Suara.com - Managing Director Of Paramadina Public Policy Institute, Ahmad Khoirul Umam menilai adanya usulan penundaan Pemilu 2024 yang disampaikan sejumlah ketum partai politik dianggap mempresentasikan permufakatan jahat.
Penilaian Khoirul tersebut disampaikan berdasar pada hasil kajian yang dilakukan pihaknya.
"Bagi kami, dari Paramadina Public Institute mencoba kemarin melakukan kajian, perenungan kembali, melakukan refleksi, kami melihat bahwa wacana terkait dengan pengunduran atau penundaan pemilu 2024 ini semacam merepresentasikan permufatakan jahat," kata Khoirul dalam webinar dengan tajuk 'Wacana Penundaan Pemilu', Rabu (2/3/2022).
Khoirul mengatakan, jika dilihat dari sekian banyak narasi yang disampaikan soal usulan penundaan Pemilu 2024 tersebut merupakan testing the water untuk mengembalikan arsitektur politik Orde Baru. Hal itu, kata dia, terlihat dari pola-pola yang dipakai.
"Polanya cukup mirip, pertama wacana tentang tiga periode masa pemerintahan dijalankan. Kemudian resistensi cukup kencang, kemudian berlanjut kembali terkait konteks perpanjangan masa jabatan presiden," katanya.
"Respon publik juga tidak begitu kuat, kemudian argumen diubah begitu kecil dengan tone yang tidak jauh berbeda yaitu penundaan. Jadi skenario penundaan Pemilu 2024," sambungnya.
Selain itu, Khoirul juga menyebut, pola yang dilakukan cukup sistematis. Dia mengemukakan, pertama usulan penundaan Pemilu 2024 awalnya disampaikan pejabat menteri, namun mendapat resistensi dari masyarakat.
Kedua, dilakukan secara serempak oleh partai-partai politik, bukan hanya level sel-sel politisi, tetapi ketua umum partai politik dan yang ketiga, ada gelombang baru yang yang bisa tersentak yaitu dilakukan oleh ormas.
"Nah oleh karena itulah, kita perlu meletakkan ini didalam konteks persepektif yang lebih serius. Ini bukan hanya kalkulasi politik praktis, ini betul-betul memiliki impact yang sangat strategis dan kalkulasinya sangat signifikan," katanya.
Baca Juga: Mau 2024 atau Ditunda, PKB Nyatakan Siap Lahir Batin Songsong Pemilu Kapan Saja
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan Pemilu 2024 diundur selama satu atau dua tahun. Momentum perbaikan ekonomi dianggap tak boleh terganggu dengan adanya Pemilu.
"Saya mengusulkan pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022).
Menurutnya, momentum perbaikan ekonomi yang sudah mulai berjalan pasca dua tahun dihajar Pandemi Covid tidak boleh menjadi terhenti atau membeku.
Sementara terbaru, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan setuju dengan usulan agar Pemilu 2024 diundur atau ditunda.
Situasi pandemi, masalah global hingga hasil survei tingkat kepuasaan terhadap pemerintahan Joko Widodo yang masih tinggi dijadikan alasan.
"Karenanya berbagai pertimbangan itu dan masukan dari masyarakat, kalangan, kami, memutuskan setuju Pemilu diundur," kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/2/2022).
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- Bukan Sekadar Estetika, Revitalisasi Bundaran Air Mancur Palembang Dinilai Keliru Makna
Pilihan
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
Terkini
-
Aceh Tamiang Dapat 18 Rumah Rehabilitasi, Warga Bisa Tinggal Tenang
-
Usai di Komdigi, Massa Demo Datangi Polda Metro Jaya Minta Usut Kasus Mens Rea
-
Profil Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa: dari Pilot ke Pemimpin Provinsi Baru
-
Catatan Kritis Gerakan Nurani Bangsa: Demokrasi Terancam, Negara Abai Lingkungan
-
Satgas Pemulihan Bencana Sumatra Gelar Rapat Perdana, Siapkan Rencana Aksi
-
Roy Suryo Kirim Pesan Menohok ke Eggi Sudjana, Pejuang atau Sudah Pecundang?
-
Saksi Ungkap Rekam Rapat Chromebook Diam-diam Karena Curiga Diarahkan ke Satu Merek
-
Banjir Jakarta Mulai Surut, BPBD Sebut Sisa Genangan di 3 RT
-
Petinggi PBNU Bantah Terima Aliran Dana Korupsi Haji Usai Diperiksa KPK
-
Bertemu Dubes Filipina, Yusril Jajaki Transfer Narapidana dan Bahas Status WNI Tanpa Dokumen