Suara.com - Sekretaris Jenderal Komunitas Jokowi Prabowo (JokPro) 2024 Timothy Ivan Triyono menanggapi rilis survei yang dikeluarkan Litbang Kompas.
Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, rilis survei tersebut memperlihatkan tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin.
Rilis survei tersebut menyebutkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi mencapai 73,9 persen.
Timothy Ivan kemudian menilai bahwa tingginya kepuasan publik merupakan keberhasilan pemerintah Jokowi.
Iapun merasa optimis bahwa hal tersebut sangat linear dengan aspirasi masyarakat yang ingin jabatan Jokowi diperpanjang hingga tiga periode.
"“Ketika masyarakat mayoritas menganggap pemerintahan Jokowi ini berhasil maka akan sangat linear dengan keberlanjutan pemerintahan Jokowi di periode ke tiga, Jokpro 2024 optimis amandemen akan segera terealisasi," kata Timothy, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Rabu (23/2/2022).
Menurutnya, kepuasan publik tak terlepas dari keberhasilan Jokowi.
"Tingkat kepuasan masyarakat semakin tinggi, keberhasilan pemerintah Jokowi dianggap semakin baik, keberhasilannya apalagi di dalam menangani Covid 19, maka masyarakat saya yakin akan menginginkan lagi Jokowi," ungkapnya.
Timothy mengatakan, jabatan tiga periode Jokowi dapat diwujudkan. Sebab, menurutnya hal tersebut realistis.
"Sekarang (Jokpro) sudah ada di 31 provinsi artinya sebentar lagi Jokpro sudah hampir menyelesaikan konsolidasi di 34 provinsi, kami akan targetkan deklarasi nasional di bulan Maret di Jakarta. Di saat banyak masyarakat yang mulai buka suara mendukung Jokowi 3 periode, Jokpro 2024 sudah siap menyongsong deklarasi nasional dan menyampaikan aspirasinya kepada MPR," bebernya.
Diketahui sebelumnya, survei Litbang Kompas diadakan pada 17-30 Januari 2022 dengan 1200 responden.
Sebanyak 1200 responden pada tingkat kepercayaan mencapai 95 persen dengan margin of error pada 2,8 persen.
Dalam temuan survei juga disebutkan kepuasan masyarakat meningkat pada empat hal.
Empat hal tersebut yaitu politik dan keamanan (meningkat 6,8 persen), penegakan hukum (5,3 persen), ekonomi (6,1 persen), serta kesejahteraan sosial (9,7 persen).
Berita Terkait
-
Dianggap Berhasil dan Puaskan Masyarakat, Jokpro: Jokowi Layak Tiga Periode
-
Jadi Saksi Meringankan, Ketua Joman Ungkap Sederet Aksi Munarman Kutuk Bom Surabaya Hingga Bantu Pembangunan Gereja
-
Maju Jadi Saksi Meringankan karena Kawan Lama, Ketua Joman: Jika Munarman Teroris, Berpeluang Sakiti Presiden Jokowi
-
Bicara soal Pemindahan Ibu Kota ke Nusantara, Presiden Jokowi: Menunjukkan Kebesaran Bangsa Indonesia
-
Bertugas Di Negara Cincin Api, Jokowi Minta BNPB Selalu Berbenah Diri
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu