Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat mengusulkan agar kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dihentikan sepenuhnya. Namun, usulannya ini ditolak oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim.
Nadiem memutuskan PTM dijalankan 50 persen. Artinya kegiatan PTM dicampurkan dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di tengah merebaknya angka penularan Covid-19.
Menanggapi hal ini, Anies mengaku pasrah. Ia menyebut pihaknya akan mengikuti keputusan pemerintah menjalakan PTM 50 persen.
"Kita jalankan sesuai dengan keputusan dari 4 menteri, Menteri pendidikan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Mendagri. Dan kita akan laksanakan keputusan itu di Jakarta," ujar Anies di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Minggu (6/2/2022) malam.
Anies mengakui memang pernah mengusulkan agar kegiatan belajar mengajar sepenuhnya dijalankan secara daring atau online. Namun, Anies tidak bisa mengambil keputusan sesuai dengan aturan pemerintah sekarang.
"Kita tertib pada prinsip government. Bila sudah diputuskan, maka kita laksanakan. Dalam proses ada usulan," jelasnya.
Beda lagi, kata Anies, jika saat ini masih menerapkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Saat itu, ia sebagai Kepala Daerah punya wewenang mengambil keputusan.
"Saya tidak dalam posisi mengumumkan karena PPKM berbeda dengan PSBB. kalo psbb dulu yang umumkan Gubernur, kalau PPKM melalui Inmendagri," imbuhnya.
Baca Juga: Usul PPKM Dinaikkan Ke Level 3, Anies: Kita Tiap Sore Rapat Dengan Pak Luhut
Berita Terkait
-
Usul PPKM Dinaikkan Ke Level 3, Anies: Kita Tiap Sore Rapat Dengan Pak Luhut
-
Kasus Omicron Melonjak, KPAI Desak Pemerintah Pusat Izinkan Anies Tutup Sekolah Di Jakarta
-
Pengamat: Duet Anies Baswedan dengan AHY di Pilpres 2024 Bisa Jadi Pilihan Kelompok Oposisi Saat Ini
-
Peluang Anies dan AHY Gabung di Pilpres 2024 Bisa Terhambat Jika Ada Penolakan dari Kelompok Penguasa
-
Duet Anies Baswedan-AHY Disebut Bisa Penuhi Mood Publik yang Inginkan Perubahan
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
-
5 Fakta Mencekam Demo di Mapolda DIY: Gerbang Roboh hingga Ledakan Misterius
-
Suasana Mencekam di Depan Polda DIY, Massa Berhamburan Usai Terdengar Ledakan
Terkini
-
Kubu Kerry Riza Sebut Jaksa Paksakan Keputusan Bisnis Jadi Tindak Pidana Korupsi
-
Konflik Kartel Meksiko Geser Rantai Pasok Narkoba ke Indonesia, BNN Waspadai Jalur Alternatif
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
-
Jelang Vonis Korupsi Pertamina, Ketua Hakim Beri Peringatan Keras: Jangan Coba-coba Pengaruhi Kami!
-
Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Kerry Adrianto Merasa Dijebak dalam Kasus Korupsi Pertamina
-
Suasana Mencekam di Depan Polda DIY, Massa Berhamburan Usai Terdengar Ledakan
-
Unik, Aksi Massa di Mapolda DIY Bergerak Organik Tanpa Orasi dan Tuntutan Tertulis
-
Aksi di Mapolda DIY: Massa Kecam Kekerasan Aparat yang Tewaskan Bocah di Maluku
-
Terkuak! Bukan Polisi, Pelaku Penganiaya Pegawai SPBU di Cipinang Ternyata Wiraswasta