Suara.com - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Tahap 1 mulai dilaksanakan pada tahun 2022 sampai dengan 2024.
Pemerintah berencana memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur secara bertahap.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Presiden Joko Widodo mengatakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bukan sekedar memindahkan aparatur negara dan bukan juga hanya membangun gedung-gedung pemerintahan.
Namun ia menjelaskan ini merupakan sebuah lompatan bagi bangsa Indonesia untuk melakukan transformasi bangsa menuju Indonesia maju.
"Kita akan membangun Ibu Kota Negara (IKN) yang benar-benar menunjukkan kebesaran bangsa Indonesia mencerminkan identitas nasional menjamin keberlanjutan sosial ekonomi dan lingkungan mewujudkan kota hutan smart city kota modern dan berkelanjutan serta memiliki standar internasional," kata Jokowi dalam sambutannya di acara BERANDA NUSANTARA "Menuju Ibu Kota Negara Baru", Rabu (22/2/2022).
Jokowi meyakini IKN Nusantara akan jadi presentasi bangsa yang unggul. Sehingga, menurut Jokowi dapat menjadi contoh bagi perkembangan kota-kota lain di Indonesia.
"Selain itu, menunjukkan kepada warga dunia bagaimana Indonesia menjalankan rencana baru dalam membangun cita-cita masa depan," kata Jokowi.
Ia mengungkapkan IKN Nusantara juga merespons komitmen Indonesia dalam penanggulangan perubahan iklim.
Hal ini terlihat melalui pencapaian dan pengelolaan berbagai indikator menuju Zero karbon dan 100% energi baru dan terbarukan di tahun 2060.
Baca Juga: Ruhut Sitompul Yakin Jokowi Bakal Tunjuk Ahok Jadi Kepala Otorita IKN, Ini Alasannya
Jokowi meyakini Nusantara akan menjadi lota yang ramah untuk masyarakatnya.
"Kota yang inklusif kota yang terbuka Kota untuk semua. Kota yang akan sangat ramah bagi semua lapisan masyarakat untuk hidup berdampingan hidup rukun hidup bersama-sama dan memiliki peluang yang sama untuk ikut serta membangun dan mengembangkan IKN Nusantara ini," jelas Jokowi.
Berita Terkait
-
Bertugas Di Negara Cincin Api, Jokowi Minta BNPB Selalu Berbenah Diri
-
Jokowi Beri Penghargaan Tinggi Bagi BNPB Atas Penanganan Pandemi Covid-19
-
BPJS Kesehatan Jadi Syarat Bikin SIM Sampai Beli Tanah, Tanggapan Ojek Online di Bogor: Kami Terbebani
-
La Lembah Manah Sempat Kritis Karena Demam Berdarah, Rumah Gibran Langsung di-Fogging
-
Ruhut Sitompul Yakin Jokowi Bakal Tunjuk Ahok Jadi Kepala Otorita IKN, Ini Alasannya
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 5 Bek Kanan Terbaik Premier League Saat Ini: Dominasi Pemain Arsenal
Pilihan
-
Prediksi Timnas Indonesia U-17 vs Zambia: Garuda Muda Bidik 3 Poin Perdana
-
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Kompak Stagnan, Tapi Antam Masih Belum Tersedia
-
Jokowi Takziah Wafatnya PB XIII, Ungkap Pesan Ini untuk Keluarga
-
Nasib Sial Mees Hilgers: Dihukum Tak Main, Kini Cedera Parah dan Absen Panjang
-
5 HP dengan Kamera Beresolusi Tinggi Paling Murah, Foto Jernih Minimal 50 MP
Terkini
-
Alasan Onad Pakai Narkoba Akhirnya Terungkap, Pengajuan Rehab Bakal Dikabulkan?
-
Dulu Digugat, Kini Aset Harvey Moeis dan Koleksi Sandra Dewi Siap Dilelang Kejagung!
-
Diungkap AHY, Prabowo Akan Bahas Restrukturisasi Utang Whoosh di Istana
-
Dishub DKI Bantah Warga Habiskan 30% Gaji untuk Transportasi: Nggak Sampai 10 Persen!
-
Sembunyi di Plafon dan Jatuh, Sahroni Ungkap Detik-detik Mencekam Penjarahan Rumahnya
-
Manuver Projo Merapat ke Gerindra: Rocky Gerung Sebut 'Gempa Bumi Politik' dan Minta Media Bongkar
-
Usai Jebol Bikin Banjir, Pramono Mau Kunjungi Tanggul Baswedan Besok
-
Tragis! Polisi Tewas di Tangan Pemabuk, Kronologi Ngeri Kasus Brigadir Abraham
-
Harta Karun Harvey Moeis-Sandra Dewi Siap Dilelang! Cek Daftar Rumah Mewah hingga Perhiasannya
-
Ahli Media Sosial di Sidang MKD Soroti Penyebaran Hoaks Cepat dan Respons Lambat DPR