Suara.com - Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo mengeklaim partai nonparlemen memutuskan mewacanakan menjadi satu koalisi untuk ikut kontestasi pencalonan presiden pada Pemilu 2024.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Hary mengatakan Perindo, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Garuda membahas wacana koalisi untuk Pemilu 2024.
"Kami membuka wacana tentang keikutsertaan untuk pencapresan di Pemilu 2024," kata Hary Tanoesoedibjo dalam keterangannya diterima di Jakarta, Kamis (24/2/2022).
ia menambahkan, ke depan, Partai Berkarya juga akan masuk dalam koalisi tersebut. Sehingga total suara secara keseluruhan ketujuh partai itu sebesar 13,6 juta suara.
"Tujuh partai politik, termasuk Berkarya, secara keseluruhan memperoleh hampir 13,6 juta suara, terbesar nomor dua setelah PDIP. Maju terus kawan-kawan," kata Hary Tanoesoedibjo dalam pertemuan ketua umum parpol nonparlemen.
Hary selaku penggagas pertemuan tersebut mengatakan, pertama, pertemuan itu merupakan silaturahim, mengingat partai-partai tersebut adalah peserta Pemilu 2019. Kedua, dengan jumlah suara yang besar keenam partai tersebut memutuskan untuk mewacanakan bersama-sama menjadi satu koalisi untuk ikut kontestasi pencapresan di 2024.
Merujuk UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, untuk mencalonkan capres dan cawapres tidak hanya merujuk ambang batas atau presidential threshold sebesar 20 persen saja, namun juga perolehan suara hasil pemilu minimal 25 persen. Hary menyampaikan wacana koalisi pencalonan presiden pada Pemilu 2024 tersebut mengikuti jalur suara 25 persen.
Ketiga, Hary menyampaikan ada wacana bahwa koalisi tersebut akan mencoba untuk melakukan uji materiil mengenai ambang batas pencalonan presiden menjadi 0 persen.
"Kami akan mencoba untuk melakukan judicial review untuk presidential threshold menjadi 0 persen," kata dia.
Baca Juga: Rusia Bombardir Ukraina, Putin: Kami memenuhi Permintaan Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk
Kemudian, pertemuan parpol nonparlemen itu, menurut dia, juga membahas untuk membentuk sekretariat bersama.
"Kami akan terus membahas isu-isu untuk kepentingan bersama ke depan, sehingga diperlukan sekretariat bersama untuk wadah menyuarakan perjuangan kami semua yang berenam ini, dan nanti tentunya ada anggota baru," ujarnya.
Kesepakatan untuk membentuk satu nama koalisi menurut Hary, masih akan dimatangkan. Dia mengatakan ada usulan nama seperti Koalisi Partai Parlemen Masa Depan atau Koalisi Partai Nusantara.
"Nanti tentunya akan dimatangkan nama koalisinya," kata Hary.
Nama tersebut akan menjadi nama permanen dari koalisi.Sejumlah petinggi parpol nonparlemen lainnya yang hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Ketua Umum PKP Yussuf Soelichin, Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha. Kemudian, Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana, Waketum DPP PBB Tatang Zaenuddin, dan Wakil Sekjen DPP Partai Hanura Zul Hendri Chaniago.
Tag
Berita Terkait
-
Sekjen PBB: Presiden Putin, Demi Nama Kemanusiaan Bawa Pasukanmu Kembali ke Rusia
-
Jelang Setahun Kepemimpinan Gibran, PKS Solo: Menagih Janji Lompatan Mas Wali
-
Sebut Roy Suryo Potong Pernyataan Menag Yaqut, Politisi PSI: Bisa Kena Kasus Seperti Buni Yani
-
Sebut-Sebut Nama Jokowi, Giring Putuskan Mundur dari Pencalonan Presiden RI
-
Rusia Bombardir Ukraina, Putin: Kami memenuhi Permintaan Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Menkop Ferry Minta Alfamart dan Indomaret Stop Ekspansi Karena Mengancam Koperasi Merah Putih
Pilihan
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
Terkini
-
Jabat Sekjen Kementan, Harta Mertua Dwi Sasetyaningtyas Tembus Rp3 Miliar Lebih
-
Tolak Hukuman Mati ABK Fandi Ramadan di Kasus 2 Ton Sabu, Legislator DPR: Bukan Aktor Dominan
-
Polisi Ungkap Kendala di Balik Penanganan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Konten Kreator Cinta Ruhama
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Propam PMJ Datangi SPBU Cipinang, Usut Oknum Aparat Diduga Aniaya Pegawai Hingga Gigi Copot
-
Balas Pledoi Kerry Riza, Jaksa Minta Hakim Tolak Seluruh Pembelaan Anak Riza Chalid
-
Lasarus Klarifikasi Soal Penutupan Gerai Alfamart-Indomaret: Bukan Ditutup, Tapi Dibatasi
-
Penampakan Before-After TNI Bersihkan Lumpur di Rumah Warga Terdampak Bencana di Aceh
-
Update RUU PPRT dan Revisi UU Ketenagakerjaan di DPR, Partisipasi Publik Digelar Mulai 15 Maret
-
Tragis! Ibu di Sumbawa Tega Bakar Anak Gegara Tolak Cari Pakan Ternak