Suara.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyatakan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bukan sekedar partner atau rekan bagi NU.
Melansir Terkini.id -- jaringan Suara.com, bagi PBNU, kata Gus Yahya, PDIP adalah salah satu komponen senyawa di dalam perjuangan yang bisa terus bersinergi di hari mendatang demi membawa kemaslahatan yang lebih besar untuk bangsa, negara dan manusia.
"Yang jelas, dalam hal ini PDIP akan menjadi bukan hanya sekadar partner, tapi akan menjadi salah satu komponen senyawa di dalam perjuangan," ujar Gus Yahya dalam acara Harlah ke-69 NU yang berlangsung secara hybrid pada Sabtu 12 Februari 2022 seperti dilansir Terkini.id.
Pernyataan Gus Yahya ini menimbulkan pertanyaan susulan terutama bila melihat adanya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang saat ini dipimpin oleh Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Menurut pengamat politik Dedi Kurnia Syah, keputusan Gus Yahya selama terpilih sebagai Ketua Umum PBNU, seperti menguatkan arah politik menjauhkan NU dari PKB.
Di sisi lain, tutur Dedi, Gus Yahya seperti mulai membangun kemesraan dengan PDIP. Apalagi, kalau merujuk pada struktur PBNU periode 2022-2027 kader Megawati Soekarnoputri mendapat tempat yang strategis.
Ia menyayangkan sikap Gus Yahya yang seolah menihilkan PKB dari NU. Sebab, dengan begitu partai afiliasi Islam akan makin terpecah belah.
"Jika memang ada orientasi politik PBNU menihilkan PKB dalam pilihan politik kadernya, tentu disayangkan, karena Parpol afiliasi Islam semakin terpecah belah," demikian kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion itu.
Menurut Dedi, dengan sikap politik Gus Yahya menjauh dari PKB akan membuat PBNU periode saat ini dianggap akan mudah terjebak dalam pragmatisme politik.
Baca Juga: Gus Yahya Sebut NU Bersinergi dengan PDIP Bisa Bawa Kemaslahatan Bangsa
Bahkan, bisa saja publik menganggap kepemimpinan Gus Yahya dalam 5 tahun mendatang akan dipandang mudah diintervensi oleh kepentingan politik praktis.
"Bagi PBNU sendiri ini bisa saja kurang baik, karena akan dianggap sebagai organisasi Islam yang mudah diintervensi politik praktis di luar kemandiriannya," ujar Dedi.
Berita Terkait
-
Megawati Disebut Tak Restui Duet Prabowo Subianto-Puan Maharani di Pilpres 2024: Ogah Kader PDI P Jadi Cawapres
-
PDI Perjuangan Diprediksi Kalah di Pilpres 2024 Jika Paksakan Duet Ganjar Pranowo-Puan Maharani
-
Hasto Kristiyanto Sebut Palestina Bisa Merdeka Jika Soekarno Tak Dilengserkan, Warganet Langsung Gaduh
-
Hasto Kristiyanto: Lambang NU Beri Semangat Persatuan, Sama dengan Semangat PDI Perjuangan
-
Gus Yahya Sebut NU Bersinergi dengan PDIP Bisa Bawa Kemaslahatan Bangsa
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
Terkini
-
Pupuk Indonesia Sediakan 11.384 Ton Pupuk Subsidi di Sultra, Sambut Musim Tanam
-
Viral Seruan Stop Tot Tot Wuk Wuk, Kakorlantas Polri Ngaku Larang Anak Buah Pakai Strobo: Berisik!
-
Kolaborasi Haji Robert dan Universitas Binawan Buka Pintu Dunia untuk Anak Yatim dan Yatim Piatu
-
Siapa Sosok di Balik Subhan Palal Penggugat Ijazah Gibran yang Minta Ganti Rugi Rp125 Triliun?
-
MBG Kembali Racuni Ratusan Anak, Prof Zubairi Djoerban: Alarm Keras Bagi Pemerintah untuk Evaluasi!
-
Menkeu Purbaya Curhat Pendapatannya Turun Jadi Menteri, Ternyata Segini Gajinya Dulu
-
'Bukan Cari Cuan', Ini Klaim Penggugat Ijazah Gibran yang Tuntut Kompensasi Rp125 Triliun ke Wapres
-
Belum Dibebaskan usai Ajukan Penangguhan, Polisi Ngotot Tahan Delpedro Marhaen dkk, Apa Dalihnya?
-
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Rp70 Juta Diprotes, Nantinya Bakal Diseragamkan se-Indonesia
-
Pemerintah Beri Jawaban Tegas Soal Usulan Ganti MBG Dengan Pemberian Uang ke Ortu, Apa Katanya?