Suara.com - Direktur Eksekutif Centre for Youth and Population Research (CYPR) Dedek Prayudi menyoroti kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Kinerja Anies Baswedan dinilai kurang baik. Sebab, Anies Baswedan beserta jajarannya disebut tidak mampu menyelesaikan permasalahan perumahan umum di Jakarta.
Dedek Prayudi kembali mengungkit soal janji Anies Baswedan terkait program rumah DP 0 persen.
"Gubernur (Anies Baswedan) inkompeten. Andai saja program DP 0 rupiah tidak bohong, permasalahan public housing tidak akan sepelik ini," kata Dedek, dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Selasa (8/2/2022).
Selain itu, ia juga menyoroti soal kasus warga Jakarta yang tewas karena terpeleset dari toilet rumahnya.
Menurutnya, hal tersebut tidak akan terjadi apabila relokasi penduduk di Jakarta berjalan lancar.
"Kalau persoalan public housing bisa terurai, tentu masalah relokasi penduduk untuk naturalisasi sungai juga tidak semampet sekarang," bebernya.
Dedek Prayudi menyebut, janji Anies Baswedan soal program DP 0 Rupah tersebut bohong.
Anies Baswedan diduga telah membohongi masyarakat Jakarta karena bukan untuk penduduk miskin.
Baca Juga: Digadang Duet dengan AHY, Anies Baswedan Berpeluang Besar Menangi Pilpres 2024
Lebih lanjut, Dedek menduga ada korupsi lahan yang terjadi dalam progra DP 0 rupiah.
"Program DP 0 bohong dijanjikan untuk warga miskin, tetapi data BPS menunjukkan penghasilannya sebesar Rp 600 sampai Rp 700 ribuan per bulan, bukan Rp 4 hingga 14 juta. KPK juga tengah mengusut korupsi lahan DP 0 tersebut," jelasnya.
Oleh sebab itu, Anies Baswedan dianggap tidak serius. Bahkan, Anies Baswedan terkesan gagal dalam program DP 0 rupiah tersebut.
Berita Terkait
-
BOR Meroket, Anies Baswedan: 12 Persen Pasien Bergejala Sedang dan Berat
-
Diprediksi Menang di Pilpres 2024, Anies Baswedan Dinilai Lebih Unggul dari Ganjar
-
Digadang Duet dengan AHY, Anies Baswedan Berpeluang Besar Menangi Pilpres 2024
-
Tunda IYC, Gubernur Anies Baswedan: Keselamatan Warga Nomor Satu
-
BOR Terisi 60 Persen, Gubernur Anies Baswedan: 48 Persen Pasien Sesungguhnya Tak Harus di RS
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Sadis! Pria di Bantul Tewas Ditebas Parang di Depan Anak Istri Saat Tertidur
-
Minta Restu Jokowi, Mantan Bupati Indramayu Nina Agustina Bachtiar Gabung PSI
-
Sumsel Berduka, Mantan Gubernur Alex Noerdin Meninggal Dunia
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
Terkini
-
Ketua YLBHI Kritik Sikap Inferior Presiden Prabowo di Hadapan Donald Trump
-
Terdampak Krisis Iklim: Bagaimana Panas Ekstrem Membuat Harga Kopi Makin Melejit?
-
Harga Pangan Jakarta Mulai Merangkak Naik di Awal Ramadan
-
KPK Periksa Mantan Wakil Bupati Pati hingga Sejumlah Kepala Desa Terkait Dugaan Pemeresan Sudewo Cs
-
Suami Dwi Sasetyaningtyas Kena Sanksi LPDP, Mahfud MD Bongkar Alasan Ngeri WNI Benci RI
-
Kemenkes Reformasi Skema PPDS, Utamakan Putra Daerah untuk Atasi Krisis Dokter Spesialis
-
Kasus Korupsi Eks Dirjen Kominfo Semuel Abrijani: Apa Alasan Jaksa Menunda Pembacaan Tuntutan?
-
Sadis! Pria di Bantul Tewas Ditebas Parang di Depan Anak Istri Saat Tertidur
-
Mahfud MD Geram Pernyataan Dwi Sasetyaningtyas Soal Anak WNA, Setuju Sanksi Cabut Beasiswa
-
Jaksa Tetap Tuntut Marcella Santoso 17 Tahun Penjara Terkait Kasus Suap Minyak Goreng