Rencana Kerja Pemerintah 2023, Ini Kebijakan Prioritas Pemerintahan Jokowi

Suara.com - Pemerintah menggelar Sidang Kabinet secara hybrid tentang Penanganan Pandemi Covid-19 dan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP Tahun 2023, Rabu (16/2/2022). Tema RKP 2023 sendiri ialah peningkatan produktivitas untuk pembangunan ekonomi yang ekslusif dan berkelanjutan.

Menteri Bappenas/Kepala PPN Suharso Manoarfa menyampaikan beberapa kebijakan prioritas yang bakal dijalankan pemerintah pada 2023. Pertama ialah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di mana pemerintah sendiri menargetkan bisa mencapai nol hingga satu persen pada 2024.

"Artinya pada 2023 kita harus menurunkan kemiskinan ekstrem dari 2,5 sampai 3 juta penduduk," kata Suharso melalui tayangan saluran YouTube Sekretariat Presiden.

Kebijakan prioritas kedua ialah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Mengenai itu, pemerintah akan konsentrasi terhadap pendidikan dan kesehatan.

Ketiga ialah soal penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan pengadaan pekerjaan yang layak. Selain itu kebijakan terkait pemulihan dunia usaha.

Sementara yang kelima ialah revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas.

Pemerintah juga bakal memprioritaskan kebijakan ekonomi hijau. "Mengingat indonesia akan mencapai net zero emission pada 2060, jadi pembangunan rendah karbon dalam hal ini transisi energi penting dalam rangka respon terhadap perubahan iklim," tuturnya.

Lebih lanjut, Suharso juga menyebut kalau pemerintah akan melanjutkan dan menyelesaikan infrastruktur terutama infrastruktur dasar yakni air bersih dan sanitasi.

Lalu, Suharso mengungkapkan pada 2023, pemerintah memiliki sasaran pembangunan dari 5,3 hingga 5,9 persen, penurunan emisi gas rumah kaca 27 persen dan tingkat pengangguran terbuka 5,3 hingga 6 persen.

Baca Juga: Pemerintahan Jokowi Diprediksi Ambruk Sebelum 2024, Sosiolog UI Mendukung: Ayo Kita Doakan

"Rasio gini 0,375 hingga 0,378, indeks pembangunan manusia 73,29-73,35 dan tingkat kemiskinan 7 hingga 8 persen dan indikator pembangunan adalah nilai tukar petani 103 sampai 105 dan nilai tukar nelayan 105 hingga 107."