Suara.com - Pandemi Covid-19 telah berlangsung selama dua tahun sejak kasus pertama diumumkan oleh pemerintah pada 2 Maret 2020 lalu saat dua warga Depok terkonfirmasi positif Covid-19 usai kontak erat dengan seorang warga negara Jepang.
Sejak saat itu, kasus positif terus bertambah begitu juga dengan kematian dan kesembuhan, total hingga saat ini sudah ada 5.589.176 orang Indonesia yang terinfeksi Covid-19, masih terdapat 539.214 kasus aktif, 4.901.302 orang sembuh, dan 148.660 jiwa meninggal dunia.
Indonesia juga telah melewati tiga gelombang pandemi yakni pada awal masuknya virus, kemudian gelombang kedua pada periode Juni-Agustus 2021 akibat varian Delta, dan kini gelombang ketiga masih berlangsung akibat varian Omicron.
Kementerian Kesehatan sendiri mencatat sudah ada beberapa varian of concern yang masuk ke Indonesia antara lain, Alpha (B.1.1.7) pertama kali terdeteksi di Inggris, Varian Beta (B.1.351) pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan.
Lalu, Varian Gamma (P.1) pertama kali terdeteksi di Brasil. Varian Delta (B.1.617.2) yang menyebar luas di India, Varian Omicron (B.1.1.529) pertama kali terdeteksi d Botswana Afrika Selatan.
Berbagai upaya dilakukan pemerintah mulai dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, Darurat, hingga saat ini yang berlaku adalah PPKM berbasis level.
Pemerintah juga telah menyuntikkan 190,976,872 dosis (91.70 persen) vaksin dosis pertama dan 144,505,941 dosis (69.39 persen) vaksin dosis kedua, serta 10,214,784 dosis (4.90 persen) vaksin dosis ketiga kepada masyarakat.
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan pemerintah akan terus meningkatkan kinerja penanganan pandemi di daerah maupun pusat untuk mengenali situasi melalui pemantauan dinamika data dan kebijakan per regional, nasional, bahkan global secara rutin.
Menurutnya, terdapat 3 instrumen pengendalian utama. Yaitu menyesuaikan Pengetatan protokol kesehatan berdasarkan analisis situasi, meningkatkan upaya pemenuhan kebutuhan vaksinasi untuk semua dan menyesuaikan upaya testing, tracing dan treatment (3T) yang spesifik sesuai kerentanan daerah dan sub populasi tertentu.
Baca Juga: KSP: Presiden Jokowi Tekankan Tak Perlu Tergesa-gesa Putuskan Status Pandemi Ke Endemi
Pemerintah juga menerapkan kebijakan yang adaptif dan progresif. Sangat diharapkan semua pihak berusaha adaptif menghadapi Covid-19 yang masih ditetapkan sebagai kondisi kedaruratan global.
"Sehingga dapat mengantarkan kami melahirkan kebijakan yang progresif menuju Indonesia yang semakin mampu hidup menjalani transisi menuju masyarakat produktif aman Covid-19," kata Wiku dalam jumpa pers, Selasa (1/3/2022).
Hal ini menjadi modal yang kuat agar Pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat seiring adanya perubahan tren kasus, perkembangan varian dan manifestasi gejalanya, serta perubahan kemampuan masyarakat hidup berdampingan dengan Covid-19.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Banjir Rendam Jakarta, Lebih dari Seribu Warga Terpaksa Mengungsi
-
Hujan Deras Rendam 59 RT di Jakarta, Banjir di Pejaten Timur Capai Satu Meter
-
Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi
-
PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Bertentangan dengan Putusan MK dan Semangat Reformasi
-
KPK Segera Periksa Eks Menag Yaqut dan Stafsusnya Terkait Korupsi Kuota Haji
-
Diperiksa 10 Jam, Petinggi PWNU Jakarta Bungkam Usai Dicecar KPK soal Korupsi Kuota Haji
-
KPK Periksa Petinggi PWNU Jakarta, Dalami Peran Biro Travel di Kasus Korupsi Haji
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Kunjungan Eggi Sudjana ke Solo 'Bentuk Penyerahan Diri'
-
PDIP Kritik Pemotongan Anggaran Transfer, Desak Alokasi yang Adil untuk Daerah