Sanksi untuk Putin Berlaku, Ribuan Demonstran Antiperang Ditangkap di Rusia

Sanksi Australia mulai berlaku

Sementara itu sanksi Australia terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin dan beberapa pejabat senior pemerintahannya mulai berlaku setelah invasi Rusia ke Ukraina memasuki minggu kedua.

Larangan perjalanan dan sanksi keuangan telah diterapkan terhadap Presiden Putin, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Perdana Menteri dan Menteri Urusan Dalam Negeri.

Sanksi ini mulai berlaku setelah Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan dia akan mengadakan pembicaraan telepon dengan Presiden Ukraina Volodymur Zelenskyy hari Senin (28/02) hari ini.

Presiden Putin mengatakan kekuatan nuklir Rusia sudah disiagakan di tengah semakin besarnya tentangan Barat atas keputusannya melakukan invasi ke Ukraina.

"Ini pernyataan yang sangat gegabah dalam situasi seperti sekarang ini," kata PM Morrison di Radio Nine hari Senin (28/02) mengenai pernyataan Putin.

"

"Saya kira pergerakan tentara Rusia di Ukraina tidak sesuai dengan jadwal atau rencana yang diperkirakan Rusia sendiri."

"

Sanksi terhadap Putin dan pemimpin senior Rusia adalah termasuk sanksi yang juga diterapkan pada perbankan Rusia dan 350 warga Rusia lainnya.

Apa yang dilakukan Australia sejalan dengan apa yang dilakukan negara lain seperti Amerika Serikat dan Inggris yang mencari sasaran penerapan sanksi terhadap individu untukmenekan Rusia.

Baca Juga: Hari Kelima Perang Rusia Vs Ukraina, Rentetan Ledakan Bersahutan Di Ibu Kota Kiev Hingga Kharkiv

Australia juga mengatakan akan menyediakan senjata, peralatan militer yang tidak mematikan, dan obat-obatan ke Ukraina.

Seruan untuk pergi berperang ke Ukraina

Dalam perkembangan lain pernyataan Menteri Luar Negeri InggrisLiz Truss yang mendukung keinginan warga Inggris untuk berjuang melawan invasi Rusia mendapatkan kritikan dari kalangan partai pemerintahdi sana.

Dan di Australia, sudah muncul peringatan dari pemerintah agar warga Australia tidak melakukan hal tersebut.

"Kami memiliki petunjuk perjalanan yang sangat jelas, jangan pergi ke daerah konflik,"kata Bendahara Negara Australia, Josh Frydenberg.

"Menurut hukum di Australia, warga Australia tidak bisa ke kawasan konflik dan ikut ambil bagian,kecuali mereka bergabung dengan pasukan Australiaatau pasukan asing."

Departemen Dalam Negeri Australia dan Dinas Intelijen ASIO mengatakan mereka terus memantau perkembangan terhadap mereka yang berniat pergi ke kawasan tersebut, yang sejak tahun 2014 sudah didatangi ribuan pejuang asing termasuk sejumlah kecil warga Australia.