberikan keterangan," ucap Beka.

Kedala lainnya adalah terjadinya intimidasi terhadap korban yang hendak memberikan keterangan. Kata Beka, memang tidak mudah meyakinkan korban untuk memberikan keterangan, apalagi meyakinkan purnawirawan TNI dan Polri.

"Kalau pun sudah berani memberikan keterangan, ada intimidasi yang membuat susah, bahkan urung memberikan keterangan," papar dia.

Komnas HAM, kata Beka, memang memiliki kewenangan untuk menerima laporan dan aduan masyarakat terkait pelaksanaan kewajiban oleh negara. Tentunya, hal itu terkait dengan pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu.

Beka mengatakan, peristiwa penembakan misterius masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Atau, dengan kata lain terjadi sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

Macet

Baca Juga: Jalan Terjal Penyelesaian Tragedi Petrus Era Orba, Komnas HAM: Kedua Jalan Kini Macet Total!

Beka menyebut, upaya penyelesaian kasus penembakan misterius kekinian macet total. Kata dia, ada dua jalan yang sebenarnya bisa ditempuh dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Pertama adalah pengadilan HAM ad hoc dan Komisi Kebenaran Rekonsiliasi (KKR) -- yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

"Kedua jalan itu kini macet total," kata Beka.

Upaya penyelesaian perisiwa penembakan misterius yang terjadi saat rezim Orde Baru juga menemukan jalan terjal. Salah satunya adalah soal kesalahan yang tidak pernah diakui.

"Kebenaran tidak terungkap secara publik, Komnas HAM ketika ngomong soal penyelidikan kasus Petrus kan juga baru sebagian dari fragmen-fragmen yang banyak sekali, tapi kebenaran dan fakta lain saya kira juga penting untuk diungkap ke publik," jelas Beka.

Hingga kekinian, lanjut Beka, para korban tragedi penembakan misterius juga belum mendapatkan keadilan. Hal itu mencakup permintaan maaf kepada korban maupun belum terungkapnya pihak yang harus bertanggung jawab dalam tragedi berdarah ini.

"Sampai saat ini korban belum mendapat keadilan , baik soal permintaan maaf, kemudian siapa yang salah sampai sekarang belum terjadi. Dan soal pertanggung jawaban yang saat ini masih nihil," paparnya.