Suara.com - Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, menyoroti pertemuan antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil baru-baru ini di Jakarta.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, ia melalui akun twitter-nya menyebutkan bahwa keduanya tidak memiliki modal atau fulus. Dia pun mendoakan agar Anies dan Ridwan Kamil atau RK mendapat tiket gratis di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Dua-duanya kayaknya gak punya fulus, Kita doakan dapat tiket gratis," kata Fahri dalam cuitannya, Kamis (17/2) malam.
Menanggapi hal tersebut, salah satu relawan Anies, Sismono La Ode, mengatakan bahwa cuitan tersebut merupakan autokritik. Ia meyakini cuitan tersebut didasari oleh sistem yang saat ini terjadi di Indonesia.
"Kami dari relawan bala Anies justru menganggap bahwa cuitan Fahri Hamzah ini sebagai autokritik kepada kita, pada sistem demokrasi kita yang memang saat ini seolah-olah dikuasai oleh segelintir kepentingan yang biasa disebut oligarki," ujarnya saat dihubungi tim Warta Ekonomi, Sabtu (19/02).
Terkait uang atau fulus yang disebutkan sebelumnya oleh Fahri Hamzah, Sismono menggapa bahwa keduanya memang tidak memiliki fulus serta tidak memiliki partai, tetapi tetap memiliki potensi yang kuat dalam memimpin.
"Namun, apakah Pak Fahri Hamzah kontra terhadap pemimpin ini saya rasa tidak, justru beliau ingin menyampaikan pesan tegas dan keras kepada masyarakat bahwa demokrasi saat ini dikuasai oleh segelintir kepentingan yang punya kekuasaan," katanya.
Ia mengungkapkan lebih lanjut bahwa ketika ingin menjadi seorang pemimpin, uang bukanlah segala-galanya.
"Nah, sekarang kita lihat realitasnya soal fulus itu. Memang menjadi hal yang sangat penting dalam pemilihan apapun dia, tidak hanya presiden, bupati, walikota, gubernur bahkan lurah itu fulus sangat penting, tapi itu bukan satu-satunya," jelasnya.
Baca Juga: PTUN Kabulkan Sebagian Gugatan Warga Terhadap Anies, Pemprov DKI: Kami Hormati Putusan Itu
Lebih lanjut Sismono juga menegaskan, makna dalam arti kata "tidak punya duit" bukan secara harfiah. Ia menyampaikan bahwa tidak memiliki uang itu artinya dalam hitungan politik.
"Tolong dimaknai bahwa yang saya katakan tidak punya duit tidak punya fulus itu bukan berarti tidak punya duit ya, pasti ada lah masa pemimpin nggak punya. Tapi maksud ini mereka tidak memiliki fulus dalam hitungan politik. Nanti bakal tahu sendirilah kalau sudah menjadi bupati itu berapa kira-kira ongkos politiknya termasuk gubernur, apalagi presiden ya," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Elektabilitas Masih Dibawah Anies dan Ganjar, Pengamat Beberkan Posisi yang Cocok untuk Ridwan Kamil
-
Soal Gesekan di Tubuh PDIP, Pengamat: Bukan Sekadar Puan Vs Ganjar
-
PTUN Kabulkan Gugatan Warga, Kenneth PDIP: Tamparan Keras untuk Anies dan Pemprov DKI
-
Briptu MSH Lompat dari Angkot Diduga Depresi, Jerinx SID Dituntut 2 Tahun Penjara
-
PTUN Kabulkan Sebagian Gugatan Warga Terhadap Anies, Pemprov DKI: Kami Hormati Putusan Itu
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
Terkini
-
LPSK Ungkap Banyak Tantangan dalam Pelaksanaan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana
-
Kick Off Program Quick Win Presiden Prabowo, Menteri Mukhtarudin Lepas 1.035 Pekerja Migran Terampil
-
Kejati Jakarta Tetapkan RAS Tersangka Kasus Klaim Fiktif BPJS Ketenagakerjaan Rp 21,73 Miliar
-
Said Didu Sebut Luhut Lebih Percaya Xi Jinping Ketimbang Prabowo, Sinyal Bahaya bagi Kedaulatan?
-
IACN Endus Bau Tak Sedap di Balik Pinjaman Bupati Nias Utara Rp75 Miliar ke Bank Sumut
-
Sesuai Arahan Prabowo, Ini Gebrakan Menteri Mukhtarudin di Puncak Perayaan Hari Migran Internasional
-
Usai OTT Jaksa di Banten yang Sudah Jadi Tersangka, KPK Serahkan Perkara ke Kejagung
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Terjaring OTT KPK, Langsung Dibawa ke Gedung Merah Putih
-
KPK Amankan 10 Orang saat Lakukan OTT di Bekasi, Siapa Saja?
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa