Suara.com - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Tahap 1 mulai dilaksanakan pada tahun 2022 sampai dengan 2024.
Pemerintah berencana memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur secara bertahap.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Presiden Joko Widodo mengatakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bukan sekedar memindahkan aparatur negara dan bukan juga hanya membangun gedung-gedung pemerintahan.
Namun ia menjelaskan ini merupakan sebuah lompatan bagi bangsa Indonesia untuk melakukan transformasi bangsa menuju Indonesia maju.
"Kita akan membangun Ibu Kota Negara (IKN) yang benar-benar menunjukkan kebesaran bangsa Indonesia mencerminkan identitas nasional menjamin keberlanjutan sosial ekonomi dan lingkungan mewujudkan kota hutan smart city kota modern dan berkelanjutan serta memiliki standar internasional," kata Jokowi dalam sambutannya di acara BERANDA NUSANTARA "Menuju Ibu Kota Negara Baru", Rabu (22/2/2022).
Jokowi meyakini IKN Nusantara akan jadi presentasi bangsa yang unggul. Sehingga, menurut Jokowi dapat menjadi contoh bagi perkembangan kota-kota lain di Indonesia.
"Selain itu, menunjukkan kepada warga dunia bagaimana Indonesia menjalankan rencana baru dalam membangun cita-cita masa depan," kata Jokowi.
Ia mengungkapkan IKN Nusantara juga merespons komitmen Indonesia dalam penanggulangan perubahan iklim.
Hal ini terlihat melalui pencapaian dan pengelolaan berbagai indikator menuju Zero karbon dan 100% energi baru dan terbarukan di tahun 2060.
Baca Juga: Ruhut Sitompul Yakin Jokowi Bakal Tunjuk Ahok Jadi Kepala Otorita IKN, Ini Alasannya
Jokowi meyakini Nusantara akan menjadi lota yang ramah untuk masyarakatnya.
"Kota yang inklusif kota yang terbuka Kota untuk semua. Kota yang akan sangat ramah bagi semua lapisan masyarakat untuk hidup berdampingan hidup rukun hidup bersama-sama dan memiliki peluang yang sama untuk ikut serta membangun dan mengembangkan IKN Nusantara ini," jelas Jokowi.
Berita Terkait
-
Bertugas Di Negara Cincin Api, Jokowi Minta BNPB Selalu Berbenah Diri
-
Jokowi Beri Penghargaan Tinggi Bagi BNPB Atas Penanganan Pandemi Covid-19
-
BPJS Kesehatan Jadi Syarat Bikin SIM Sampai Beli Tanah, Tanggapan Ojek Online di Bogor: Kami Terbebani
-
La Lembah Manah Sempat Kritis Karena Demam Berdarah, Rumah Gibran Langsung di-Fogging
-
Ruhut Sitompul Yakin Jokowi Bakal Tunjuk Ahok Jadi Kepala Otorita IKN, Ini Alasannya
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian