Suara.com - Komisi III DPR RI sampaikan hasil kunjungan spesifik ke Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Pihak Komisi III akan sampaikan rekomendasi ke Polri agar ke depan tidak terjadi lagi adanya upaya paksa seperti apa yang dialami sejumlah warga Wadas beberapa waktu lalu.
"Tentu karena mitra kami adalah polri maka tentu kami akan menyampaikan rekomendasi dan juga permintaan termasuk dari berbagai kelompok masyarakat utamanya adalah masyarakat yang menolak dan juga dari teman teman masyarakat sipil, LBH, Walhi agar ada jaminan ke depan tidak terjadi lagi peristiwa yang seperti kemarin, ada upaya paksa," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/2/2022).
Arsul mengatakan, usai pihaknya melakukan kunjungan baru diketahui memang ada tindakan upaya pemaksaan terhadap warga. Namun, hal itu tidak dilakukan oleh Polisi berseragam melainkan orang yang berpakaian preman.
"Walaupun upaya paksanya itu setelah kita lihat itu tidak dilakukan oleh polisi yang berseragam, bukan oleh Dalmas lah, tapi oleh orang yang berpakaian preman kita sebut saja, nah ini harus kita lihat juga apakah mereka ini benar benar anggota kepolisian atau ada kelompok lain di luar kepolisian," ungkapnya.
"Tetapi kalau itu kelompok lain yang mendapat citra jeleknya kan jadi polri, ini juga harus kita proporsionalkan," sambungnya.
Wakil Ketua MPR RI ini menyampaikan, ke depan hasil kunjungan Komisi III ke Desa Wadas akan disampaikan ke Polri dalam rapat-rapat di DPR.
"Ya tentu (akan dibawa ke dalam rapat), hari ini saja kami langsung bahas dengan Kapolda jawa tengah dan jajarannya karena yang paling pnting juga adalah yang di lapangaj sehingga tidak terjadi lagi," tuturnya.
Terkahir Arsul berharap ke depan proses-proses proyek pembangunan Waduk Bener semua harus ke depakan partisipatif.
"Kami tentu berharap betul ketika kemudiaj DPR sudah memberikan atensi ke sana bahwa proses proses yang ada itu semuanya harus partisipatif tidak bisa lagi kita melakukan pendekatan pembangunan dengan memaksa atau dengan model model seprti zaman sebelum reformasi," tuturnya.
Baca Juga: Yakin Polemik Desa Wadas Bisa Selesai, Gus Yahya: Ini Masalahnya dengan Tetangga Pak Ganjar
Untuk diketahui sebelumnya, Komisi III DPR melakukan kunjungan spesifik ke Desa Wadas, Purworejo pada Kamis (10/2). Kunjungan itu menyusul viralnya pengerahan aparat kepolisian dalam proses pengukuran tanah terkait rencana penambangan batu andesit di daerah tersebut.
Wakil Ketua Komisi III Pangeran Khairul Saleh membenarkan rencana tersebut. Ia mengatakan kunjungan spesifik itu dipimpin langsung Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa.
Selain Desmond, ada 10 anggota Komisi III lainnya yang turut berangkat.
Pangeran mengatakan kunjungan spesifik dilakukan dalam rangka fungsi pengawasan. Terutama ihwal adanya dugaan tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian terhadap warga Desa Wadas.
Berita Terkait
-
Laporan Crazy Rich Indra Kenz Akan Ditarik ke Bareskrim Polri
-
Yakin Polemik Desa Wadas Bisa Selesai, Gus Yahya: Ini Masalahnya dengan Tetangga Pak Ganjar
-
Demi Cari Keadilan dan Cegah Kebohongan, Harus Ada Tim Independen Pencari Fakta Usut Kasus Wadas
-
Polemik Pengusiran Satpol PP, Susi Air Laporkan Bupati Malinau ke Bareskrim Polri
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Henri Curiga Kasus Roy Suryo Dikebut, Sebut Ada Upaya Cegah Ijazah Jokowi Diuji di Pengadilan
-
Di Tengah Sorotan Ekonomi, Prabowo Minta Rosan Buka Data Masuknya Investasi Asing ke Indonesia
-
Sentil Polri di Kasus Roy Suryo, Henri Subiakto Sebut UU ITE Dipakai Tutupi Isu Ijazah Jokowi
-
Di Tengah Gelombang Kritik, Prabowo Sebut Investasi Asing ke Indonesia Terus Mengalir
-
Henri Subiakto Sebut Pasal yang Menjerat Roy Suryo Tak Masuk Akal, Status P21 Dipertanyakan
-
Trump Klaim Kesepakatan Damai AS-Iran Segera Ditandatangani, Teheran Beri Sinyal Berbeda
-
Apa Itu Restitusi? Wamen PPPA Tegaskan Korban Bullying Berhak Dapat Ganti Rugi
-
Bangun Spiritualitas Warga Jawa Barat, KDM Prioritaskan Bangun Tajuk di Lingkungan
-
Kejahatan Digital Kian Mengintai, Pemerintah Minta Anak Muda Hati-hati di Internet
-
Veronica Tan Soroti Pemberdayaan Perempuan di NTT: Kunci Putus Rantai Kemiskinan dan Kekerasan