Suara.com - Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, menyoroti pertemuan antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil baru-baru ini di Jakarta.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, ia melalui akun twitter-nya menyebutkan bahwa keduanya tidak memiliki modal atau fulus. Dia pun mendoakan agar Anies dan Ridwan Kamil atau RK mendapat tiket gratis di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Dua-duanya kayaknya gak punya fulus, Kita doakan dapat tiket gratis," kata Fahri dalam cuitannya, Kamis (17/2) malam.
Menanggapi hal tersebut, salah satu relawan Anies, Sismono La Ode, mengatakan bahwa cuitan tersebut merupakan autokritik. Ia meyakini cuitan tersebut didasari oleh sistem yang saat ini terjadi di Indonesia.
"Kami dari relawan bala Anies justru menganggap bahwa cuitan Fahri Hamzah ini sebagai autokritik kepada kita, pada sistem demokrasi kita yang memang saat ini seolah-olah dikuasai oleh segelintir kepentingan yang biasa disebut oligarki," ujarnya saat dihubungi tim Warta Ekonomi, Sabtu (19/02).
Terkait uang atau fulus yang disebutkan sebelumnya oleh Fahri Hamzah, Sismono menggapa bahwa keduanya memang tidak memiliki fulus serta tidak memiliki partai, tetapi tetap memiliki potensi yang kuat dalam memimpin.
"Namun, apakah Pak Fahri Hamzah kontra terhadap pemimpin ini saya rasa tidak, justru beliau ingin menyampaikan pesan tegas dan keras kepada masyarakat bahwa demokrasi saat ini dikuasai oleh segelintir kepentingan yang punya kekuasaan," katanya.
Ia mengungkapkan lebih lanjut bahwa ketika ingin menjadi seorang pemimpin, uang bukanlah segala-galanya.
"Nah, sekarang kita lihat realitasnya soal fulus itu. Memang menjadi hal yang sangat penting dalam pemilihan apapun dia, tidak hanya presiden, bupati, walikota, gubernur bahkan lurah itu fulus sangat penting, tapi itu bukan satu-satunya," jelasnya.
Baca Juga: PTUN Kabulkan Sebagian Gugatan Warga Terhadap Anies, Pemprov DKI: Kami Hormati Putusan Itu
Lebih lanjut Sismono juga menegaskan, makna dalam arti kata "tidak punya duit" bukan secara harfiah. Ia menyampaikan bahwa tidak memiliki uang itu artinya dalam hitungan politik.
"Tolong dimaknai bahwa yang saya katakan tidak punya duit tidak punya fulus itu bukan berarti tidak punya duit ya, pasti ada lah masa pemimpin nggak punya. Tapi maksud ini mereka tidak memiliki fulus dalam hitungan politik. Nanti bakal tahu sendirilah kalau sudah menjadi bupati itu berapa kira-kira ongkos politiknya termasuk gubernur, apalagi presiden ya," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Elektabilitas Masih Dibawah Anies dan Ganjar, Pengamat Beberkan Posisi yang Cocok untuk Ridwan Kamil
-
Soal Gesekan di Tubuh PDIP, Pengamat: Bukan Sekadar Puan Vs Ganjar
-
PTUN Kabulkan Gugatan Warga, Kenneth PDIP: Tamparan Keras untuk Anies dan Pemprov DKI
-
Briptu MSH Lompat dari Angkot Diduga Depresi, Jerinx SID Dituntut 2 Tahun Penjara
-
PTUN Kabulkan Sebagian Gugatan Warga Terhadap Anies, Pemprov DKI: Kami Hormati Putusan Itu
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Boni Hargens: 5 Logical Fallacies di Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra