Ramai Konflik Desa Wadas, DPR: Masyarakat Bisa Menolak, Tidak Melanggar Aturan

Suara.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa menyebut Desa Wadas tidak termasuk dalam wilayah Proyek Strategis Nasional (PSN) dari Bendungan Bener.

Dikutip dari makassar.terkini--jaringan Suara.com, Desmond mengatakan, masyarakat yang menolak penambangan batu andesit tidak menyalahi aturan.

"Ada dua hal, yang pertama bahwa Desa Wadas adalah bukan wilayah proyek startagis nasional Bendungan Bener. Yang jelas batu-batu ini adalah penunjang kegiatan," jelas Desmond, seperti dikutip dari makassar.terkini--jaringan Suara.com, Jumat (11/2/2022).

Berkaitan dengan hukum, Desmond mengatakan, masyarakat bisa menolak karena tidak melanggar aturan apapun.

"Kalau secara hukum, kalau ini wilayah bendungan, maka ada peraturan yang posisinya masyarakat bisa menerima. Di sisi yang luar bendungan, masyarakat untuk sementara ini bisa menolak karena tidak melanggar aturan apa-apa," tandasnya.

Desmond berharap agar konflik di Desa Wadas dapat ditangani dan diselesaikan dengan baik.

"Ada yang setuju ada yang kontra, harapannya ke depan pro-kontra ini bisa akur kembali dengan pihak pelaksana yang mau mengambil batu bisa menyelesaikan baik-baik," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah memberikan respons mengenai kisruh yang terjadi di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah.

Dikutip dari Hops--jaringan Suara.com, tindakan represif aparat kepolisian kepada warga Desa Wadas menjadi sorotan.

Baca Juga: Soal Kisruh Desa Wadas, Fahri Hamzah: Mungkin Ganjar Pranowo Tidak Tahu

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ikut terseret dan menjadi perbincangan.

Menanggapi hal tersebut, Fahri Hamzah memberikan pendapatnya.

Menurut Fahri, tidak semua kesalahan ada di tangan gubernur.

Fahri mengatakan, pemerintah daerah seperti gubernur tidak memiliki jalur komando kepada aparat.

Oleh sebab itu, Fahri berpendapat bahwa kemungkinan Ganjar tidak mengetahui adanya pengerahan ribuan aparat ke Desa Wadas.

"Pemerintah daerah itu, ya gubernur, walikota atau bupati tidak punya jalur komando kepada aparat, terutama polisi sebagai organ pusat, itulah mungkin ya Pak Ganjar tidak mengetahui pengerahan aparat tersebut," ujar Fahri, dikutip dari Hops--jaringan Suara.com, Jumat (11/2/2022).