Suara.com - Australia memasukkan Hamas dan Ordo Sosialis Nasional ke dalam daftar organisasi teroris yang dilarang. Menteri Dalam Negeri Karen Andrews mengatakan bahwa pemerintah Australia tidak akan menoleransi kekerasan.
Australia pada hari Kamis (17/02) mengatakan telah menambahkan kelompok ekstremis sayap kanan yang berbasis di Amerika Serikat, National Socialist Order (Ordo Sosialis Nasional) dan berencana untuk menambahkan kelompok Hamas ke dalam daftar organisasi teroris yang dilarang.
Keputusan ini diambil menimbang munculnya kekhawatiran tentang anak-anak yang teradikalisasi. Ordo Sosialis Nasional, sebelumnya dikenal sebagai Divisi Atomwaffen, kini sejajar dengan kelompok Islam Hay'at Tahrir al-Sham dan Hurras al-Din untuk ditambahkan ke dalam daftar organisasi teroris, kata Menteri Dalam Negeri Australia Karen Andrews.
Sayap militer Hamas, Brigade Izz al-Din al-Qassam Hamas, telah terdaftar sebagai organisasi teroris sejak tahun 2003.
Sedangkan Ordo Sosialis Nasional, yang mendukung "perang ras" global dan runtuhnya masyarakat demokratis, dimasukkan dalam daftar organisasi terlarang pada hari Kamis (17/02), sehingga total ada 28 kelompok teroris.
Kedua kelompok Islam, yang aktif dalam perang saudara Suriah, akan terdaftar pada April 2022. Menteri Dalam Negeri Karen Andrews telah menulis surat kepada pemerintah Australia untuk memasukkan Hamas ke dalam daftar sesegera mungkin.
"Pandangan Hamas dan kelompok ekstremis, yang hari ini dimasukkan dalam daftar, sangat mengganggu dan tidak ada tempat di Australia untuk pandangan seperti itu,” kata Andrews.
"Sangat penting bahwa undang-undang kita tidak hanya menargetkan tindakan terorisme dan teroris, tetapi juga organisasi yang merencanakan, membiayai, dan melakukan tindakan ini,” tambahnya.
Israel sambut baik keputusan Australia Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mengucapkan selamat kepada mitranya dari Australia, Scott Morrison atas keputusan soal Hamas ini.
Baca Juga: Israel Dituding Gunakan Lumba-lumba Bersenjata untuk Buru Pasukan Katak Hamas
"Saya berterima kasih kepada teman saya, PM Scott Morrison, karena bertindak terhadap masalah ini setelah percakapan kami tentang masalah penting ini. Ini adalah langkah penting lainnya dalam perang global melawan teror,” kata Bennett dalam sebuah pernyataan.
Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid juga berterima kasih kepada Duta Besar Australia untuk Israel Paul Griffiths atas apa yang dia gambarkan sebagai "langkah signifikan” dalam upaya internasional Israel untuk memerangi organisasi teroris.
Presiden Federasi Zionis Australia Jeremy Leibler mengatakan, masuknya Hamas ke dalam daftar organisasi teroris memperjelas "penolakan mutlak Australia terhadap kebencian dan terorisme.”
"Sama sekali tidak ada keraguan bahwa Hamas secara keseluruhan memenuhi definisi organisasi teroris," kata Leibler dalam sebuah pernyataan, dan menambahkan bahwa keputusan tersebut sejalan dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, dan Kanada.
Penolakan dari koalisi pendukung Palestina Jaringan Advokasi Palestina Australia, sebuah koalisi nasional Australia yang mendukung hak-hak Palestina, tidak setuju dengan sayap politik Hamas yang ditetapkan sebagai organisasi teroris.
"Pemerintah telah gagal dalam tugasnya mencari solusi damai dan telah menunjukkan bahwa mereka menerapkan satu set aturan untuk Palestina dan satu lagi untuk Israel,” kata Presiden Jaringan Bishop George Browning.
Keputusan itu tidak selaras dengan tujuan perdamaian dan hanya akan menciptakan lebih banyak penderitaan bagi 2 juta orang (Palestina) yang saat ini hidup di bawah blokade Israel selama 15 tahun, kata jaringan itu dalam sebuah pernyataan.
Aktivitas online meningkat saat pandemi Mike Burgess, Direktur Jenderal Organisasi Intelijen Keamanan Australia, agen mata-mata domestik utama negara itu, menjadikan radikalisasi online meningkat dengan cepat dalam beberapa tahun terakhir.
Hal ini terjadi, dikatakannya, karena orang-orang yang terisolasi menghabiskan lebih banyak waktu online. Proporsi penyelidikan kontra-terorisme baru yang melibatkan anak di bawah umur telah meningkat dari ksebelumnya yang kurang dari 3% menjadi 15% hanya dalam beberapa tahun, kata Burgess dalam laporan penilaian ancaman tahunannya. Pada akhir 2021, anak di bawah umur mewakili lebih dari setengah investigasi kontra-terorisme prioritas badan mata-mata, katanya. ha/yf (AP)
Berita Terkait
-
Update Cedera Persib: Marc Klok Mulai Pulih, Alfeandra Dewangga Masih Pantauan Medis
-
Oppo Find X9s Batal Rilis di China, Fokus ke India? Ini Spesifikasi dan Bocoran Lengkapnya
-
Targetkan 53 Juta Wisatawan Aman, Askrindo Pastikan Pelancong di Jawa Tengah Terlindungi
-
Dijuluki The Next Reza Rahadian Gegara Film Tayang Tiap Bulan, Oki Rengga: Aku Malu!
-
Jaga Intensitas, Persib Bandung Pilih Latihan Malam Selama Ramadan
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
Pilihan
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
Terkini
-
Profil Bripda Muhammad Rio: Eks Brimob Polda Aceh yang Membelot Jadi Tentara Rusia
-
KPK Soroti Pengadaan 105 Ribu Mobil India Mahindra oleh Agrinas: Waspada Praktik Pengondisian
-
Cak Imin Pastikan Bantuan BPJS Tepat Sasaran, Masyarakat Miskin Tetap Bisa Berobat
-
Komisi XII DPR Minta ESDM Hitung Akurat Kebutuhan Energi Ramadan-Lebaran: Jangan Ada Kurang Pasokan
-
Seorang Pemotor Tewas Usai Tertemper Kereta Bandara di Perlintasan Kalideres Jakbar
-
Komisi III DPR Beri Deadline 1 Bulan ke Kapolri, Ambil Alih dan Sikat Habis Oknum Polisi Bermasalah!
-
Sekretaris Eks Mendikbudristek Sebut Nadiem Makarim Larang Rekam Semua Rapat Daring
-
Saksi Sebut Nadiem Makarim Transfer ke 5 Stafsus Pakai Uang Pribadi
-
Bikin Publik Kecewa, Dasco Langsung Minta Pemerintah 'Rem' Rencana Impor 105 Ribu Mobil dari India!
-
Dedi Mulyadi Jemput 13 Korban LC di NTT, Pastikan Proses Hukum Tetap Berlanjut!