Suara.com - Seorang pengamat politik yang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Gajah Mada (UGM) Wawan Mas’udi turut prihatin dengan maraknya aksi pengusiran tamu dalam rapat di gedung DPR.
Melansir Terkini.id -- jaringan Suara.com, ia menilai dengan adanya aksi pengusiran itu maka tujuan dari dengar pendapat akhirnya tak tercapai.
"Substansi dan tujuan dari dengar pendapat dari forum itu akhirnya tidak tercapai, padahal tujuannya meminta keterangan, mendapat gambaran permasalahan yang semestinya untuk dicari solusinya. Main usir ini hanya ingin menunjukkan siapa yang kuat dan lemahnya saja," ujar Mas’udi, Jumat (18/2/2022).
Terakhir kali insiden pengusiran yang heboh tatkala Dirut Krakatau Steel, Silmy Karim diusir pada rapat bersama Komisi VII DPR RI pada Senin, (14/2/2022) lalu.
Sebelum itu kejadian serupa juga sempat terjadi ketika rapat dengan Komnas Perempuan dan Sekjen Kemensos pertengahan Januari yang lalu.
Mas’udi berpendapat kebiasaan pengusiran tamu pada forum-forum dengar pendapat sebaiknya dihilangkan.
Karena DPR sebagai wakil rakyat yang memang bertugas untuk mengawasi roda pemerintahan yang dilakukan para eksekutif.
Dari sisi tamu diperlukan sikap menghormati kepada anggota dewan serta menaati peraturan yang berlaku di gedung parlemen. Sikap kesalahpahaman yang terjadi seharusnya lebih diselesaikan secara kekeluargaan.
"Saya kira semua pihak saling respek antarinstitusi. Siapapun yang diundang tujuannya memberi keterangan karena DPR memberi pengawasan untuk kebutuhan publik," ujarnya dilansir oleh Terkini.id.
Baca Juga: Andi Akmal Kecewa Rapat Gabungan 3 Komisi DPR dan 4 Menteri soal Pangan Batal Dilaksanakan
Namun dari sisi anggota DPR sendiri diharapkan tidak tergesa-gesa melakukan pengusiran jika terjadi miskomunikasi.
Pengusiran sering kali terjadi oleh pimpinan rapat, padahal keputusan di DPR merupakan keputusan kolektif seluruh anggota.
Jika terjadi deadlock dalam rapat, sebaiknya dilakukan skorsing untuk sementara. Sehingga persoalan emosional para pemimpin rapat itu dapat diredam.
"Dengan begitu antara tamu dan tuan rumah saling menghargai posisi satu sama lain," tutup Mas’udi.
Berita Terkait
-
Puan Maharani: Sidang IPU Jadi Momentum Parlemen Bangun Komitmen Global
-
DPR Apresiasi Realisasi Anggaran Pemerintah 2021
-
Gus Muhaimin Terima Delegasi Dokter Indonesia dan Dengarkan Masukan Revisi UU Pendidikan Kedokteran
-
Andi Akmal Kecewa Rapat Gabungan 3 Komisi DPR dan 4 Menteri soal Pangan Batal Dilaksanakan
-
Sistem Zonasi SMP Negeri Dikeluhkan warga Gebang Putih Surabaya
Terpopuler
- 7 HP Baru Paling Murah Rilis Awal 2026, Fitur Canggih Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
- 5 Sepeda Lipat yang Ringan Digowes dan Ngebut di Tanjakan
Pilihan
-
Iran Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia di Final Piala Futsal Asia 2026
-
LIVE Final Piala Asia Futsal 2026: Israr Megantara Menggila, Timnas Indonesia 3-1 Iran
-
Menuju Juara Piala Asia Futsal 2026: Perjalanan Timnas Futsal Indonesia Cetak Sejarah
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
-
Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Terkini
-
Sempat Dikira Kain Popok, Begini Cerita Fatmawati Saat Pertama Kali Terima Bahan Bendera Pusaka
-
Mensos Gus Ipul: Digitalisasi Bansos Signifikan Tekan Kesalahan Data
-
Kemensos Rehabilitasi 7 PMI Korban TPPO di Turki
-
WN China Tersangka Kasus Tambang Emas Kabur, Ditangkap Imigrasi di Entikong
-
Soroti Kematian Bocah SD di NTT, Hasto PDIP: Bangunlah Jiwanya, Tapi Anak Tak Bisa Beli Pena
-
Gus Ipul Ajak Para Kades Tindaklanjuti Arahan Presiden Kawal Data Kemiskinan
-
Wajah Ridwan Kamil Dicopot dari Underpass Depok, Ikon 'Jabar Juara' Akan Diganti Tokoh Lokal?
-
Kapolda Aceh ke Anggota: Jadilah Lilin, Walau Hancur Tetap Menerangi Sekitar
-
Dapat Restu Prabowo, Gedung Bekas Kedubes Inggris di Bundaran HI Disiapkan Jadi Pusat Lembaga Umat
-
Boni Hargens: Ide Polri di Bawah Kementerian Melemahkan Presiden