Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut ada keterlibatan anggota TNI-Polri dalam kasus kerangkeng manusia di rumah mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin yang menjadi tersangka korupsi di KPK.
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, temuan tersebut didapat dari hasil investigasi yang mereka lakukan terhadap sejumlah pihak.
"Ada temuan soal pengetahuan dan keterlibatan oknum anggota TNI-Polri. Jadi kita mendapat keterangan ada beberapa oknum anggota TNI-Polri terlibat dalam proses kerangkeng terebut," kata Anam dalam jumpa pers, Rabu (2/3/2022).
Anam juga menyebut telah mengetahui jumlah serta nama masing-masing dan informasi penunjang lainnya terkait oknum aparat tersebut hingga ke pangkatnya.
"Lalu terdapat tindakan kekerasan dan merendahkan martabat oleh oknum-oknum tersebut," ucapnya.
Selain itu, ada pula oknum kepolisian yang menyarankan pelaku kriminal untuk menjadi penghuni kerangkeng. Meski begitu, saat ini dilakukan pendalaman pelanggaran hukum atas permintaan Komnas HAM.
"Jadi kalau dikatakan misalnya melatih fisik gitu, terus sharing soal mtodologi latihan fisik termasuk gantung monyet misalnya. yang berikutnya ada salah satu oknum anggota TNI yang juga melakukan kekerasan. kami mendapatkan informasi tersebut," kata Anam.
Kekinian, Polda Sumut masih mendalami kasus dugaan tewasnya penghuni kerangkeng di rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin, status kasus itu sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan.
Kasus ini diproses Polda Sumut dengan dua laporan polisi yang masuk yakni, LP/A/263/2022/SPKT POLDA SUMUT, tanggal 10 Februari 2022, korban berinisial SG dan LP/A/264/2022/SPKT POLDA SUMUT, tanggal 10 Februari 2022, korban berinisial ASI alias Bedul.
Baca Juga: Langsung dari Perekam, Komnas HAM Kantongi Video Penghuni Kerangkeng Manusia Ungkap Penyiksaan
Selain itu, sudah dilakukan rangkaian penyelidikan dan gelar perkara pada Sabtu 26 Februari 2022 dengan memeriksa lebih dari 70 saksi. Saksi yang diperiksa termasuk Terbit dan keluarga terdekatnya.
Petugas juga melakukan olah TKP dan menyita sejumlah barang bukti di antaranya surat pernyataan, kursi panjang terbuat dari kayu tempat memandikan jenazah, gayung untuk memandikan jenazah, kain panjang motif batik, tikar plastik dan selang kompresor.
Berita Terkait
-
Langsung dari Perekam, Komnas HAM Kantongi Video Penghuni Kerangkeng Manusia Ungkap Penyiksaan
-
Kabar Terkini Kasus Kerangkeng Bupati Langkat, Komnas HAM Temukan Video Pengakuan Mantan Penghuni Alami Penyiksaaan
-
Komnas HAM Rilis Video Pengakuan Orang di Dalam Kerangkeng Manusia Rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Gaji Jurnalis Pemula Disorot: Idealnya Rp 9,1 Juta, Faktanya Masih Banyak di Bawah UMR
-
PERKUPI Lantik Pengurus Jakarta, Tegaskan Peran Jaga Kerukunan Umat Beragama di Ibu Kota
-
Alasan KPK Dorong Capres hingga Cakada dari Kader Parpol: Demi Cegah Mahar Politik
-
Hadirkan Raisa hingga Yura Yunita, Pagelaran Sabang Merauke 2026 Siap Guncang Indonesia Arena!
-
Terseret Pusaran Narkoba, Pemprov DKI Jakarta Segel Permanen Whiterabit PIK
-
Swadaya Warga Matraman Lindungi Ibu Hamil dan Anak dari Asap Rokok
-
Dokumen Pentagon Bocor Ungkap Rencana AS Hukum Spanyol dan Inggris Terkait Perang di Iran
-
Rapor Merah Pelayanan Hijau Jakarta: Kurang Armada, Ribuan Permohonan Pemangkasan Pohon Antre!
-
Tercekik Harga BBM, Transjakarta Siap Akhiri Era Tiket Murah Rp 3.500?
-
KPK Dorong Capres hingga Cakada Wajib dari Kader Parpol, Ini Alasan di Baliknya