Suara.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menpertanyakan kapasitas Ketua DPR Puan Maharani yang mengungkapkan dirinya kekesal lantaran ada gubernur yang tidak mau menyambut dirinya saat kunjungan ke daerah.
Peneliti Formappi, Lucius Karus menanyakan kapasitas Puan yang menyesali ketidakhadiran gubernur itu dalam kunjungannya sebagai ketua DPR atau pengurus partai. Mengingat, Puan juga menjabat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan.
"Enggak terlalu jelas sih curhatan Puan soal ada gubernur yang tak mau menyambutnya saat kunjungan. Apakah kunjungan Puan dalam kaitannya sebagai Ketua DPR, apakah sebagai ketua partai, atau kunjungan wakil rakyat ke dapil?" kata Lucius kepada wartawan, Kamis (10/2/2022).
Lucius mengatakan semestinya apabila kunjungan Puan itu sebagai pimpinan lembaga maka ada protokol yang seharusnya mengatur soal bagaimana seorang pimpinan lembaga diterima di daerah. Termasuk soal bagaimana dan siapa saja yang akan menyambut di daerah tujuan.
"Beda lagi kalau urusannya sebagai pimpinan partai. Kalau kunjungan mewakili partai, mungkin nggak ada urusannya sama gubernur, ini urusan internal parpol. Jadi kalau tak disambut gubernur pada saat hadir sebagai pimpinan partai, ya nggak bisa salahkan gubernurnya," tutur Lucius.
"Atau kunjungan ke dapil sebagai anggota DPR, ya ini juga enggak ada urusannya dengan gubernur ya. Jadi enggak jelas sebenarnya curhatan Puan itu, jenis kunjungannya," sambung Lucius.
Sebaliknya, menurut Lucius bila kunjungan urusan kenegaraan berupa kunjungan sebagai pimpinan lembaga ke daerah tertentu, gubernur minimal memang harus menyambut. Hal itu juga, kata Lucius jika sudah ada koordinasi sebelumnya.
"Tetapi kalau sifat kunjungan untuk keperluan lain seperti urusan parpol ya enggak mesti dong gubernur harus menyambut Puan?" kata Lucius.
Karena itu, Lucius menganggap cerita Puan itu hanya sebagai curhat yang memang tidak jelas dan tidak perlu diungkap. Sebab hanya akan memantik kegaduhan.
Lucius menyarankan Puan untuk menyampaikan sesuatu secara jelas, termasuk ihwal curhatan hatinya tersebut. Karena bila disampaikan setengah-setengah hanya menjadi polemik.
"Jadi sebagai Ketua DPR, saya kira Puan tak mesti menambah persoalan dengan informasi-informasi yang hanya berisi curahan hatinya saja. Ada banyak masalah kebangsaan dan juga persoalan DPR yang memerlukan keseriusannya sebagai ketua DPR," kata Lucius.
"Kalau urusan kekecewaan pribadi semacam yang dicurhatinnya, silakan Puan selesaikan sendiri dengan membangun komunikasi yang saling menghargai dengan gubernur-gubernur. Karena rasa hormat itu hanya akan datang jika kita mulai menghormati orang lain," tandasnya.
Curhat Kesal Tak Disambut Gubernur
Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya, mengungkapkan kekesalannya ada gubernur yang tidak mau menyambut dirinya saat kunjungan ke daerah.
"Kenapa saya datang ke Sulawesi Utara itu tiga pilar bisa jalan, jemput saya, ngurusin saya, secara positif ya" ujarnya.
Berita Terkait
-
Kunjungan ke Daerah tapi Tak Disambut Gubernur, Puan Maharani Kesal: Kok Bisa Gitu, Saya Ini Ketua DPR
-
Peluang Ganjar-Puan di Pilpres 2024 Dibongkar: Berat, Kemungkinan Menangnya Jauh
-
Kasus di Wadas Bikin Kans Ganjar Pranowo Nyapres Makin Kecil, Pengamat: Puan Maharani Diuntungkan
-
Puan Maharani Meletakkan Batu Pertama Pembangunan Patung Soekarno di Sulawesi Utara
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Dorong Pertumbuhan Industri, PLN Teken PJBTL 1.800 MVA di Jawa Barat dan Jawa Tengah
-
Aktif Lagi di DPR, Tangis Haru Adies Kadir dan Uya Kuya Pecah Usai MKD Nyatakan Tak Langgar Etik
-
Pasrah Gaji DPR Disetop 6 Bulan usai Sebut Rakyat Tolol, Hukuman MKD Bikin Ahmad Sahroni Kapok?
-
Siswa 13 Tahun Tewas di Sekolah Internasional Gading Serpong, Diduga Jatuh dari Lantai 8
-
Soeharto, Gus Dur dan Marsinah Penuhi Syarat Terima Gelar Pahlawan, Ini Penjelasan Fadli Zon
-
Jejak Digital Budi Arie Kejam: Dulu Projo Pro Jokowi, Kini Ngeles Demi Gabung Prabowo
-
Bau Busuk RDF Rorotan Bikin Geram! Ribuan Warga Ancam Demo Balai Kota, Gubernur Turun Tangan?
-
Terbukti Langgar Etik, MKD DPR Nonaktifkan Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Ahmad Sahroni Tanpa Gaji
-
Angka Pengangguran di Jakarta Tembus 330 Ribu Orang, BPS Klaim Menurun, Benarkah?
-
Sebut Usulan Gelar Pahlawan Absurd, Koalisi Sipil: Soeharto Simbol Kebengisan Rezim Orba