Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD merespon cuitan Politisi Partai Gerindra Fadli Zon. Mahfud menyebut penentu kebenaran bukanlah Fadli Zon, namun sejarawan dan forum akademik.
"Penentu kebenaran sejarah itu bukan Fadli Zon. Tapi ilmiahnya adalah sejarawan dan forum akademik," ujar Mahfud saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (4/3/2022).
Kendati demikian, Mahfud mengatakan suara Fadli Zon harus tetap didengar.
"Meski begitu suara Fadlizon tetap harus didengar oleh rakyat agar sama-sama," ucap dia.
Mantan Ketua MK itu menjelaskan sejarawan UGM membenarkan adanya Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penegakkan Kedaulatan Negara yang tak mencantumkan nama Soeharto.
"Itu ada penjelasan dari sejarawan UGM yang membenarkan Kepres 2/2022 yang tak memasukkan nama Soeharto di dalam Kepres. Dibaca saja agar bacaan sejarahnya komprehensif," ucap dia.
Mahfud menuturkan bahwa di dalam Keppres, yang dijelaskan hanya tokoh yang berperan sebagai penggagas Serangan Umum 1 Maret 1949 yakni Sultan Hamengku Buwono IX.
Kemudian yang memerintahkan operasinya yakni Jenderal Besar Soedirman. Adapun yang menyetujui yakni Presiden Soekarno dan Wakil Presiden M Hatta.
"Kalau di Keppres itu disebut yang punya gagasan Sultan, yang memerintahkan operasinya Jenderal Soedirman, yang menyetujui dan menggerakkan operasinya Presiden dan Wakil Presiden," papar Mahfud.
Baca Juga: Nama Soeharto Dihilangkan, Fadli Zon Bereaksi Keras: Jangan Belokkan Sejarah!
Mahfud menuturkan meski dalam tahanan Presiden dan Wakil Presiden yakni Soekarno -Hatta masih terus aktif menggerakkan operasi serangan.
"Ada penjelasan M Roem dan Pringgodigdo yang diasingkan satu paket dengan Bung Karno dan Bung Hatta bahwa mereka terus berkomunikasi dengan dunia internasional untuk mempertahankan kedaulatan meski dari pengasingan," ungkap Mahfud.
Karena itu, Mahfud menegaskan pemerintah tak pernah meniadakan peran Soeharto dalam sejarah Serangan 1 Maret 1949. Mahfud menyebut nama Soeharto disebut sebanyak 48 kali dalam naskah akademik.
"Kami tak pernah meniadakan peran Soeharto, malah di Naskah Akademik Kepres itu nama Soeharto disebut 48 kali karena kita nencatat dengan baik peran Pak Harto," katanya.
Reaksi Fadli Zon
Sebelumnya, Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon turut bereaksi dengan munculnya Keppres yang tidak mencantumkan nama Soeharto dalam sejarah.
Berita Terkait
-
Nama Soeharto Dihilangkan, Fadli Zon Bereaksi Keras: Jangan Belokkan Sejarah!
-
Anak Bupati Langkat hingga TNI Diduga Terlibat, LPSK Serahkan 3 Poin Penting Kasus Kerangkeng Manusia ke Mahfud MD
-
Mahfud MD Bantah Keppres Serangan Umum 1 Maret Hilangkan Nama Soeharto
-
Pemerintah Bantah Hilangkan Nama Soeharto di Keppres Serangan Umum 1 Maret, Mahfud MD: Keppres Itu Bukan Buku Sejarah
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
Terkini
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi
-
Konsisten Tolak Pilkada Lewat DPRD, PDIP: Masa Hak Rakyat Bersuara 5 Tahunan Mau Diambil?
-
Pakar Klarifikasi: Bongkar Tiang Monorel Rasuna Said Hanya Rp300 Juta, Bukan Rp100 Miliar
-
Selamat Tinggal Rompi Oranye? KPK Tak Akan Lagi Pamerkan Tersangka Korupsi di Depan Kamera