Suara.com - Presiden AS mengumumkan sanksi keuangan terhadap bank-bank Rusia sebagai respons atas langkah "awal invasi Rusia ke Ukraina". Sementara itu, Putin menyerukan pengakuan internasional atas Krimea sebagai bagian dari Rusia.
Presiden AS Joe Biden mengumumkan sanksi pertama berupa hukuman ekonomi terhadap Rusia pada hari Selasa (22/02).
Sanksi tersebut menargetkan Bank VEB dan Promsvyazbank Rusia. Sanksi terhadap utang negara Rusia berarti bahwa "kami telah memutus pemerintah Rusia dari pembiayaan Barat."
Langkah-langkah itu juga akan menargetkan "elit" Rusia dan anggota keluarga mereka.
"Kami juga telah menyiapkan langkah selanjutnya, Rusia akan membayar harga yang lebih mahal jika melanjutkan agresinya,” Biden memperingatkan.
Presiden AS mengatakan Putin sedang "menyiapkan alasan untuk melangkah lebih jauh."
"Ini adalah awal dari invasi Rusia ke Ukraina," tambahnya.
Meskipun dia mengatakan AS "tidak berniat memerangi Rusia," Biden memerintahkan pasukan tambahan untuk menopang negara-negara Baltik.
"Amerika Serikat bersama dengan sekutu akan mempertahankan setiap inci wilayah NATO,” kata Biden, seraya menambahkan bahwa ia masih berharap diplomasi dapat dilakukan.
Baca Juga: Latar Belakang Konflik Ukraina dan Invasi Rusia ke Donbas
Seorang pejabat Pertahanan AS yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan jet tempur F-35 dan helikopter serang Apache juga dikirim ke wilayah Baltik dan ke Polandia.
UE menyetujui paket sanksi baru Tidak hanya AS, tetapi para menteri luar negeri Uni Eropa juga telah menyetujui sanksi yang akan diberikan terhadap individu dan entitas yang "merusak integritas Ukraina" kata Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Josep Borrell.
Borrell mengatakan paket itu "akan merugikan Rusia dan akan sangat menyakitkan."
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengatakan kepada wartawan setelah pertemuan para diplomat tinggi Uni Eropa di Paris bahwa mereka "dengan suara bulat menyetujui" paket sanksi tersebut.
Sebelumnya pada hari Selasa (22/02), Presiden Dewan Eropa dan Komisi Eropa, Charles Michel dan Ursula von der Leyen, menguraikan kemungkinan sanksi: Mereka yang terlibat dalam keputusan mengakui Donetsk dan Luhansk sebagai wilayah "independen"
Bank yang membiayai militer Rusia dan operasi lainnya di Ukraina timur
Berita Terkait
-
Kabar Buruk untuk Nikita Mirzani, Tetap Dihukum 6 Tahun Penjara
-
Antisipasi Krisis Timur Tengah, Prabowo Pertimbangkan Kebijakan WFH untuk Tekan Konsumsi BBM
-
Dukungan untuk Iran di Piala Dunia 2026 Bikin Keisuke Honda Kehilangan Kontrak dari Perusahaan AS
-
Pria Ini Imbau Umat Islam di Bali Takbiran di Rumah saat Nyepi, Langsung Diprotes
-
Zhang Linghe Rasis ke Asia Tenggara, Dracin Pursuit of Jade Tetap Melambung di Netflix
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- 5 Mobil Bekas Irit Bensin Pajak Murah dengan Mesin 1000cc: Masa Pakai Lama, Harga Mulai 50 Jutaan
- 26 Kode Redeem FF 13 Maret 2026: Bocoran Rilis SG2 Lumut, Garena Bagi Magic Cube Gratis
- 45 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 Maret 2026: Kesempatan Raih ShopeePay dan Bundel Joker
- Siapa Syekh Ahmad Al Misry? Dikaitkan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Sesama Jenis 'SAM'
Pilihan
-
Teror Beruntun di AS: Sinagoge Diserang, Eks Tentara Garda Nasional Tembaki Kampus
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
-
Detik-Detik Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast di YLBHI
-
Indonesia Beli Rudal Supersonik Brahmos Rp 5,9 Triliun! Terancam Sanksi Donald Trump
-
Kronologi Lengkap Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast Militerisme
Terkini
-
Dasco Ungkap Pembicaraannya dengan Prabowo soal Strategi 'Take Over' Gaza
-
KPK Tetapkan 2 Tersangka dalam OTT Cilacap
-
Tetap Buka! Ini Jam Operasional BRI Jakarta Pusat saat Libur Lebaran 2026
-
DPR RI soal Pembelian Rudal BrahMos: Jaga Kedaulatan Tanpa Terjebak Rivalitas Geopolitik
-
Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras, Pemerintah Minta Polisi Usut Tuntas
-
Buntut Ketegangan Timur Tengah, Pemerintah Siapkan Pemulangan 34 WNI dari Iran
-
AS Tawarkan Hadiah Rp169 Miliar untuk Informasi Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei
-
Antisipasi Krisis Timur Tengah, Prabowo Pertimbangkan Kebijakan WFH untuk Tekan Konsumsi BBM
-
Polisi Gunakan Scientific Investigation untuk Buru Penyiram Air Keras Aktivis KontraS
-
Komisi III DPR Kecam Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Andrie Yunus, Minta Polisi Tangkap Pelaku