Suara.com - Politikus PDIP Kapitra Ampera menyoroti usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin tentang penundaan Pemilu 2024.
Kapitra Ampera menilai bahwa usulan tersebut seperti ingin menjerumuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Itu seperti menjerumuskan presiden ke dalam blunder politik, menjorokkan ke dalam tubulensi politik," kata Kapitra, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Senin (28/2/2022).
Kapitra mengatakan, Jokowi bisa dianggap melanggar konstitusi apabila mengiyakan usulan Cak Imin.
Selain itu, ia menyebutkan dampak negatif apabila ada penundaan pemilu.
"Kalau suami istri menunda kehamilan itu bisa, tetapi kalau menunda pemilu pasti akan melahirkan tiranisme dan anakisme karena itu melanggar UUD 1945 Pasal 22 E," bebernya.
Lebih lanjut, ia meminta agar usulan terkait penundaan pemilu tersebut dihentikan.
Kapitra menjelaskan, Jokowi bahkan telah mengeluarkan pernyataan terkait wacana tersebut.
"Presiden sudah tegas mengatakan bahwa tidak akan ada penundaan dan tidak akan mau ikut serta untuk periode ketiga," jelasnya.
Kapitra juga meminta kepada masyarakat untuk menolak usulan tersebut.
Seperti diketahui, sebelumnya Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin memberikan usulan pemilu ditunda satu atau dua tahun.
"Soal pemilu diundur adalah ide saya. Untuk bagaimana agar momentum pertumbuhan ekonomi yang membaik ini tidak terganggu oleh pemilu. Tapi itu semua tergantung kepada Presiden dan partai-partai," ujar Muhaimin.
Selain itu, Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan menyatakan bahwa partainya setuju pelaksanaan Pemilu 2024 dimundurkan.
"Dengan berbagai pertimbangan dan masukan dari masyarakat serta berbagai kalangan maka PAN memutuskan setuju pelaksanaan Pemilu 2024 diundur," kata Zulkifli.
Berita Terkait
-
Tak Didampingi Iriana, Presiden Jokowi Bersama Dua Putranya Antar Miyono ke Pemakaman
-
Semua Legacy yang Dibuat Jokowi Bisa Sirna Jika Tak Lakukan Hal Ini
-
Beberapa Elite Parpol Usul Pemilu Ditunda, Sekjen Partai Gelora Singgung soal Minyak Goreng dan Tahu Tempe
-
Sindir Parpol yang Setuju Tunda Pemllu, Rizal Ramli: Enggak Siap Kompetisi
-
Tagih Janji Presiden Joko Widodo, Selegram Ratu Entok Mencak-mencak Soroti Permasalahan Ini
Terpopuler
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- Ini 4 Smartphone Paling Diburu di Awal Januari 2026
- 5 Sepatu Nike Diskon hingga 40% di Sneakers Dept, Kualitas Bagus Harga Miring
- 5 Tablet dengan SIM Card Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking Anti Ribet
- Beda dengan Inara Rusli, Wardatina Mawa Tolak Lepas Cadar Demi Uang
Pilihan
-
UMP Minim, Biaya Pendidikan Tinggi, Warga Jogja Hanya jadi Penonton Kemeriahan Pariwisata
-
Cek Fakta: Video Rapat DPRD Jabar Bahas Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Ini Faktanya
-
Dipecat Manchester United, Begini Statistik Ruben Amorim di Old Trafford
-
Platform Kripto Indodax Jebol, Duit Nasabah Rp600 Juta Hilang Hingga OJK Bertindak
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah Januari 2026, Pilihan Terbaik untuk Gaming dan Multitasking
Terkini
-
Gedung Kedubes AS Diguncang Protes, Massa Buruh: Jangan Sampai Indonesia Jadi Sasaran Berikutnya
-
Peta Aceh Harus Digambar Ulang, Desa-Dusun di 7 Kabupaten Hilang Diterjang Bencana
-
Korupsi Mukena dan Sarung Bikin Negara Rugi Rp1,7 M, Pejabat-Anggota DPRD Diseret ke Meja Hijau
-
Ada Menteri Kena Tegur Prabowo di Retret Hambalang?
-
Geger Video Mesum Pasangan Misterius di Pos Polisi Tulungagung, Pelaku Diburu
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Ogah Bicara soal Dugaan Kasih Duit ke Kajari
-
Indonesia Dinominasikan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Apa Syarat Kriterianya?
-
Mendagri Dorong Percepatan Pendataan Rumah Rusak Pascabencana Sumatra
-
KPK 'Korek' Ketum Hiswana Migas di Pusaran Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina
-
Kejar Target Sebelum Ramadan, Satgas Galapana DPR RI Desak Sinkronisasi Data Huntara di Aceh